Wakil Ketua DPRD Kaltara Hadiri Penyerahan LKPD 2025 ke BPK, Tegaskan Komitmen Transparansi
Junisah April 02, 2026 07:14 PM

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR  – Wakil Ketua DPRD Kaltara Muhammad Nasir, menghadiri kegiatan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 oleh Pemprov Kaltara  kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltara pada Selasa (31/3/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Perwakilan BPK Kaltara dan dihadiri sejumlah pejabat penting, termasuk Gubernur Kaltara, Sekretaris Daerah, jajaran perangkat daerah, serta perwakilan BPK Kaltara.

Penyerahan LKPD merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada negara.

LKPD tersebut selanjutnya akan diperiksa oleh BPK Kaltara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga: Pemkab Tana Tidung Serahkan LKPD 2025 ke BPK, Wakil Bupati Sabri Tegaskan Komitmen Transparansi

Wakil Ketua DPRD Kaltara Muhammad Nasir menegaskan DPRD Kaltara memiliki peran penting dalam mengawasi pengelolaan anggaran daerah agar berjalan sesuai aturan.

 Ia menyebut, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci daam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Penyerahan LKPD ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Ia juga berharap, hasil pemeriksaan BPK Kaltara nantinya dapat memberikan gambaran yang objektif terhadap pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah ke depan.

"Harapanya hasil pemeriksaan oleh BPK Kaltara dapat memberikan gambaran yang objektif terhadap pengelolaan kas daerah sehingga bisa menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja Pemerintah daerah," tandasnya

Baca juga: Pemkab Nunukan Gerak Cepat Serahkan LKPD ke BPK, Irwan Sabri Target WTP Lagi

Kegiatan penyerahan LKPD tersebut berlangsung lancar dan menjadi salah satu tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Kalimantan Utara.

(*)

Penulis : Desi Kartika Ayu

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.