TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Pakistan mengumumkan dua kebijakan dalam rangka menyikapi krisis energi imbas konflik yang terjadi di Timur Tengah.
Dua kebijakan ini pun bisa dikatakan bertolak belakang.
Adapun kebijakan pertama yakni menggratiskan transportasi umum bagi masyarakat selama sebulan.
Dikutip dari Islamabad Post, Menteri Dalam Negeri Pakistan Syed Mohsin Naqvi mengatakan langkah ini sejalan dengan arahan Perdana Menteri (PM) Shehbaz Sharif untuk meringkankan beban masyarakat.
Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan demi memberikan bantuan keuangan kepada para pengguna komuter, pelajar, dan keluarga kelas pekerja yang bergantung pada layanan transportasi umum.
Pasca adanya pengumuman tersebut, Gubernur Provinsi Punjab, Sardar Saleem Haider Khan telah melakukan kebijakan tersebut.
Di sisi lain, Gubernur Provinsi Sindh, Nehal Hasmi juga memberikan subsidi sebesar 2.000 rupee Pakistan atau Rp121 ribu untuk seluruh pengendara motor.
Baca juga: AS dan Sekutunya Gigit Jari, Iran Tegaskan Selat Hormuz Tak Akan Kembali Seperti Dulu
Namun, kebijakan kedua dari pemerintah Pakistan bertolak belakang dengan kebijakan pertamanya yakni menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Dilansir Reuters, harga baru untuk BBM di Pakistan yakni bensin menjadi 458,4 rupee (Rp27.917) per liter atau naik 42,7 persen.
Sementara, harga solar menjadi 520,35 rupee (Rp31.717) per liter atau naik hampir 55 persen.
"Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin dengan mempertimbangkan anggaran yang ada untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat."
"Namun terpaksa harus menaikkan harga tersebut karena sumber daya terbatas dan saat ini kami belum melihat tanda-tanda berakhirnya perang ini," ujar Menteri Energi Pakistan, Ali Pervaiz Malik, pada Kamis.
Kebijakan ini mulai dilakukan pada Jumat hari ini.
Sebagai informasi, Pakistan memang menjadi negara yang bergantung pada pasokan minyak dan gas (migas) dari Timur Tengah.
Konflik antara Iran dengan AS dan Israel berdampak pada pasokan migas ke negara tersebut lantaran Selat Hormuz berujung ditutup.
Adapun Selat Hormuz menjadi jalur pelayaran utama bagi seperlima pasokan energi dunia yang sebagian besar ditujukan ke Asia.
Baca juga: Kapal Tanker yang Diizinkan Iran Lewat Selat Hormuz Harus Pakai Kode Rahasia & Bayar Pakai Renminbi
Sebelumnya, Pakistan pun telah menaikkan harga BBM sebesar 20 persen pada 6 Maret 2026 atau sepekan setelah konflik di Iran terjadi.
Di sisi lain, pemerintah Pakistan juga telah membuat kebijakan lain sebagai langkah penghematan BBM seperti mengubah jam kerja di kantor pemerintah menjadi empat hari sepekan, memperpanjang libur sekolah, dan mengubah pembelajaran di sekolah secara daring.
Selain Pakistan, beberapa negara juga telah menaikkan harga BBM imbas terjadinya konflik di Iran.
Mengutip data dari AAA Fuel Prices, harga rata-rata satu galon bensin di AS mencapai 3,58 dolar AS di mana naik dari 2,94 dolar AS pada bulan Februari 2026.
Namun, AS bukan menjadi negara yang menaikkan harga BBM secara signifikan. Adalah Vietnam yang mencatatkan lonjakan kenaikan harga paling besar.
Harga bensin di Vietnam naik 50 persen dari 0,75 dolar AS per liter menjadi 1,13 dolar AS per liter.
Dua negara tetangga Vietnam yakni Laos dan Kamboja juga melakukan kebijakan serupa di mana saat ini, harga bensin di sana naik 32,94 persen dan 19,03 persen.
Singapura juga menaikkan harga BBM dari sebelumnya 2,16 dolar AS menjadi 2,5 dolar AS
Negara Asia lainnya seperti Jepang dan Korea Selatan (Korsel) turut terkena imbas dari konflik di Iran terhadap harga BBM.
Selengkapnya berikut daftar negara yang menaikkan harga BBM (harga yang tertera per liter):
1. Vietnam: 0,75 dolar AS menjadi 1,13 dolar AS
2. Laos: 1,34 dolar AS menjadi 1,78 dolar AS
3. Kamboja: 1,1 dolar AS menjadi 1,32 dolar AS
4. Australia: 1,11 dolar AS menjadi 1,31 dolar AS
5. AS: 0,87 dolar AS menjadi 1,01 dolar AS
6. Jerman: 2,08 dolar AS menjadi 2,36 dolar AS
7. Seychelles: 1,34 dolar AS menjadi 1,52 dolar AS
8. Guatemala: 1,04 dolar AS menjadi 1,17 dolar AS
9. Lebanon: 0,91 dolar AS menjadi 1,02 dolar AS
10. Nigeria: 0,59 dolar AS menjadi 0,66 dolar AS
11. Maladewa: 0,87 dolar AS menjadi 1,04 dolar AS
12. Singapura: 2,16 dolar AS menjadi 2,5 dolar AS
Di sisi lain, pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM di tengah kondisi konflik di Iran.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menegaskan keputusan tidak menaikkan harga BBM dilakukan setelah pemerintah berkoordinasi dengan Pertamina.
"Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi," kata Prasetyo pada Selasa (31/3/2026).
Prasetyo juga menegaskan agar masyarakat tidak perlu panik karena pasokan BBM dipastikan aman.
"Masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin dan harga tidak terjadi penyesuaian," ujarnya.
Baca juga: Krisis Energi Kian Parah, Uni Eropa Ajak Warga WFH demi Hemat BBM
Namun, meski tidak ada kenaikan harga, pemerintah menerbitkan aturan baru terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite dan solar.
Berdasarkan Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026, berikut rincian kuota pembelian Pertalite dan Solar:
Kuota Pertalite
- Kendaraan bermotor perseorangan/umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda empat paling banyak 50 liter/hari/kendaraan.
- Kendaraan bermotor untuk pelayanan umum seperti mobil ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah paling banyak 50 liter/hari/kendaraan.
Kuota Solar
- Kendaraan bermotor perseorangan untuk angkutan orang dan/atau barang roda empat paling banyak 50 liter/hari/kendaraan.
- Kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda empat paling banyak 80 liter/hari/kendaraan
- Kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda enam atau lebih paling banyak 200 liter/hari/kendaraan.
- Kendaraan bermotor untuk pelayanan umum seperti mobil ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah paling banyak 50 liter/hari/kendaraan.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)
