Pemerintah telah mengumumkan sejumlah kebijakan untuk efisiensi energi di tengah situasi global yang tidak menentu, salah satunya lewat (WFH). Mulai bulan ini, ASN akan WFH setiap hari Jumat demi menghemat BBM. Seberapa efektif kebijakan ini?
Kebijakan WFH ASN tiap Jumat ini berlaku mulai April 2026 dan swasta dianjurkan mengikuti. Ada alasan mengapa pemerintah memilih hari Jumat.
"Mengapa dipilih Jumat? Karena memang sebagian kementerian telah melakukan itu, kerja 4 hari dalam satu minggu dengan aplikasi, ini pasca-COVID kemarin," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers, Selasa (31/3/2026).
"Kita pilih hari Jumat karena memang setengah, artinya tidak sepenuh dari Senin sampai Kamis. Tetapi pelayanan publik itu tetap berjalan," tambahnya.
Dalam penerapannya, ada sejumlah sektor yang dikecualikan yaitu sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan. Serta sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok makanan minuman, perdagangan transportasi, logistik, dan keuangan. Pemerintah meyakini kebijakan ini berpotensi menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) hingga triliunan rupiah.
"Potensi penghematan dari kebijakan ini yang langsung ke APBN adalah Rp 6,2 triliun berupa penghematan kompensasi BBM. Sementara itu, total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat sebesar Rp 59 triliun," kata Airlangga.
Kebijakan WFH di Indonesia Susul Negara Lain
Indonesia bukan negara pertama yang memberlakukan kebijakan WFH untuk menghemat BBM di tengah perang AS vs Iran. Pada bulan Maret, beberapa negara sudah menerapkan WFH lebih dahulu.
Pakistan meminta 50 persen pekerjanya bekerja dari rumah (WFH) dan memperpanjang liburan sekolah. Di Thailand, Perdana Menteri Anutin Charnvirakul memerintahkan para pegawai negeri bekerja dari rumah sejak Selasa (10/3), kecuali bagi mereka yang harus melayani masyarakat secara langsung.
Dilansir , Badan Energi Internasional (IEA) telah merilis rencana darurat sepuluh poin untuk mengurangi permintaan minyak global secara cepat di tengah ancaman krisis pasokan energi. Salah satu rekomendasi utamanya adalah mendorong karyawan untuk bekerja dari rumah (WFH) hingga tiga hari seminggu jika jenis pekerjaannya memungkinkan. IEA memproyeksikan bahwa penerapan WFH secara masif dapat menjadi instrumen kunci dalam menekan konsumsi bahan bakar untuk transportasi, yang merupakan sektor pengguna minyak terbesar di dunia.
Selain kebijakan WFH, rencana IEA ini mencakup langkah-langkah drastis lainnya seperti penurunan batas kecepatan kendaraan di jalan raya, penerapan hari bebas kendaraan di kota-kota besar pada hari Minggu, serta pemberian insentif berupa harga transportasi umum yang lebih murah.
Jika seluruh rekomendasi ini diterapkan secara kolektif oleh negara-negara maju, diperkirakan permintaan minyak dunia dapat berkurang hingga 2,7 juta barel per hari dalam waktu empat bulan. Strategi ini dianggap sebagai langkah darurat paling efektif untuk menjaga stabilitas pasar energi dan menghindari dampak ekonomi yang lebih luas akibat lonjakan harga minyak.
Apakah WFH Tiap Jumat Efektif Hemat BBM?
Anggota Komisi II yang juga Ketua Bappilu PKS, Mardani Ali Sera, berharap aparatur sipil negara (ASN) tetap produktif usai pemerintah menetapkan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Mardani menyebut kebijakan WFH yang dilaporkan ke pihaknya bisa mengefisiensi penggunaan anggaran di kantor hingga 32 persen.
"Untuk BBM perlu kajian, tapi rapat kemarin dengan BKN (Badan Kepegawaian Negara) efisiensi di kantor bisa 32 persen dalam sehari untuk listrik, air, kendaraan dinas, hingga biaya operasional," kata Mardani.
Kapoksi PKB Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menilai pemilihan hari Jumat untuk WFH kurang ideal. Kendati demikian, Khozin menilai pemerintah memiliki pertimbangan khusus terkait aturan tersebut. Ia berharap WFH setiap hari Jumat ini akan dilakukan evaluasi secara berkala.
"Pemerintah telah memutuskan kebijakan WFH dilakukan pada hari Jumat setiap pekan. Meski dalam pandangan kami, pilihan hari ini tidak ideal karena dikhawatirkan akan berubah menjadi long weekend. Tapi pemerintah memiliki kewenangan diskresi dalam penentuan WFH sebagai manifestasi dari penyelenggaraan pemerintahan," ujar Khozin.
"Namun demikian, kami meminta penerapan WFH yang dilakukan setiap hari Jumat ini agar dilakukan evaluasi secara berkala dan pengawasan secara konsisten oleh kementerian dan lembaga serta Pemda," lanjutnya.
Catatan datang dari Kapoksi PDIP Komisi II DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, yang khawatir WFH hari Jumat kurang efektif. Dia mengatakan kebijakan tersebut perlu diuji efektivitasnya melalui data yang terukur. Di antaranya, ialah grafik konsumsi BBM serta pergerakan mobilitas masyarakat.
"Saya tidak mengerti apa dasarnya memilih sebagai hari WFH, untuk itu kita menunggu dulu penjelasan pemerintah. Karena untuk memutuskan hari WFH itu harus ada hitung-hitungan psikososial, proyeksi aktivitas ekonomi, pola mobilitas dan konsumsi publik serta banyak hitungan lain berdasarkan berbagai skenario," jelasnya.
"Nanti kan bisa dilihat grafik konsumsi BBM, data mobilitas warga/kendaraan dari sebaran dan intensitas. Mari kita lihat setelah dua atau tiga minggu ke depan sebelum melakukan evaluasi," tuturnya.
