Laporan Reporter TRIBUNFLORES.COM, Charles Abar
TRIBUNFLORES.COM, BAJAWA – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Ngada mengakui masih menghadapi kendala dalam mensosialisasikan kebijakan pembatasan akses media sosial dari pemerintah pusat, terutama akibat keterbatasan anggaran.
Sekretaris Dinas Kominfo Ngada, Yohanes Nahak, kepada TRIBUNFLORES.COM, Selasa (31/03/2026), mengatakan pihaknya hingga kini belum menerima surat resmi dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Meski demikian, ia menilai kebijakan tersebut memiliki tujuan yang positif.
“Surat resmi dari Kementerian Komdigi memang belum kami terima. Namun, menurut kami kebijakan pemerintah pusat ini baik, terutama untuk mencegah remaja terjerumus dalam penggunaan media sosial yang tidak tepat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sebelumnya Dinas Kominfo Ngada telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar tingkat SMP dan SMA. Namun, kegiatan tersebut belum dapat dilanjutkan secara optimal dalam beberapa waktu terakhir.
Baca juga: Hasil Bumi Menurun, Petani Manggarai Timur NTT Minta Batalkan Kenaikan BBM
“Sosialisasi sebenarnya sudah pernah kami lakukan, terutama menyasar remaja. Tetapi hingga saat ini belum bisa kami tindaklanjuti lagi karena keterbatasan fiskal,” katanya.
Yohanes berharap ke depan kegiatan edukasi literasi digital dapat kembali digencarkan, khususnya bagi remaja usia 13 hingga 16 tahun. Menurutnya, kelompok usia tersebut sangat rentan terhadap dampak negatif media sosial jika tidak dibekali pemahaman yang cukup.
“Kami berharap ini menjadi perhatian bersama agar bisa kembali disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya remaja tingkat SMP, agar mereka dapat menggunakan media sosial secara bijak dan cerdas dalam berliterasi digital,” lanjutnya.
Ia juga menambahkan, kerja sama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dari Kementerian Komdigi dalam dua tahun terakhir belum berjalan kembali, sehingga berdampak pada pelaksanaan program di daerah.
“Program kerja sama tersebut dalam dua tahun terakhir belum diturunkan lagi,” ungkapnya.
Selain keterbatasan anggaran, Dinas Kominfo Ngada juga menghadapi kendala pada fasilitas pendukung, seperti perangkat live streaming yang masih terbatas. Hal ini turut memengaruhi jangkauan penyebaran informasi kepada masyarakat.
“Kendala yang kami hadapi cukup rutin, mulai dari keterbatasan fiskal hingga sarana seperti perangkat live streaming. Kami berharap ke depan fasilitas ini bisa segera tersedia agar penyebaran informasi dapat menjangkau masyarakat lebih luas,” jelasnya.
Meski demikian, pengawasan terhadap penggunaan media sosial tetap menjadi perhatian. Salah satu fokus utama dalam sosialisasi adalah memberikan pemahaman terkait bahaya penyebaran informasi bohong atau hoaks.(Cha).
