TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas bersiasat menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di tengah isu efisiensi anggaran dari pemerintah pusat akibat gejolak ekonomi global.
Selain belum merencanakan pembangunan fisik baru, mereka juga menggandeng pihak swasta untuk melaksanakan sejumlah kegiatan lewat corporate social responsibility (CSR).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Banyumas Dedy Noerhasan mengatakan, pembangunan yang dilaksanakan saat ini masih sesuai rencana yanga telah ditetapkan tahun 2025.
Kata Dedy, Pemkab Banyumas juga belum menerima informasi resmi adanya efisiensi atau pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.
Pemotongan dana transfer terakhir terjadi pada 2025 untuk anggaran tahun 2026, terpotong sekira Rp300 miliar.
"Nanti kita lihat, ini baru prediksi (pemotongan anggaran dampak ekonomi global, Red)," katanya kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (31/3/2026).
Baca juga: Warga Wangon Banyumas Ditangkap Polisi Bersama Ribuan Butir Obat Keras, Dapat Pasokan dari Siluman
Dedy mengatakan, isu yang sudah berkembang saat ini adanya rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Kenaikan BBM, katanya, dipastikan akan berdampak pada pelaksanaan proyek pembangunan.
Dia mencontohkan, dalam perbaikan jalan atau pengiriman bahan material.
"Kami siapkan antisipasinya. Teman-teman OPD yang lain, saya kira juga akan melakukan efisiensi dalam penggunaan BBM dan sebagainya," ungkapnya.
Dedy menjelaskan, sampai saat ini, belum ada perubahan rencana pembangunan di tahun 2026.
Perencanaan pembangunan tahun 2026 telah disesuaikan dengan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) pada 2025 lalu.
Dia menilai, jika nantinya ada penyesuaian anggaran karena dampak ekonomi global maka akan dilakukan di perubahan 2026.
"Bisa jadi, penyesuaiannya di perubahan 2026 dan untuk perencanaan di tahun 2027."
"Sampai saat ini, kami masih menunggu kepastian," ujarnya.
Menurut Dedy, Pemkab Banyumas memiliki cara dalam menyiasati pemotongan anggaran dari pemerintah pusat, yaitu alternatif pembiayaan.
Caranya, meningkatkan lebih banyak anggaran dari non-APBD.
Baca juga: Tak Ada WFH untuk ASN Banyumas, Sadewo Pilih Pangkas Biaya Perjalanan Dinas
Dia mencontohkan, Pemkab Banyumas berhasil menggunakan anggaran non-APBD sebesar Rp290 miliar atau hampir Rp300 miliar dari sumber lain./
"Itu yang non-APBD menggunakan CSR. Itu yang akan kami optimalkan dan menjadi salah satu kebijakan dari provinsi juga," jelasnya.
Dedy optimistis, Pemkab Banyumas bisa mengoptimalkan pembiayaan melalui anggaran non-APBD.
"Jadi mengoptimalkan pembiayaan dengan dana-dana CSR, dana-dana pusat untuk pembangunan Banyumas," katanya. (*)
