SURYA.CO.ID, SURABAYA - Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, merespons kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terkait penerapan Work From Home (WFH) bagi ASN setiap Jumat.
Kebijakan tersebut dinilai harus didukung, karena searah dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
"Asal memiliki tujuan yang jelas, mari kita dukung bersama. Target penghematan BBM harus jelas. Untuk itu implementasinya harus benar-benar terukur dan terarah," kata Yona pada Rabu (1/4/2026).
Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini, juga mengingatkan bahwa harus ada sistem monitoring yang kuat dalam pelaksanaan WFH ASN tersebut. Menurutnya, setiap perangkat daerah harus memiliki pengawasan yang ketat.
Tanpa pengawasan yang jelas, kebijakan WFH berpotensi tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Monitoring diperlukan agar kinerja ASN tetap terjaga dan tidak hanya menjadi formalitas belaka.
Berikut adalah poin-poin penting dalam pelaksanaan WFH ASN:
Pria yang akrab disapa Cak Yebe ini menilai, tujuan WFH ASN tidak boleh berhenti pada efisiensi anggaran operasional semata. Kebijakan ini juga harus mampu memberikan dampak nyata terhadap pengurangan konsumsi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).
"Targetnya harus jelas, salah satunya bagaimana kebijakan ini bisa benar-benar mengurangi konsumsi BBM hingga 20 persen, bukan hanya efisiensi di atas kertas," jelas Yona.
Sementara itu, penggunaan transportasi publik bagi ASN juga direspons oleh Yona. Dia menilai langkah tersebut bisa menjadi solusi konkret dalam mendukung efisiensi energi, sekaligus mendorong optimalisasi transportasi umum di Surabaya.
"Wacana penggunaan transportasi publik oleh ASN, meskipun hanya satu hari dalam seminggu, bisa menjadi solusi untuk penghematan BBM sekaligus momentum meningkatkan penggunaan transportasi publik di Surabaya," tutur penghobi olahraga Ju-jitsu ini.
Namun demikian, dia mengingatkan, bahwa penggunaan transportasi publik harus didukung dengan kualitas layanan yang memadai. Aspek keamanan, kenyamanan dan ketepatan waktu menjadi faktor penting agar kebijakan ini berjalan efektif.
"Harus didukung dengan jaminan keamanan, kenyamanan,dan ketepatan waktu layanan, sehingga ASN dan masyarakat merasa yakin untuk beralih ke transportasi publik," tambah Yona.
Dia juga mengingatkan, agar pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan ini.
Yona menilai, skema WFH ASN harus diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah.
"Pelayanan publik tidak boleh terganggu. Komitmen ini yang harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan yang diambil," tutupnya.
Pemerintah Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Eri Cahyadi terus mendorong transformasi digital melalui aplikasi terintegrasi. Kebijakan WFH ini didukung oleh sistem e-performance yang memungkinkan pemantauan output kerja ASN secara real-time.
Sebelumnya, Surabaya juga telah sukses menerapkan sistem administrasi tanpa kertas (paperless) yang signifikan mengurangi anggaran operasional kantor.
Bagi warga Surabaya yang memerlukan layanan publik pada hari Jumat, disarankan untuk mengoptimalkan layanan digital atau aplikasi resmi Pemkot Surabaya. Pastikan melakukan pengecekan jadwal layanan melalui kanal media sosial instansi terkait, guna menghindari kendala administrasi selama masa transisi kebijakan WFH ASN ini.
