TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Komisi II DPRD Jawa Barat menegaskan perannya dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap sektor ekonomi daerah, khususnya di bidang pertanian, perdagangan, perindustrian, serta badan usaha milik daerah (BUMD).

Hal tersebut mengemuka dalam rapat kerja bersama mitra di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dalam forum tersebut, Anggota Komisi II DPRD Jabar Haris Sanjaya menyoroti perlunya langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memastikan sektor riil mampu menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi.

Haris menilai, potensi ekonomi Jawa Barat tidak hanya besar, tetapi juga membutuhkan kebijakan yang lebih adaptif dan tepat sasaran. 

Penguatan terhadap petani dan pelaku usaha kecil menjadi perhatian utama, terutama dalam hal akses pasar, permodalan, serta daya saing produk lokal.

Selain itu, Komisi II juga menekankan pentingnya pembenahan kinerja BUMD.

Pengelolaan yang profesional dan transparan dinilai menjadi kunci agar BUMD dapat berkontribusi maksimal terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Tak hanya itu, dewan turut meminta pemerintah provinsi lebih sigap menghadapi dinamika ekonomi, seperti fluktuasi harga bahan pokok dan persoalan distribusi.

Pengawasan terhadap kebijakan perdagangan dan industri juga diperketat agar tidak merugikan pelaku usaha lokal.

Ke depan, Komisi II DPRD Jawa Barat memastikan akan terus mengawal dan mengevaluasi kebijakan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, menarik investasi, serta memperkuat ketahanan ekonomi Jawa Barat di tengah tantangan global.