TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT – Maraknya kasus pencurian buah kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali menjadi sorotan. 

Ketua DPRD Kotim Rimbun, angkat bicara dan mendesak aparat penegak hukum agar tidak setengah hati dalam menangani kasus tersebut.

Menurutnya, praktik pencurian sawit kini tidak lagi terbatas di area perkebunan milik perusahaan besar, tetapi telah meluas hingga ke kebun masyarakat dan koperasi. 

Kondisi ini dinilai merugikan banyak pihak dan berpotensi menimbulkan konflik di tingkat bawah.

“Banyak pencurian buah sawit baik di perusahaan besar, kebun masyarakat, maupun koperasi. Kami minta aparat penegak hukum bertindak tegas tanpa pandang bulu,” ujar Rimbun, Kamis (2/4/2026).

Ia menegaskan, setiap tindakan pencurian harus diproses secara hukum tanpa melihat besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan. 

Menurutnya, ketegasan aparat menjadi kunci untuk memberikan efek jera sekaligus edukasi kepada masyarakat.

“Jangan pandang sedikit atau banyaknya yang dicuri. Kalau sudah melanggar hukum, ya harus dipidana. Jangan diberi ampun,” tegasnya.

Dalam keterangannya, Rimbun juga mengingatkan pentingnya profesionalisme aparat dalam menjalankan tugas. 

Ia mengapresiasi langkah penindakan yang selama ini telah dilakukan, namun meminta agar upaya tersebut terus ditingkatkan.

Tak hanya berhenti pada pelaku di lapangan, ia mendorong aparat untuk menelusuri rantai distribusi hasil curian, termasuk pihak-pihak yang berperan sebagai penadah atau pembeli.

“Kalau ada indikasi, tempat pengumpulan sawit juga harus diperiksa. Penadah atau pembeli barang curian itu juga harus ditindak. Jangan berhenti di pencurinya saja,” ungkapnya.

Baca juga: Satreskrim Polres Kotim Ungkap Pencurian Sawit di PT APN, Pelaku Diamankan dan 1 Orang Kabur

Baca juga: Polres Kotim Tangani 50 Kasus Pencurian Sawit Sejak Januari 2025, AKBP Resky: Tindak Tegas Pelaku

Lebih jauh, Rimbun menilai penegakan hukum tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat. Ia pun mengajak seluruh elemen untuk turut menjaga keamanan lingkungan.

“Kami ingin penegak hukum dibantu sampai ke tingkat desa. Semua harus ikut berperan agar Kotim tetap aman dan kondusif,” tandasnya.