Laporan Muhammad Azzam

TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi bakal menarik mobil dinas sebagai upaya menghadapi tekanan anggaran dan hemat Bahan Bakar Minyak (BBM).

Selain itu, ada sejumlah langkah efisiensi lain ialah penerapan Work From Home (WFH), Work From Anywhere (WFA), hingga pengkajian digitalisasi sistem pembayaran retribusi dan diterapkan secara bertahap.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengatakan kebijakan WFH atau WFA akan segera dibahas lebih lanjut mengikuti arahan pemerintah pusat.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari strategi penghematan, termasuk menekan biaya operasional seperti bahan bakar.

“WFH itu bagian dari efisiensi anggaran, jelas ada penghematan, termasuk BBM,” ujar Asep Surya Atmaja, pada Selasa (31/3/2026).

Selain itu, Pemkab Bekasi juga akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap aset daerah, khususnya kendaraan dinas.

Kendaraan yang tidak digunakan secara optimal akan ditarik untuk menghindari pemborosan.

“Kita akan lihat peruntukannya. Kalau memang tidak digunakan untuk kerja, akan kita tarik,” tegasnya.

Tak hanya itu, upaya efisiensi juga dibarengi dengan pengetatan sistem pengelolaan pendapatan daerah.

Salah satunya melalui digitalisasi pembayaran retribusi, termasuk di sektor persampahan, guna mencegah potensi kebocoran.

“Kita ingin semua pembayaran masuk lewat sistem, seperti QRIS. Tidak boleh lagi ada yang masuk ke pribadi,” katanya.

Langkah efisiensi ini dilakukan di tengah tekanan fiskal yang dihadapi Pemkab Bekasi, termasuk pemangkasan anggaran hingga ratusan miliar rupiah.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus menyesuaikan kebijakan nasional yang mewajibkan belanja pegawai di bawah 30 persen mulai 2027.

Meski demikian, Asep memastikan kebijakan efisiensi tidak serta-merta mengorbankan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ia menegaskan, pemerintah daerah akan berupaya mempertahankan PPPK selama kondisi keuangan masih memungkinkan.

“Kita pertahankan PPPK, tapi tetap melihat kondisi keuangan. Kalau baik-baik saja, lanjut,” ujarnya.

Sebagai langkah penyeimbang, Pemkab Bekasi juga mulai menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali potensi dari berbagai sektor, termasuk pajak air tanah yang dinilai belum optimal.

“Kita siapkan Satgas Pajak Air Tanah, nanti turun langsung ke perusahaan. Ini potensi besar untuk meningkatkan PAD,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, menyatakan pihaknya mendukung langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah, namun mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap berpihak pada pelayanan publik.

Menurutnya, DPRD akan terus mengawasi implementasi efisiensi anggaran agar tidak berdampak negatif, terutama bagi tenaga PPPK dan pelayanan dasar masyarakat.

“Efisiensi silakan dilakukan, tapi jangan sampai mengganggu pelayanan publik dan hak-hak pegawai. Kita juga mendorong optimalisasi PAD agar keuangan daerah tetap sehat,” ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam menghadapi tekanan fiskal yang saat ini dialami daerah.

“Kita harus gotong royong, baik pemerintah daerah maupun DPRD, untuk memastikan kebijakan ini tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat,” tandasnya. (MAZ)