TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah memanasnya situasi geopolitik global, wacana posisi Indonesia dalam forum internasional kembali menjadi sorotan.
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, melontarkan kritik tajam terhadap keberadaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang digagas oleh Donald Trump bersama Israel.
Menurut TB Hasanuddin, keikutsertaan Indonesia dalam BoP berpotensi menjadi sia-sia. Ia menilai Israel kerap mengabaikan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), meskipun berada dalam naungan lembaga tersebut.
Baca juga: Indonesia Tolak Bayar Rp 15 Triliun! Prabowo Tegaskan Tak Pernah Janji Uang ke BoP Bentukan Trump
“Kita tahu bahwa Israel itu nakal, bahkan tidak taat kepada resolusi PBB. Jadi saya bayangkan, kalau dia di bawah BoP yang dipimpin oleh Presiden Amerika Donald Trump seperti apa dia.
Sehingga ini akan mubazir kalau kita berada di wilayah BoP,” ujarnya.
Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran bahwa forum tersebut tidak akan efektif dalam menciptakan perdamaian.
Meski tidak secara tegas meminta Indonesia keluar, TB Hasanuddin mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengkaji ulang manfaat keikutsertaan Indonesia di BoP.
“Menurut hemat saya, ya dipertimbangkan saja berulang kali dulu apa manfaatnya ada di BoP, dan kemungkinan-kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki,” katanya.
Ia mengingatkan agar keputusan strategis seperti ini tidak diambil tanpa perhitungan matang.
Sorotan ini semakin menguat setelah insiden tragis yang menimpa prajurit Indonesia dalam misi perdamaian di Lebanon. Tiga prajurit TNI gugur dalam serangan yang terjadi di wilayah penugasan pasukan UNIFIL.
Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa keterlibatan Indonesia dalam konflik global memiliki risiko nyata.
Baca juga: Golkar Desak Prabowo Tarik Indonesia dari BoP Usai 3 Prajurit TNI Jadi Korban Serangan Israel
TB Hasanuddin juga menyinggung potensi beban yang bisa ditanggung Indonesia jika tetap berada dalam skema kerja sama seperti BoP, termasuk kemungkinan pengiriman pasukan dalam jumlah besar.
“Daripada kita repot nanti, apalagi sampai kita harus mengirim pasukan paling besar sebanyak 8.000 personel begitu,” imbuhnya.
Pernyataan ini menambah daftar suara dari parlemen yang mendorong evaluasi kebijakan luar negeri Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Di satu sisi, keterlibatan dalam forum internasional penting untuk menjaga peran Indonesia di panggung dunia. Namun di sisi lain, kepentingan nasional termasuk keselamatan prajurit dan efektivitas diplomasi menjadi pertimbangan utama.
Kini, bola berada di tangan pemerintah, khususnya Prabowo Subianto, untuk menimbang apakah keikutsertaan dalam BoP memberikan manfaat, atau justru menjadi beban di tengah situasi global yang kian tidak menentu.
***
(TribunTrends/Kompas)
