Jusuf Kalla Minta Pemeritah Naikkan Harga BBM di Indonesia: Kalau Dijelaskan Rakyat Akan Menerima
SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Hal itu harus dilakukan sebagai langkah untuk menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mengendalikan pertumbuhan utang negara.
Dalam keterangannya di kediamannya di Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026), Jusuf Kalla menilai beban subsidi energi, khususnya BBM, menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pembengkakan defisit anggaran.
"Kita minta bahwa agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga," kata Jusuf Kalla.
Lonjakan harga minyak dunia yang dipicu konflik geopolitik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel turut memberi tekanan besar terhadap APBN Indonesia.
Dalam situasi tersebut, banyak negara memilih melakukan penghematan energi guna mengantisipasi potensi krisis dalam negeri.
JK mengingatkan, jika pemerintah tetap mempertahankan subsidi di tengah kenaikan harga global, maka konsekuensinya adalah peningkatan utang yang justru lebih berisiko dalam jangka panjang.
Ia berpandangan, kenaikan utang justru lebih berbahaya dalam jangka panjang. Pada akhirnya, seluruh masyarakat Indonesia akan merasakan dampaknya.
Meski demikian, ia tidak menampik bahwa kebijakan kenaikan harga BBM berpotensi memicu penolakan publik pada tahap awal.
Namun, berdasarkan pengalamannya, respons masyarakat sangat bergantung pada cara pemerintah dalam menyampaikan kebijakan tersebut.
"Jadi pilihan, ini masalah pilihan. Pengalaman saya 20 tahun memang kalau dijelaskan kepada rakyat dengan baik, rakyat akan menerima,”
“2005, 2014, tidak ada demo karena kita jelaskan dengan baik. Apalagi ini masalah eksternal. Eksternal itu artinya terpaksa bagi kita terpaksa karena dari luar," jelas JK, dilansir dari Kompas.com.
Selain aspek fiskal, JK juga menyoroti dampak kenaikan harga BBM terhadap perilaku konsumsi masyarakat.
Ia menilai, kenaikan harga akan mendorong efisiensi penggunaan energi, termasuk mengurangi mobilitas yang tidak perlu.
JK juga menyinggung kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) yang dinilai kurang efektif jika tidak diikuti dengan pengendalian penggunaan energi.
Menurutnya, masyarakat tetap cenderung beraktivitas di luar rumah meski diberlakukan WFH.
"Anda tinggal di rumah 3 hari. Kalau Anda tinggal di rumah 3 hari kan bosan juga. Mau keluar lagi kan? Kalau keluar lagi pakai mobil lagi atau motor, ya sama saja sebenarnya," beber JK.
"Kalau (harga) naik, itu yang motor pasti kurang, pasti tinggal di rumah, pasti mungkin naik kendaraan umum macam-macam,”
“Itu lebih efektif dibanding tadi itu harus semua tinggal di rumah, Tapi dia keluar juga karena 3 hari itu long weekend ya," imbuh JK.
Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar mengatakan, kemampuan fiskal negara untuk menahan kenaikan harga BBM ini hanya sanggup untuk beberapa minggu ke depan saja alias dalam jangka pendek.
Sebagai "bantalannya" pemerintah mengakali dengan memangkas alokasi anggaran kementerian/lembaga bahkan program makan bergizi gratis dari yang sebelumnya enam hari menjadi lima hari.
Potensi penghematan dari MBG diklaim mencapai Rp 25 triliun.
"Saya bisa memahami logikanya Kementerian Keuangan, ya sudah ditahan dulu karena masih belum banyak defisitnya. Pembengkakannya masih sekitar Rp 20 triliun sampai Rp 40 triliun,”
“Mungkin masih bisa diakali dengan pengurangan MBG sekitar Rp25 triliun, jadi ada yang bisa direalokasi dan lain-lain. Estimasi Kementerian Keuangan untuk jangka pendek APBN masih sanggup," jelasnya, dilansir dari Kompas.com.
Yang menjadi masalah, perang di Timur Tengah belum menunjukkan tanda-tanda selesai. Kalaupun berakhir, Media menilai harga minyak dunia tidak akan kembali ke level semula.
Sebab, Iran berencana memberlakukan biaya transit bagi kapal tanker minyak yang melintasi Selat Hormuz. Tarifnya mencapai Rp 33 miliar untuk satu kali lintasan kapal tanker raksasa.
Keputusan itu memicu kekhawatiran global karena Selat Hormuz merupakan jalur vital yang mengalirkan sekitar 20 persen pasokan energi dunia.
"Belum lagi biaya keamanan, asuransi kapal tanker, dan lain-lain ya pasti harganya akan tetap tinggi. Jadi prediksi saya dalam jangka enam bulan atau satu tahun pembengkakan biaya itu akan masih sangat tinggi," bebernya.
"(Harga minyak dunia) mungkin enggak balik lagi ke 70 dollar AS per barrel sesuai asumsi APBN, artinya ini hanya soal waktu bahwa BBM itu akan dinaikkan," cetusnya.
Managing Director Political Economic and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan juga menakar hal serupa.
Sekalipun perang berakhir, namun pemulihan fasilitas produksi minyak mentah di Timur Tengah bakal terganjal dan suplai internasional diprediksi akan seret hingga berbulan-bulan.
Itu artinya, harga minyak dunia tetap tinggi dan pemerintah mau tak mau bakal menyesuaikan harga BBM bersubsidi maupun nonsubsidi.
"Saya rasa enggak sampai satu bulan atau mingguan lah, pemerintah akan melakukan penyesuaian harga BBM," ucapnya.
"Karena nanti Pertamina akan bleeding kalau (tidak ada kenaikan). Sekarang Pertamina (belum menaikkan harga BBM nonsubsidi) mungkin karena masih punya stok lama,”
“Tapi kalau stok lama habis, Pertamina memakai harga yang lebih tinggi. Kemungkinan besar (kenaikannya) sekitar 10 persen, itu masih masuk akal," lanjutnya.
Media Askar berpandangan sama. Katanya, penyesuaian harga BBM mesti dilakukan secara bertahap agar tidak memicu reaksi pasar yang berlebihan.
Sembari menyalurkan bantalan sosial bagi masyarakat kelas bawah yang terdampak.
(Serambinews.com/Agus Ramadhan)
Bergabunglah Bersama Kami di Saluran WhatsApp SERAMBINEWS.COM
