BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Pemerintah memutuskan tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi pada 1 April 2026.
Harga BBM subsidi jenis Pertalite tetap dipatok sebesar Rp 10.000 per liter, sementara Biosolar tetap Rp 6.800 per liter.
Kepastian tidak ada kenaikan harga BBM subsidi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Yang penting untuk BBM subsidi tidak ada kenaikan," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman pada Senin (30/3/2026) malam, dilansir Kompas.com.
Sementara itu, terkait harga BBM non-subsidi atau Pertamax cs, Laode meminta untuk menunggu pengumuman resmi dari PT Pertamina (Persero).
Ia juga meminta publik untuk tidak berspekulasi terkait harga BBM non-subsidi.
"Untuk BBM non-subsidi kita tunggu 1 April saja ya," ucap Laode.
Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, mengatakan hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait penyesuaian harga BBM per 1 April 2026.
Ia menegaskan, informasi mengenai proyeksi kenaikan harga BBM yang beredar di media sosial (medsos) tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
"Informasi proyeksi kenaikan harga BBM yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai harga per 1 April 2026," ujar Baron.
Pertamina Bantah Dokumen Kenaikan Harga BBM
Belakangan beredar dokumen di media sosial yang memuat perkiraan kenaikan harga BBM nonsubsidi mulai 1 April 2026.
Dalam dokumen tersebut memuat proyeksi harga Pertamax yang naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp17.850 per liter.
Namun isi dokumen yang beredar viral itu dibantah oleh Pertamina.
Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menegaskan dokumen bertanda rahasia yang beredar itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.
"Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai harga per 1 April 2026," kata Baron, sebagaimana keterangan tertulis yang diterima KompasTV, Senin (30/3/2026).
Baron meminta masyarakat mencari informasi harga BBM yang valid melalui saluran resmi Pertamina.
Berikut isi dokumen yang memperkirakan kenaikan signifikan pada seluruh jenis BBM nonsubsidi Pertamina:
Dokumen itu menyebut kenaikan terjadi seiring lonjakan harga minyak dunia akibat situasi perang yang menyebabkan gangguan pasokan di Selat Hormuz.
Prabowo Pertimbangkan Kondisi Masyarakat
Pemerintahan Prabowo Subianto hingga saat ini belum memutuskan kenaikan harga BBM imbas naiknya harga minyak dunia akibat perang Israel-AS vs Iran.
Sementara itu beredar isu harga BBM di dalam negeri akan naik per tanggal 1 April 2026.
Isu kenaikan harga BBM ini memantik reaksi masyarakat.
Pantauan reporter Tribunnews, sejumlah SPBU di wilayah ibu kota Jakarta dan Tangerang Banten dipenuhi antrean pengendara yang hendak mengisi BBM pada Senin (30/3/2026) malam.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat kelas bawah sebelum mengambil keputusan.
Jawaban ini sekaligus merespons isu yang beredar menyebut harga BBM akan naik per 1 April 2026.
Bahlil meminta publik untuk memercayakan keputusan tersebut kepada Presiden Prabowo selaku kepala negara.
Dia meyakini Eks Danjen Kopassus itu punya hari untuk memperhatikan nasib rakyat kecil.
"Insya Allah atas arahan Bapak Presiden untuk BBM subsidi sampai dengan sekarang saya pikir Bapak Presiden punya hatilah untuk memperhatikan rakyat kecil. Percayalah nanti tunggu tanggal mainnya Bapak Presiden akan memutuskan seperti apa untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara," ujar Bahlil saat ditemui di lokasi penginapan Presiden Prabowo Subianto di Tokyo, Jepang, Senin (30/3/2026) dikutip dari Tribunnews.
Pemerintah menegaskan harga BBM subsidi belum naik untuk menjaga daya beli masyarakat.
Bahlil memahami tekanan geopolitik global membuat harga minyak mentah melonjak tinggi.
Akan tetapi pemerintah tetap mengupayakan stabilitas di dalam negeri.
