SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengungkapkan, kenaikan harga minyak dunia saat ini diatas US $100 per barel.

Fakta tersebut diyakini berdampak pada berbagai sektor.

Wakil ketua umum Kadin Sumsel, Husyam Usman, mengatakan, jika adanya perang antara Iran Vs AS- Israel membuat sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Indonesia juga ikut terdongkrak naik.

"Publik harus tahu, semua produk SDA naik melonjak sejak perang Iran... Indonesia untung besar....Jangan mau dibohongi," tulis Husyam dalam akun media sosialnya, Sripoku.com sudah diberikan izin mengutipnya.

Dijelaskan Husyam, dalam upaya menambal bengkaknya subsidi energi akibat lonjakan harga minyak dunia (yang kini menembus US$100/barel), yaitu merupakan strategi "Cross-Subsidy" (Subsidi Silang) melalui pendapatan negara.

Baca juga: Reaksi Rocky Gerung Skakmat Pernyataan Menkeu Purbaya Kenaikan Harga Minyak Dunia Belum Mengganggu

"​Secara teknis, pemerintah tidak menggunakan batu bara untuk menurunkan harga minyak secara langsung, melainkan menggunakan keuntungan lebih (windfall profit) dari ekspor batu bara untuk membiayai selisih harga BBM dan Listrik," ucapnya.

Ia mengungkapkan beberapa langkah-langkah strategis untuk menutup selisih tersebut.

Mulai dari peningkatan target produksi dan ekspor (Volume Based), dengan pemerintah dapat merevisi RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) perusahaan tambang, untuk menaikkan kuota produksi nasional.
​ 
Mekanismenya dengan menaikkan produksi (misal dari target 700 juta ton menjadi 800 juta ton), pemerintah mendapatkan tambahan dari Royalti dan Pajak Penghasilan (PPh) badan.
​
Sehingga berdampak tambahan devisa hasil ekspor ini masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang kemudian dialokasikan untuk mempertebal anggaran subsidi energi di APBN.

Hal kedua, dengan optimalisasi DMO (Domestic Market Obligation)

​Untuk menjaga agar tarif listrik tidak naik (karena kenaikan biaya operasional PLN), pemerintah harus memperketat aturan DMO.

Baca juga: Harga Minyak Dunia Sudah Turun, Kenapa Harga BBM Pertalite Belum Turun ?

"Mekanismenya dengan mewajibkan produsen menjual 25 persen hasil produksinya ke PLN, dengan harga dipatok (misal US70/ton), jauh di bawah harga pasar internasional yang kini menyentuh US140/ton. Fungsinya, ini menahan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik tetap rendah, sehingga subsidi listrik yang harus dibayar pemerintah ke PLN tidak ikut meledak seperti subsidi BBM," paparnya.

​Skema ketiga yaitu Mitra Instansi Pengelola" (MIP) atau Dana Kompensasi Pemerintah, bisa mengaktifkan badan pengelola dana kompensasi batu bara.
​
Cara kerjanya, perusahaan tambang membayar iuran atas selisih harga pasar dan harga DMO. Dana yang terkumpul ini digunakan untuk mensubsidi PLN dalam membeli batu bara dari pemasok yang harganya di atas plafon.

​"Selisih biaya ini tidak dibebankan ke APBN, melainkan dikelola secara mandiri oleh industri tambang (self-funding mechanism)," katanya.

Strategi keempat melalui Konversi Energi: Batubara ke DME (Dimethyl Ether) dalam jangka menengah, meningkatkan kapasitas batu bara bisa dilakukan melalui hilirisasi menjadi DME untuk mengganti LPG.
​
"Tetapi masalahnya, Indonesia mengimpor sekitar 70-80 persen kebutuhan LPG yang harganya ikut naik saat perang. sehingga diperlukan solusi dengan mengolah batu bara kalori rendah menjadi DME, ketergantungan pada impor LPG berkurang, sehingga beban subsidi LPG di APBN secara otomatis menurun," pungkasnya.