TRIBUNBANYUMAS.COM, KUDUS – Pelayanan kesehatan di Kabupaten Kudus dipastikan akan berjalan normal dan tidak ada Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di pelayanan kesehatan.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Nuryanto memastikan pelayanan medis tetap berjalan normal seperti sedia kala.
“WFH untuk kesehatan tidak ada. Semua pelayanan medis berjalan normal seperti apa adanya,” kata Nuryanto.
Namun terkait ASN Dinas Kesehatan yang bertugas di kantor, pihaknya masih belum bisa memberikan keterangan terkait adanya kebijakan WFH.
Sebab pihaknya masih menunggu surat edaran dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terkait teknis WFH di lingkup Pemerintah Kabupaten Kudus.
Selebihnya, lanjut Nuryanto, pelayanan kesehatan dipastikan akan tetap berjalan normal.
Mengingat pelayanan kesehatan dibutuhkan masyarakat setiap hari. Misalnya dalam beberapa waktu terakhir ini, meski tidak ada gejolak yang mencolok dalam kasus kesehatan di Kudus, namun pihaknya tetap siaga dalam mengantisipasi berbagai ancaman.
“Kalau beberapa waktu terakhir kasus kesehatan di Kudus masih terbilang normal. Misalnya kasus batuk, pilek, atau penyakit lain misalnya gangguan lambung atau asam lambung. Kemudian ada juga penyakit tidak menular misalnya diabetes mellitus,” kata Nuryanto.
Merespons hal tersebut Kepala BKPSDM Kudus Tulus Tri Yatmika mengatakan, pihaknya sedang menyusun edaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan WFH di Kudus.
Pada prinsipnya, kata dia, WFH tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik.
Tulus mengatakan, ada beberapa sektor yang memang tidak bisa WFH. Misalnya ASN yang bertugas memberikan pelayanan perizinan, administrasi kependudukan, kesehatan, dan pendidikan.
WFH sudah menjadi kebijakan dan sudah ada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri.
Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kudus perlu untuk mengikutinya. Namun, lanjut Tulus, pihaknya juga perlu mengkaji efektivitas WFH.
“Jangan sampai (WFH) mengurangi pelayanan. Ya betul-betul perlu dikaji sedetail mungkin skema mau seperti apa.
Baca juga: Kemudahan Aplikasi Signal, Bisa Bayar Pajak dari Rumah Tanpa Ribet
Apakah WFH semuanya apa misalnya struktural harus masuk apa yang WFH teman stafnya atau separuh atau bagaimana perlu kami hitung betul.
Penghitungan ini termasuk dari sisi penghematan energinya berapa. Signifikan apa tidak,” kata dia.
Kemudian Bupati Kudus Sam'ani Intakoris mengatakan, soal WFH pihaknya perlu menyesuaikan dengan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dia menegaskan, dalam WFH nantinya tidak boleh sedikit pun mengurangi kualitas pelayanan publik.
"Pelayanan yang sifatnya vital misalnya kesehatan, perizinan, dan administrasi kependudukan harus tetap berjalan optimal," kata Sam'ani Intakoris.
Menurut Sam'ani, pelayanan prima harus menjadi hal paling mendasar bagi setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam bekerja.
Apalagi pelayanan yang sifatnya bersentuhan langsung dengan masyarakat, bagi Sam'ani, harus tetap optimal, cepat, dan tidak bertele-tele.
"Pelayanan kepada masyarakat itu wajib harus cepat, tepat, dan membahagiakan. Tidak boleh ada keterlambatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata Sam’ani. (Goz)