"Harga sekarang sudah mencapai 115 dolar AS (per barel). Di dalam negeri (harga) masih stabil. Bapak Presiden kita ini kan tiap hari memikirkan tentang bagaimana pembangunan negara tapi juga bagaimana memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat kita di bawah," tambahnya.
Terkait dengan rencana kenaikan harga, Bahlil menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah melindungi golongan masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Ia pun meminta doa agar proses komunikasi internasional yang sedang dilakukan berjalan lancar.
"Nah tadi saya katakan bahwa subsidi tunggu tanggal mainnya insyaallah saya yakinkan bahwa Bapak Presiden dalam membuat kebijakan selalu mempertimbangkan dan memprioritaskan tentang kondisi masyarakat. Insyaallah baik nanti tunggu tanggal mainnya ya," tegasnya.
Di sisi lain, Bahlil menjelaskan bahwa untuk BBM non-subsidi atau sektor industri, harga akan tetap mengikuti fluktuasi pasar sesuai regulasi yang berlaku.
Menurutnya, kelompok masyarakat mampu tidak seharusnya menjadi tanggungan negara dalam hal konsumsi bahan bakar.
"Apa itu definisi yang industri adalah bensin RON 95, 98 itu kan orang-orang yang mampulah seperti mohon maaf contoh Pak Rosan, Pak Seskab masa pakai minyak subsidi ya kan? Dan selama mereka mau jalan banyak selama ada uang untuk bayar monggo tugas negara menyiapkan yang membayar mereka itu tidak ada tanggungan negara sama sekali," katanya.
Bahlil menjelaskan mekanisme harga BBM nonsubsidi sudah diatur dalam regulasi dan mengikuti pergerakan harga energi di pasar global.
"Di Peraturan Menteri ESDM Tahun 2022 itu telah mengatur dua formulasi tentang harga BBM. Satu harga BBM industri dan satu nonindustri. Kalau yang industri tanpa diumumkan pun dia terus terjadi berdasarkan harga pasar," kata Bahlil seusai menghadiri Forum Bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, Senin (30/3/2026) dikutip dari Antara.
Bahlil menjelaskan BBM nonsubsidi seperti RON 95 dan RON 98 digunakan kelompok masyarakat mampu dan sektor usaha, sehingga perubahan harganya tidak menjadi beban negara.
"Bensin RON 95, 98, itu kan orang-orang yang mampu. Tugas negara menyiapkan yang membayar, tidak ada tanggungan negara sama sekali," ujarnya.
Soal BBM subsidi, Bahlil memastikan keputusannya berada langsung di tangan Presiden Prabowo Subianto dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan daya beli masyarakat.
"Saya katakan bahwa subsidi tunggu tanggal mainnya. Insyaallah saya yakinkan Bapak Presiden dalam membuat kebijakan selalu mempertimbangkan dan memprioritaskan tentang kondisi masyarakat," ujarnya.
Ekonom Prediksi Naik 10 Persen
Penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali menjadi perhatian publik menjelang pemberlakuan harga terbaru yang biasanya ditetapkan setiap awal bulan.
Penyesuaian pada bulan April 2026 ini tidak lepas dari dinamika global, terutama lonjakan harga minyak dunia yang dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada harga BBM non-subsidi yang mengikuti mekanisme pasar internasional.
Ekonom Universitas Airlangga (Unair) Wisnu Wibowo memprediksi, harga BBM di Indonesia bakal naik 10 persen.
BBM yang mengalami kenaikan harga merupakan jenis nonsubsidi dimana mengikuti perkembangan pasar minyak dunia karena adanya gelojak di Timur Tengah.
"Kenaikan harga BBM non-subsidi dinilai sebagai konsekuensi logis karena skema penetapannya mengikuti harga pasar internasional," kata Wisnu Wibowo dikutip dari WartaKota, Senin (30/3/2026).
"Kenaikan BBM nonsubsidi saya prediksi masih di bawah 10 persen, sekitar 5 sampai 10 persen," tambahnya.
