TRIBUNKALTIM.CO - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menyebut rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN pada 2026 masih dalam tahap awal.
Ia menegaskan, rencana tersebut sejauh ini baru berupa bocoran dan persiapan yang tengah dimatangkan.
Meski demikian, Basuki mengungkapkan bahwa peluang realisasi cukup terbuka seiring kesiapan infrastruktur di IKN yang dinilai sudah memadai.
Sejumlah fasilitas utama, termasuk gedung perkantoran dan sarana pendukung, disebut telah siap digunakan.
Baca juga: Tawarkan Konsep Modern, Pedagang Pasar Segar Sepaku Menanti Lonjakan Pengunjung dari IKN Nusantara
Menurut Basuki, beberapa staf Wakil Presiden juga telah mulai bergerak ke IKN untuk mendukung persiapan operasional.
Hal ini menunjukkan adanya langkah awal menuju pemindahan aktivitas kerja pimpinan negara ke ibu kota baru.
“Ya itu saya kira baru bocoran, baru rencana, baru persiapan,” ujar Basuki usai Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (30/3/2026).
Meski demikian, Basuki mengaku berharap rencana tersebut dapat terealisasi, mengingat kesiapan infrastruktur di IKN dinilai sudah memadai.
“Kalau saya dari otorita (OIKN), rumah saya sekarang di sana. Jadi, saya sih berharap itu terjadi, karena kan beliau benar-benar akan berkantor di sana,” tambahnya.
Baca juga: Dampak Konflik Timur Tengah, Otorita IKN Buka Opsi Efisiensi Anggaran
Dia menyebutkan, peluang Wakil Presiden mulai berkantor di IKN pada tahun ini terbuka, seiring dengan kesiapan gedung dan fasilitas pendukung.
“Tahun ini bisa, karena gedungnya sudah jadi,” ucap Basuki.
Selain itu, fasilitas penunjang seperti furnitur juga disebut telah tersedia, meskipun masih bersifat sementara.
Basuki menambahkan, sebagian staf Wakil Presiden juga disebut telah mulai melakukan persiapan untuk mendukung aktivitas kerja di IKN.
“Sudah beberapa dari sana,” kata pria yang pernah menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono periode 2014–2024 tersebut.
Basuki menambahkan, Otorita IKN terus melakukan berbagai persiapan guna mendukung operasional pemerintahan di ibu kota baru, termasuk kesiapan fasilitas bagi pimpinan negara dan jajaran pendukungnya.
Baca juga: Wisata Kampung Tenun Samarinda Siap Jadi Penyangga Strategis IKN
Bocoran terkait akan berkantornya Gibran ini juga disampaikan Basuki saat Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menanyakannya dalam Raker maupun RDP tersebut.
"Tadi ada isu katanya Wapres mau berkantor, ada kabar enggak?" tanya Rifqi ke Basuki.
"Saya kira iya karena sudah ada menugaskan 50 staf ke sana untuk persiapan-persiapannya. Mudah-mudahan akan segera," jawab Basuki.
Dalam rapat yang sama, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Deddy Sitorus meminta agar Gibran dan para menteri mulai berkantor di IKN.
Baca juga: Tol IKN Sudah Fungsional, Operasi Penuh Ditargetkan 2027, Ini Dampaknya ke Mobilitas
Deddy menilai, hal ini perlu agar bangunan di IKN segera dimanfaatkan agar tidak rusak karena tidak dipakai.
Dia juga mengusulkan, sejumlah kementerian mulai menempatkan pejabatnya bekerja dari IKN secara bergiliran.
"Atau Wakil Presiden, kata teman saya dari Gerindra. Dari dulu saya minta itu. Wakil Presiden, Menteri Kehutanan, Menteri Desa, Menteri Transmigrasi sana dong tinggal. Uang negara itu barang. Jangan keenakan di Jakarta," tandas Deddy. (*)
