TRIBUN-PAPUA.COM, NABIRE — Kepolisian Daerah Papua Tengah mengambil langkah responsif untuk meredam eskalasi konflik sosial di Kabupaten Dogiyai yang pecah sejak Selasa (31/3/2026).
Kapolda Papua Tengah Brigadir Jenderal Jermias Rontini berkomitmen membentuk tim investigasi independen guna mengusut tuntas rangkaian kekerasan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa, baik dari warga sipil maupun aparat keamanan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan krusial di Nabire, Kamis (2/4/2026), yang dihadiri oleh Koalisi Masyarakat Dogiyai (KMD).
Koalisi ini merepresentasikan suara tokoh cendekiawan, pemuda, perempuan, hingga anggota DPR Provinsi Papua Tengah yang mendesak adanya transparansi hukum atas peristiwa berdarah selama tiga hari terakhir.
"Saya akan membentuk tim investigasi independen yang melibatkan Komnas HAM, LBH, pihak Gereja, dan tokoh masyarakat. Kami ingin memastikan pengungkapan kasus ini berjalan transparan dan objektif," ujar Jermias kepada awak media.
Selain menjanjikan pengusutan kasus secara terbuka, Jermias menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas tindakan aparat di lapangan yang mencederai warga.
Baca juga: Detik-detik Markas Polres Dogiyai Diserang: Satu Polisi Tewas, Dua Luka Serius
Ia juga memastikan akan melakukan evaluasi struktural terhadap kepemimpinan kepolisian di tingkat wilayah.
"Terkait kinerja Kapolres Dogiyai, saya pastikan akan dilakukan evaluasi sesuai mekanisme internal Polri," tegasnya.
Luka yang Berulang
Konflik di Dogiyai kali ini meninggalkan duka mendalam.
Berdasarkan data KMD, terdapat enam warga sipil yang menjadi korban penembakan.
Mereka adalah Siprianus Tibakoto (25), Martinus Yobee (17), Angkian Edowai (20), dan Ester Pigai (60), seorang lansia yang tertembak di dalam rumahnya.
Di sisi lain, satu anggota Polri, Jevensius Edowai, dinyatakan gugur dalam tugas.
Koordinator KMD Andrias Gobai meminta kepolisian menahan diri dari tindakan represif, terutama menjelang perayaan Paskah.
"Masyarakat ingin beribadah dengan tenang tanpa bayang-bayang trauma," kata Andrias.
Kritik tajam juga datang dari anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Elias Anou.
Ia menilai kegagalan pengungkapan pelaku pada konflik-konflik sebelumnya menjadi pemicu siklus kekerasan yang terus berulang di Dogiyai selama belasan tahun.
Baca juga: Situasi Dogiyai Papua Tengah Memanas, Polisi Selidiki Kaitan Pembunuhan Anggota dan Kericuhan Massa
Sementara itu, perwakilan kaum perempuan, Yusni Iyowau, menyoroti dampak psikologis yang membuat Dogiyai seolah menjadi kota mati.
Ia mendesak keterlibatan Komnas Perempuan untuk mengusut kasus yang menimpa Ester Pigai.
"Stigma buruk terhadap orang Dogiyai harus dihentikan melalui keadilan yang nyata," pungkasnya.
Pertemuan tersebut ditutup dengan penyerahan pernyataan sikap resmi dari koalisi kepada Polda Papua Tengah.
Tuntutan mereka mencakup pencopotan Kapolres Dogiyai, penghentian penambahan pasukan selama masa Paskah, hingga penegakan hukum yang profesional bagi seluruh pihak yang terlibat. (*)
