Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tengah bersiap melakukan pembangunan Sekolah Rakyat.

Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, mengonfirmasi bahwa proyek ambisius ini dijadwalkan akan mulai memasuki tahap konstruksi pada bulan Agustus atau September tahun 2026 ini.

Proyek ini merupakan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat, di mana pembangunannya akan ditangani langsung oleh pihak kementerian.

Pathul menegaskan bahwa segala urusan administratif terkait lahan telah tuntas.

Baca juga: Mensos Minta Lombok Tengah Gerak Cepat Bangun Sekolah Rakyat

“Sekolah rakyat ini sudah akan dibangun di Agustus - September. Mudah-mudahan mohon doa ini tidak ada halangan rintangan, yang ada yang membangun nanti Kementerian PU,” ucap Pathul, Jumat (3/4/2026).

Ia juga menambahkan bahwa status alih fungsi lahan untuk sekolah rakyat saat ini sudah tidak ada persoalan lagi.

Pathul juga menegaskan bahwa Sekolah Rakyat ini bukanlah program untuk mengisi gedung-gedung sekolah yang sudah kosong, melainkan sebuah inisiatif baru yang mandiri.

Selain itu, ia menjamin kehadiran Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu keberadaan madrasah atau sekolah-sekolah yang sudah ada di wilayah tersebut.

“Sekolah rakyat ini berasal dari murid se Kombok Tengah dengan tidak mengganggu murid-murid atau siswa yang ada. Nah, ini harus kelar. Dikira nanti madrasah-madrasah kita ganggu. Tidak,” tegasnya.

Program ini memiliki skala yang cukup luas, menyasar potensi siswa dari 169.000 kepala keluarga yang tersebar di 12 kecamatan di seluruh Kabupaten Lombok Tengah.

Rencana besar ini sebelumnya juga telah dipaparkan saat kunjungan kerja ke Kementerian Pariwisata pada bulan September 2025 sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia di daerah tersebut.

Dengan dimulainya pembangunan pada bulan Agustus nanti, diharapkan Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi bagi pemerataan akses pendidikan.

“Dengan tanpa mencederai ekosistem pendidikan yang sudah berjalan, seperti madrasah maupun sekolah umum lainnya,” pungkasnya.

(*)