TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Bondowoso - Pemkab Bondowoso membentuk Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh kecamatan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan sekaligus mempercepat penanganan aduan masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut.
Di Bondowoso terdapat 23 kecamatan, dan seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) akan terlibat dalam Satgas MBG di wilayah masing-masing.
Wakil Bupati Bondowoso As’ad Yahya Syafi’i menjelaskan, pembentukan Satgas di tingkat kecamatan diperlukan seiring meningkatnya jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi.
Saat ini, dari total kuota sekitar 117 dapur SPPG di Bondowoso, sebanyak 69 dapur telah mulai beroperasi.
“Mungkin dulu SPPG masih belum banyak, jadi pengaduan bisa langsung di kabupaten,” ujar As’ad saat dikonfirmasi, Jumat (3/4/2026).
Baca juga: Bondowoso Perbaiki 114 Rumah Tidak Layak Huni pada 2026, Anggaran Rp20 Juta per Unit
Menurut As’ad, jika pengawasan hanya dilakukan di tingkat kabupaten, maka pengendalian pelaksanaan program MBG dikhawatirkan kurang efektif.
Karena itu, pemerintah daerah memutuskan membentuk Satgas di setiap kecamatan agar pengawasan lebih dekat dengan masyarakat.
Dengan sistem ini, laporan atau pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program MBG diharapkan bisa ditangani lebih cepat dan tepat.
Selain pengawasan program, Satgas MBG kecamatan juga akan didorong untuk memperkuat rantai pasok bahan pangan bagi dapur SPPG dengan melibatkan petani lokal Bondowoso.
As’ad mengaku masih menemukan sejumlah bahan pangan untuk dapur MBG yang dipasok dari luar daerah.
Baca juga: Angin Kencang Rusak Rumah dan Warung di Sukosari Bondowoso, Pohon Tumbang Tutup Jalan
“Saya sangat berharap semua SPPG jangan hanya suppliernya dari Bondowoso, tapi barangnya dari luar. Kalau bisa yang dipakai adalah hasil dari yang tumbuh di Bondowoso, petani Bondowoso,” katanya.
Menurutnya, penggunaan bahan pangan lokal dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya petani di daerah tersebut.
Bahan yang Belum Tersedia Tetap Didatangkan dari Luar
Meski demikian, pemerintah daerah tetap membuka kemungkinan pasokan bahan pangan dari luar daerah apabila komoditas tersebut belum dapat diproduksi di Bondowoso.
Salah satu contohnya adalah susu yang masih harus didatangkan dari luar wilayah.
Selain ketersediaan bahan, kualitas produk juga harus memenuhi standar kebutuhan dapur SPPG.
“Kami ingin dibantu sehingga dipermudah,” tambah As’ad.
