Tamsil Dukung BGN Tutup 136 Dapur di Sulsel 'SLHS dan IPAL Syarat Dasar Dipenuhi'
Ari Maryadi April 02, 2026 03:08 PM

 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, mengapresiasi langkah tegas Badan Gizi Nasional (BGN) yang menutup sementara 136 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis di Sulawesi Selatan.

Penutupan dilakukan berdasarkan surat nomor 1221/D.TWS/03/2026 tertanggal 31 Maret 2026 itu.

SPPG tersebut dianggap belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan/atau Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) sesuai standar.

Menurut Tamsil, persyaratan SLHS dan IPAL merupakan dasar yang wajib dipenuhi oleh setiap dapur makan bergizi.

“Ini bukan bentuk sentimen negatif BGN terhadap dapur, melainkan upaya menuju pelayanan maksimal bagi penerima manfaat,” ujarnya.

Sebelumnya, BGN menyatakan bahwa ketiadaan SLHS atau IPAL dinilai sangat berisiko terhadap kualitas produksi, mutu, gizi, dan keamanan pangan.

Penyaluran dana bantuan pemerintah juga direkomendasikan untuk dihentikan sementara, dan kepala SPPG wajib menyelesaikan pembayaran melalui Virtual Account (VA) dalam waktu 24 jam untuk periode operasional sebelum surat dikeluarkan.

Status penutupan dapat dicabut setelah SPPG menyerahkan bukti perbaikan dan dokumen yang sah. 

Politisi asal Sulsel itu juga menyoroti adanya ketidakadilan dalam penyebaran layanan program ini.

“Ada anak yang sudah makan selama setahun, tetapi di sisi lain ada pula yang belum sama sekali merasakannya," ujar Tamsil Linrung.

"Oleh karena itu, melalui KPPG, Kareg, dan Korwil, BGN harus memastikan dapur yang sedang dalam proses pengerjaan dan sudah layak operasional segera mendapatkan konfirmasi statusnya agar bisa segera melayani demi terciptanya keadilan bagi anak-anak kita,” kata Tamsil.

Sebelumnya, pada Januari 2026, Tamsil juga pernah mendorong percepatan pelaksanaan program makan bergizi gratis serta menekankan pentingnya standardisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar kualitas layanan tetap terjaga dan dapat mencapai target 82,9 juta penerima manfaat akhir tahun 2026, sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.