TRIBUN-BALI.COM, BULELENG - Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menerapkan digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).

Langkah ini diklaim mampu mengatasi persoalan klasik, seperti salah sasaran dan kecemburuan sosial di masyarakat.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Buleleng, I Putu Kariaman Putra, mengatakan program tersebut tidak lagi sebatas rencana, melainkan telah mulai berjalan di lapangan.

Baca juga: 31 Warga Terdampak Bencana Banjir di Klungkung Terima Bansos Total Rp533 Juta

"Ini bentuk komitmen kita mendukung program pusat," ucapnya, Kamis (2/4/2026). 

Sistem digital ini dirancang untuk memperbaiki berbagai persoalan yang selama ini kerap muncul dalam penyaluran bansos.

Utamanya terkait ketidaktepatan penerima.

Melalui sistem berbasis aplikasi yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), masyarakat disebut dapat mengecek secara mandiri status kelayakan mereka sebagai penerima bantuan.

Baca juga: Pinjaman Nasabah Kopdes MP Tegal Harum Capai Rp900 Juta, Zulkifli: Pengganti Bansos Bagi yang Miskin

"Dengan sistem ini, masyarakat bisa langsung mengetahui apakah mereka layak atau tidak menerima bantuan, tanpa harus melalui proses yang berbelit," jelasnya.

Selain itu, digitalisasi juga diharapkan dapat meminimalisasi praktik perantara yang selama ini dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di tengah masyarakat.

Program ini bahkan menjadikan Buleleng sebagai salah satu daerah percontohan nasional dalam penerapan sistem bansos berbasis digital.

Baca juga: Bansos Hari Raya Rp2 Juta Belum Semuanya Cair, Ini Jawaban Dinsos Badung

Lebih lanjut dikatakan, untuk mendukung implementasi di lapangan pemerintah akan membentuk agen sosial di setiap desa.

Agen ini bertugas membantu masyarakat mengakses aplikasi serta memahami mekanisme program.

Setiap agen nantinya akan mendampingi sekitar 100 kepala keluarga. Dengan jumlah kepala keluarga di Buleleng mencapai sekitar 267 ribu, peran desa dinilai menjadi kunci dalam keberhasilan program tersebut.

Sistem ini juga diklaim telah terintegrasi dengan data kependudukan, aset, hingga perbankan, sehingga diharapkan mampu menekan potensi kesalahan dalam penyaluran bantuan.

Adapun sasaran program ini mencakup masyarakat miskin yang belum menerima bansos, penerima lama yang akan didaftarkan ulang, serta kelompok rentan seperti penderita sakit kronis, penyandang disabilitas berat, dan lanjut usia.

Pemerintah Kabupaten Buleleng mengajak seluruh pihak, mulai dari perangkat daerah hingga pemerintah desa, untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan program tersebut.

"Ini bukan hanya program pemerintah, tetapi upaya bersama untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak," tandasnya. (*)