Dirinya menjelaskan, acuan dari Mean of Platts Singapore (MOPS) dan Argus yang memonitor rutin perkembangan harga minyak dunia menjadi tolok ukurnya.
Jika harga minyak dunia naik, banderol ditingkat pengecer ikut terdampak.
"Variabel harga acuan dan kurs saat ini sangat dinamis, sehingga wajar jika terjadi penyesuaian harga di tingkat eceran," kata Wisnu.
Efisiensi Anggaran Ketimbang Menaikkan Harga BBM
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty mengatakan ada beragam opsi yang bisa dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto dalam merespons krisis energi saat ini.
Hal paling utama yang bisa dilakukan pemerintah saat ini adalah melakukan efisiensi anggaran terhadap program kerja yang menelan anggaran jumbo.
"Pemerintah berusaha terlebih dahulu untuk mengefisiensikan anggaran dan lain-lain," kata Telisa kepada Tribunnews.com, Sabtu (28/3/2026).
Dengan begitu, Telisa berharap kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang saat ini sudah dilakukan beberapa negara, menjadi opsi terakhir bagi pemerintah Indonesia.
Pasalnya, kata dia, pemerintah harus menghitung berbagai kemungkinan buruk dari kebijakan menaikkan harga BBM, termasuk inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat.
"Agar betul-betul cermat dalam mengambil kebijakan ya. Artinya bahwa karena harga BBM bersubsidi itu begitu berdampak pada ekonomi masyarakat, sehingga menaikkan harga itu sepertinya opsi terakhir," tutur dia.
Tak hanya itu, Telisa juga menyatakan, sejatinya saat ini pemerintah sedang menunggu atau wait and see terhadap pengaruh konflik tersebut.
Terlebih saat ini pemerintah juga masih memiliki harapan besar terhadap penerimaan pajak melalui CoreTax.
"Nah kalau ada harapan di penerimaan pajak, itu bisa untuk menambah ke subsidi BBM gitu loh. Jadi karena kan estimasi APBN itu sepanjang tahun, jadi nggak melihat di titik di Maret ini saja gitu. Makanya masih dikaji, sepertinya pemerintah masih mengkaji seperti itu," ujar Telisa.
Konflik di Timur Tengah yang menyebabkan Iran menutup jalur distribusi minyak mentah dunia, Selat Hormuz, berpotensi menyebabkan krisis energi global.
Beberapa negara tetangga seperti Singapura, Vietnam, Kamboja, hingga Filipina sudah merespons dengan menaikkan harga BBM.
Kamboja sudah menyesuaikan harga BBM sebesar 10 persen ke angka USD 1,05 per liternya.
Sementara itu Vietnam, kemudian Laos, dan Filipina yang merupakan negara berbasis industri telah menunjukkan tren kenaikan harga BBM yang signifikan di kisaran 6 persen hingga 8 persen.
Lonjakan harga BBM di negara-negara ini sangat dipengaruhi fluktuasi harian pada Mean of Plot Singapore atau MOPS yang merupakan harga rata-rata produk minyak olahan di pasar-pasar Singapura yang menjadi acuan retail di Asia.
Harga BBM di Indonesia Masih Mengacu 1 Maret
Hingga akhir Maret 2026, harga BBM yang berlaku masih mengacu pada penyesuaian dari tanggal 1 Maret 2026.
Untuk mengurangi konsumsi energi seperti BBM, Pemerintah Indonesia belum membuat keputusan untuk menaikan harga BBM.
Pemerintah RI dilaporkan hanya tengah menyiapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang rencananya diberlakukan satu hari dalam sepekan, dengan opsi diperluas ke sektor swasta.
Kebijakan WFH sendiri disebut-sebut mampu menghemat konsumsi BBM hingga 20 persen, meski efektivitasnya masih menjadi perdebatan.
(Kompas.com/Yohana Artha Uly, Sakina Rakhma Diah Setiawan) (Kompas TV/Danang Suryo) (Tribunnews.com/Igman Ibrahim, Wahyu Aji, Rizki Sandi Saputra)
