TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya memperketat pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk menjamin penyaluran yang tepat sasaran dan menjaga ketersediaan stok bagi masyarakat.

Langkah strategis ini dibahas dalam rapat monitoring dan evaluasi distribusi BBM di Rilych Panorama Hotel, Kota Sorong, Rabu (1/4/2026). 

Baca juga: Gubernur Papua Barat Daya Siap Terapkan Kebijakan WFH Satu Hari Sepekan

Rapat tersebut melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan Pertamina.

Kepala Bidang SDM Dinas Tenaga Kerja Papua Barat Daya, Yance Susim, menegaskan bahwa pengawasan ini adalah agenda rutin tahunan. 

"Meski anggaran terbatas, kegiatan ini tetap prioritas karena dampaknya bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat," ujar Yance.

Baca juga: Bantai PS Unimuda 4-0, Debutan Persemay Maybrat Melaju ke Final Liga 4 Papua Barat Daya

Pengawasan dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir, mulai dari Pertamina, transportir, hingga ke SPBU. 

Hal ini bertujuan memastikan seluruh proses distribusi sesuai prosedur dan tidak menyimpang dari regulasi BPH Migas yang telah disepakati sejak 2005.

Yance memastikan stok BBM di Papua Barat Daya saat ini aman untuk sembilan hari ke depan. 

Baca juga: BBM Batal Naik, Penjual Nasi Kuning di Sorong Masih Waswas Harga Sembako Melejit

Namun, ia tidak menampik adanya kendala di lapangan seperti keterlambatan distribusi, pengurangan kuota, dan indikasi penyalahgunaan skala kecil. 

Untuk memperkuat pengawasan, ia mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) lintas instansi.

Senada dengan hal itu, Wakil Ketua Hiswana Migas Papua Barat Daya, Maximus Air, menyatakan bahwa kondisi distribusi di Sorong telah membaik secara signifikan. 

Ia menegaskan akan ada sanksi bertahap, mulai dari teguran hingga pencabutan izin, bagi SPBU yang melanggar aturan kuota subsidi.

Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Papua Barat Daya, Yunus Muharrahman, menambahkan bahwa antrean di SPBU kini jauh berkurang dibandingkan awal tahun. 

Sejak Januari 2026, Pertamina telah memberikan sanksi kepada tiga SPBU di Kota Sorong berupa peringatan hingga penghentian pasokan sementara.

Baca juga: 32,56 Persen Anggota DPRP Papua Barat Daya Absen Saat Sidang LKPJ Gubernur

Menjelang Idulfitri, Pertamina menjamin stok dari Fuel Terminal Sorong tetap stabil. 

"Tidak ada kenaikan harga maupun gangguan pasokan. Masyarakat tidak perlu khawatir atau terpancing isu negatif," tegas Yunus.  (tribunsorong.com/ismail saleh)