Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yulianus Magai
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai (IPMADO) di Jayapura, Provinsi Papua menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas rentetan insiden kekerasan yang terjadi di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam jumpa pers yang digelar di Asrama Dogiyai Expo, Waena, Kota Jayapura, Kamis (2/4/2026).
Mahasiswa Dogiyai menilai situasi keamanan di Dogiyai semakin memanas setelah terjadinya dugaan pembacokan terhadap seorang anggota Sat Binmas Polres Dogiyai berinisial JE pada Selasa, (31/3/2026).
Korban diketahui ditemukan di sekitar Gereja Ebenezer Moanemani, kemudian dievakuasi ke RSUD Dogiyai untuk mendapatkan penanganan medis. Namun, korban dilaporkan meninggal dunia akibat luka yang dideritanya.
Pasca kejadian tersebut, aparat gabungan TNI/Polri disebut melakukan penyisiran di sejumlah titik di wilayah Moanemani dan sekitarnya.
Baca juga: Sambut 6.000 Jemaat di Hari Paskah, Gereja St. Stepanus Mimika Siapkan Videotron dan Tenda
Namun, penyisiran tersebut dilaporkan berdampak pada warga sipil dan menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Mahasiswa Dogiyai menyebut tindakan aparat di lapangan bahkan diduga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.
“Kami menilai bahwa situasi ini tidak boleh terus dibiarkan, karena hanya akan memperpanjang rantai kekerasan dan menambah korban jiwa di Kabupaten Dogiyai,” ujar perwakilan mahasiswa dalam pernyataan sikapnya.
Dalam kesempatan itu, mahasiswa Dogiyai di Jayapura menyampaikan 11 poin tuntutan kepada pemerintah dan aparat keamanan.
Pernyataan sikap ikatan pelajar dan Mahasawa ( IPMDO ) di Jayapura atas rentetan insiden kekerasan di Kabupaten Dogiyai.
1. Kami mendesak Kapolri dan Polda Papua Tengah segera mencopot Kapolres Dogiyai Mince Mayor, S.H
Baca juga: Detik-detik Markas Polres Dogiyai Diserang: Satu Polisi Tewas, Dua Luka Serius
2. Kami mendesak Komnas HAM RI dan Komnas HAM Papua segera bentuk tim investigasi terkait dengan penembakan liar yang dilkukan oleh Polres Dogiyai hingga memakan korban nnyawa
3. Kami mendesak kepada Kapolres Dogiyai segera ungkap pelaku dan adili sesuai hukum yang berlaku di negara ini
4. Hentikan penangkapan terhadap warga Dogiyai tanpa bukti yang jelas
5. Mendesak Pangdam XVII Cenderawasi dan Kapolda Papua Tengah untuk segera mengevaluasi anggota di lapangan yang diduga melakukan tindakan berlebihan terhadap warga sipil.
6. Mendesak pemerintah daerah Kabupaten Dogiyai agar segera memberikan perhatian serius terhadap keluarga korban, termasuk bantuan medis, pendamping psikologis, dan santunan kepada keluarg yang ditinggalkan
7. Kami mengutuk dan mengecam keras tindakan penembakan terhadap warga sipil di Dogiyai yang merupakan pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia.
8. Kami mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat Papua untuk bersatu melawan ketidak adilan dan pelanggaran HAM yang sedang terjadi dan yang akan terjadi di atas tanah Papua.
Baca juga: Empat Sipil Tewas di Dogiyai, Koalisi HAM Desak Aparat Hentikan Operasi Balas Dendam’
9. Kapolda Provinsi Papua Tengah stop mengklaim Dogiyai adalah wilayah aman.
10.Hentikan pendropan militer ke Kabupaten Dogiyai
11. Kami menyatakan bahwa tuntutan ini tidak diindahkan, maka kami akan melakukan aksi secara besar-besaran mengangkat isu ini ke tingkat Nasional.
Sebelumnya Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua mendesak aparat penegak hukum atau TNI dan Polri menghentikan operasi penyisiran sebab diduga merupakan aksi ‘balas dendam'.
Operasi tersebut dinilai telah memperpanjang daftar korban jiwa dan kerugian harta benda di kalangan masyarakat sipil.
Koalisi HAM mengungkapkan setidaknya terdapat empat warga sipil yang ditemukan meninggal dunia bersimbah darah. Tiga di antaranya telah teridentifikasi dengan inisial EP, ST, dan MY.
"Para korban ditemukan di lokasi berbeda, mulai dari area dapur rumah pribadi hingga tergeletak di pinggir jalan raya," ungkap Koalisi dalam pernyataan tertulisnya.
Baca juga: Rombongan Bupati Terjebak Saat Tinjau Sekolah di Yokari, Yunus Janji Benahi Sarpras
Selain korban jiwa, dampak operasi ini juga menyasar harta benda warga. Sejumlah sopir angkutan umum dilaporkan melarikan diri ke hutan setelah kendaraan mereka dibakar massa atau oknum tertentu. Beberapa kendaraan roda dua milik warga setempat juga turut hangus terbakar.
Melihat eskalasi kekerasan yang terjadi, Koalisi HAM menyarankan Panglima TNI dan Kapolri untuk segera melakukan langkah-langkah untuk menghentikan segala bentuk operasi yang bersifat "balas dendam" demi mencegah jatuhnya lebih banyak korban sipil.
Mengajak Bupati Dogiyai, DPRD, tokoh agama, dan tokoh pemuda untuk duduk bersama serta membentuk tim independen guna mengungkap pelaku pembunuhan anggota polisi JE sekaligus pelaku pembunuhan warga sipil dan pembakaran kendaraan.
Baca juga: Bupati Jayapura Salurkan 2 Ton Beras untuk Warga Terdampak Cuaca Buruk di Kampung Bukisi
Poin Penegasan Koalisi
Dalam pernyataannya, Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua memberikan penegasan kepada empat pihak utama;
1. Komnas HAM RI diiminta segera berkoordinasi dengan Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua Tengah untuk menginstruksikan penghentian operasi di lapangan;
2. Pangdam dan Kapolda diiinstruksikan untuk menarik pasukan dari operasi penyisiran yang membahayakan hak atas rasa aman masyarakat;
3. Gubernur dan DPRP Papua Tengah segera menginisiasi pembentukan TPF guna memenuhi hak keadilan bagi seluruh korban, baik dari pihak aparat maupun sipil;
4. Pemkab dan DPRD Dogiyai segera berkoordinasi dengan Kapolres dan Koramil Moanemani untuk meredam situasi dan melakukan investigasi lokal.
Koalisi ini terdiri dari gabungan berbagai organisasi kemanusiaan, di antaranya LBH Papua, PAHAM Papua, ALDP, KPKC Sinode Tanah Papua, JPIC OFM Papua, Elsham Papua, Yadupa, YLBHI, Kontras Papua, serta beberapa lembaga bantuan hukum lainnya di wilayah Papua dan Papua Barat.(*)
