​BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Tindak lanjut arahan dari pemerintah pusat, rencana Work From Home (WFH) bakal diterapkan pula bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarmasin, Dolly Syahbana, menegaskan poin-poin penting terkait kebijakan WFH dalam waktu dekat bagi ASN Pemko.

​Ia mengungkapkan Pemko Banjarmasin akan melaksanakan WFH selama dua bulan ke depan, sebagai tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat.

​"Pelaksanaan WFH untuk penentuan harinya akan diinformasikan lebih lanjut. Jadi nanti akan ditentukan hari apa akan diberlakukan," ujarnya saat apel pagi di halaman Balai Kota Banjarmasin, Rabu (1/4/2026).

Baca juga: Kakek Korban Penusukan Adik Ipar di Kuin Cerucuk Banjarmasin Meninggal Dunia, Dibawa ke Kamar Mayat

Baca juga: Pecatan Polisi Pembunuh Mahasiswi ULM Terancam Hukuman Mati, Didakwa Pasal Berlapis

Dibeberkannya, Jumat dan Senin kemungkinan besar akan dihindari untuk WFH karena dikhawatirkan dimanfaatkan untuk libur panjang sehingga tidak efektif.

​Kendati demikian, Dolly menekankan tidak seluruh ASN atau perangkat daerah akan menerapkan sistem kerja dari rumah. 

Hal ini mengingat adanya sejumlah pelayanan publik dan pekerjaan tertentu yang tetap harus dilakukan secara langsung di kantor.

​"Tidak semua dinas atau badan bisa WFH. Ada layanan yang memang harus tetap berjalan di kantor, sehingga pegawai tetap bekerja sebagaimana biasa," paparnya.

Ia turut mengingatkan kepada para ASN yang nantinya mendapatkan jadwal WFH, agar tetap menjaga integritas dan profesionalitas dalam bekerja.

Pihaknya menghendaki meski ada penerapan WFH, ASN diharapkan tetap produktif.

​"Bagi yang WFH, tetap jaga integritas. Jangan sampai disalahartikan menjadi waktu untuk liburan atau kegiatan lain seperti memancing. Tetap bekerja sebagaimana mestinya," tegasnya.

​Apel pagi tersebut diikuti oleh jajaran ASN di lingkungan Pemko Banjarmasin sebagai bagian dari upaya penguatan disiplin serta penyampaian informasi kebijakan terbaru dari pemerintah daerah.

(Banjarmasinpost.co.id/Mariana)