SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dinilai tengah menghadapi tekanan besar akibat akumulasi empat krisis sekaligus, yakni krisis energi, iklim, keuangan, dan potensi krisis politik.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Teras Indonesia, Haekal Al Haffafah, mengungkapkan bahwa eskalasi konflik di Selat Hormuz menjadi pemicu utama krisis energi global.
Hal ini berdampak langsung pada pasokan minyak dunia, mengingat jalur tersebut menguasai 25 persen distribusi minyak global.
"Pertama adalah krisis energi. Situasi di Selat Hormuz saat ini berdampak signifikan terhadap negara-negara asing. Krisis energi ini nantinya akan berdampak pada kelangkaan atau keterbatasan stok BBM," ungkap Haekal, Rabu (1/4/2026).
Kedua, ia menyebutkan adanya isu yang luput dari perhatian banyak orang, yakni gelombang El Nino pada Juni hingga Agustus 2026.
Merujuk pada riset BRIN, gelombang ini dikategorikan sebagai "Godzilla El Nino", yakni gelombang panas yang sangat besar, bahkan melebihi cuaca ekstrem yang pernah terjadi sebelumnya.
"Dampaknya adalah kekeringan dan potensi kelangkaan pangan. Jadi, selain krisis energi dan krisis iklim, akan ada krisis pangan di masa depan," tambah Haekal.
Ketiga adalah krisis keuangan. Haekal menilai kas negara saat ini sedang mengalami defisit.
Kondisi ini diperparah dengan jatuh temponya utang negara pada Juni 2026 yang nilainya mencapai sekitar Rp 600 triliun.
"Ada potensi akumulasi dari krisis energi dan iklim yang berdampak pada krisis pangan, lalu krisis keuangan akibat pelemahan Rupiah terhadap Dolar. Terakhir, hal ini bisa bermuara pada krisis politik. Empat hal inilah yang sedang dihadapi pemerintah hari ini," paparnya.
Alumni FISIP Unsri ini juga mengajak masyarakat melihat krisis energi sebagai dampak perang Israel-Amerika Serikat dengan Iran.
Iran yang mengunci Selat Hormuz berdampak pada 25 persen pasokan minyak dunia yang dihasilkan dari jalur tersebut.
"Ini memicu kelangkaan energi karena mayoritas basis industri dan kapital dunia menggunakan bahan baku minyak. Indonesia sendiri, merujuk pernyataan Bahlil, sekitar 50 persen kebutuhannya berasal dari impor, sementara 36 hingga 50 persen diproduksi sendiri," terangnya.
Artinya, potensi kelangkaan sudah di depan mata. Beberapa negara tetangga seperti Filipina dan Malaysia juga terdampak.
Sementara itu, pemerintah Indonesia telah mengumumkan belum berencana menyesuaikan atau menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Langkah Prabowo ini sebetulnya untuk menjaga stabilitas. Sederhananya, krisis energi mengancam kondisi makroekonomi dan rakyat kecil. Makanya pemerintah menjaga agar tidak ada kenaikan harga," kata Haekal.
Menurutnya, kelangkaan energi akan mengganggu roda bisnis dan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, isu "Godzilla El Nino" diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus atau September 2026.
"Orang kurang membahas ini karena sibuk dengan isu Israel-Iran. Padahal, krisis iklim ini mengancam ketahanan pangan. Wilayah yang bakal terdampak parah adalah Pulau Jawa dan Sumatera, berkaca pada pengalaman pahit kabut asap dan kekeringan ekstrem sebelumnya," jelasnya.
Kekeringan tersebut akan menyebabkan gagal tanam, yang berujung pada kenaikan harga bahan pokok seperti beras dan cabai. Di sisi lain, dari sektor keuangan, Menteri Keuangan tengah melakukan penghematan besar-besaran.
Presiden Prabowo bahkan telah menginstruksikan setiap kepala daerah untuk menghentikan biaya perjalanan dinas sebagai bentuk efisiensi.
"Keuangan kita sejak awal pemerintahan baru hingga hari ini memang tidak baik-baik saja. Apalagi nilai tukar Dolar terhadap Rupiah sudah berada di level Rp 17.000, dan bukan tidak mungkin merangkak ke angka Rp 18.000 hingga Rp 20.000," lanjutnya.
Haekal menutup dengan peringatan bahwa tumpukan masalah ini, ditambah isu program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga insiden kekerasan terhadap aktivis Kontras, secara kumulatif dapat menjadi pemantik krisis politik.
"Inilah yang banyak orang gagal baca," pungkasnya.
