SRIPOKU.COM, PALEMBANG– Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, DR HM Giri Ramanda Nazaputra Kiemas SE MM, mengingatkan pentingnya evaluasi rutin terhadap kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk di lingkungan Pemprov Sumatera Selatan.

Menurut Giri, evaluasi perlu dilakukan setiap bulan guna memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif dan sesuai tujuan.

“Perlu evaluasi tiap bulan untuk melihat efektivitas kebijakan ini. Jangan sampai tujuan penghematan tidak tercapai. Selain itu, harus ada penilaian terukur agar produktivitas ASN tetap terjaga,” ujarnya kepada Sripoku.com, Kamis (2/4/2026).

Mantan Ketua DPRD Sumsel itu juga menegaskan agar kebijakan WFH tidak disalahgunakan oleh ASN.

“Jangan sampai WFH menjadi kesempatan untuk berlibur atau bersantai, sehingga pelayanan publik terganggu. Intinya, penghematan BBM harus tercapai, maka evaluasi bulanan sangat penting,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, mengatakan pihaknya masih mempelajari teknis pelaksanaan WFH Jumat, khususnya terkait pembagian tugas di setiap level jabatan.

“WFH Jumat sesuai aturan. Namun akan saya pelajari dulu detailnya karena pada lapisan eselon tertentu masih tetap masuk kerja. Nanti akan saya buat edarannya,” kata Deru, Rabu (1/4/2026).

Adapun beberapa penyesuaian teknis yang tengah disiapkan Pemprov Sumsel antara lain:

Pejabat Tinggi Pratama (JPT) seperti kepala dinas, asisten, dan kepala biro kemungkinan tetap bekerja dari kantor (Work From Office) karena membutuhkan koordinasi langsung.

Pola kerja ASN secara rinci tengah disusun oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar koordinasi tetap berjalan efektif.

Pemprov memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal, salah satunya melalui pengaturan sistem sif kehadiran ASN.

Gubernur juga menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak boleh menurunkan kinerja ASN.

“WFH jangan sampai mengurangi kinerja, harus tetap produktif,” tegasnya.

Selain itu, kebijakan WFH Jumat ini juga diharapkan memberi dampak positif, seperti penghematan BBM yang diperkirakan mencapai hingga 18 persen.

Meski demikian, pemerintah tetap mempertimbangkan dampak ekonomi secara menyeluruh agar aktivitas masyarakat tidak terganggu.

Pemprov Sumsel memastikan pelaksanaan WFH akan disesuaikan dengan kondisi daerah serta tetap mengacu pada kebijakan pemerintah pusat.