Lintas Subulussalam-Pakpak Bharat Diusul Jadi Jalan Kelok 8, Ini Filosofinya
Mursal Ismail April 06, 2026 09:22 PM

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Dede Rosadi I Subulussalam 

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM - Jalan Nasional Subulussalam-Pakpak Bharat, harus didesain ulang untuk meningkatkan keselamatan penggunanya. 

Mengingat selama ini telah merenggut banyak nyawa manusia serta kerugian material yang tak terbilang akibat kecelakaan lalu lintas maupun bencana alam. 

Wali Kota Subulussalam, Haji Rasyid Bancin (HRB) bahkan mengusulkan jalan dengan medan ekstrim tersebut setelah dibangun ulang menjadi jalan kelok 8. 

Usulan tersebut sesuai dengan kondisi jalan yang didominasi belokan tajam dan tanjakan serta turunan ekstrim.

Filosofinya mengambil dari kode 08 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Diketahui kode 08 melekat pada Prabowo sejak masa aktif di TNI AD, khususnya di Satgultor-81 (Satuan Penanggulangan Teror) yang dibentuk tahun 1981.

Baca juga: Banyak Korban Jiwa, Dewan Dukung Status Blackspot Jalan Nasional Subulussalam-Pakpak Bharat 

Prabowo sendiri memaknai angka tersebut sebagai kekuatan dan kebetulan yang terus muncul, hingga ia akhirnya terpilih menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia.

"Kalau di Sumatera Barat ada kelok 9, maka di Aceh ada kelok 8 sesuai sandi yang melekat terhadap Presiden Prabowo," kata HRB yang merupakan politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), saat hubungi Serambinews.com, Senin (6/4/2026). 

Terkait usulan tersebut, Wali Kota Subulussalam Haji Rasyid Bancin, tidak sebatas wacana. 

Ia secara maraton sepanjang pekan ini mengajukan usulan kepada Pemerintah Pusat agar segera melakukan penanganan jalan nasional rawan bencana dan kecelakan tersebut. 

Mulai dengan menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Tak hanya bersurat, HRB juga berkomunikasi secara langsung untuk memaparkan kondisi Jalan Nasional Subulussalam-Pakpak Bharat, yang acap merenggut nyawa warganya. 

Baca juga: Volume Air Sungai di Subulussalam Naik, Warga Singkil Diimbau Siaga Banjir

"Selama sepekan ini saya fokus mengawal pengusulan penanganan jalan nasional Subulussalam-Pakpak Bharat," kata HRB.

Selain Mendagri, Wali Kota Subulussalam juga berkomunikasi dengan menteri teknis. Antara lain Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan serta pejabat teknis lainnya. 

Sebelumnya ia juga sudah membawa persoalan itu ke Ombudsman RI.

Terbaru ia telah mendapat jadwal memaparkan secara langsung usulan pembangunan jalan nasional di daerahnya yang sangat mendesak kepada Kepala Bappenas, Prof Rachmat Pambudy. 

Tanjakan Kedabuhan

Salah satu titik jalan Subulussalam-Pakpak Bharat, yang acap memakan korban jiwa yaitu tanjakan ekstrem Kedabuhan di kawasan Jontor, Kecamatan Penanggalan. 

Baca juga: Seluruh Kecamatan di Subulussalam Hari Ini Diguyur Hujan, Warga Diminta Waspada

Tanjakan ekstrim Kedabuhan, inilah salah satu titik yang harus segera ditangani. Pasalnya saat menanjak dari arah Pakpak Bharat, banyak kendaraan tak sanggup mendaki hingga mundur ke jurang. 

Sebaliknya saat menurun, kendaran tak sanggup mengerem sehingga terjun ke jurang.

Tak mengherankan daerah itu dinamai Kedabuhan. 

Kedabuhan memiliki arti jatuh atau jatuhkan. Arti nama itu dikaitkan dengan peristiwa acap jatuhnya kendaraan ke jurang yang ada di sisi tanjakan. 

Jhony Koboi salah satu konten kreator tanjakan Kedabuhan, memiliki kisah tersendiri tentang tanjakan Kedabuhan. 

Berdasarkan cerita dari mulut ke mulut, pada era tahun 60 sampai 70-an, warga sangat kesulitan melintas di jalan Kedabuhan. 

Pasalnya berupa turunan curam dari arah Kota Subulussalam menuju Pakpak Bharat dan sebaliknya, berupa tanjakan terjal dari arah Medan ke Subulussalam. 

Saat melintas warga harus menjatuhkan dulu barang yang dibawanya ke bawah. Hal itu dilakukan agar bisa menuruni jalan yang curam. 

Dari situlah jalan yang di sekitarnya dipenuhi pohon besar serta jurang menganga ini dinamakan Kedabuhan. 

"Ini cerita dari orang dulu," kata Jhony Koboi. 

Tanjakan ekstrim lain pada lintasan jalan Nasional yang harus ditangani adalah tanjakan Singgersing di Kecamatan Sultan Daulat. 

Diketahui Jalan Nasional Subulussalam-Pakpak Bharat, memiliki karakteristik geografis yang sangat ekstrem. 

Sisi kiri jalan arah menuju Pakpak Bharat berupa tebing bukit dengan kemiringan terjal yang sangat rawan terjadi tanah longsor dan pohon tumbang, terutama pada musim hujan.

Sedangkan sisi kanan jalan berupa jurang dengan kedalaman puluhan meter. Di bagian bawahnya mengalir Sungai Lae Kombih dengan arus deras dan sangat dalam. 

Bukan hanya satu dua, banyak kendaraan ukuran besar dan kecil beserta para penumpangnya tak ditemukan rimbanya ketika jatuh ke Sungai Lae Kombih. 

Kemudian kondisi jalan sempit, minim penerangan, serta belum dilengkapi sistem pengaman jalan seperti guardrail, concrete barrier, maupun delineator pada sebagian besar titik rawan.

"Berdasarkan data dan catatan lapangan, ruas jalan ini telah menelan banyak korban kecelakaan, bahkan sejak tahun 2000 tercatat puluhan kendaraan terperosok ke jurang dengan jumlah korban jiwa mencapai 38 orang dalam satu kejadian besar, serta ratusan kejadian kecelakaan lainnya  hingga saat ini," kata HRB.

Terbaru kasus kecelakaan terjadi pada Selasa 31 Maret 2026. Dengan korban pasangan suami istri Rudi Simajuntak (40) bersama istrinya Risma Tumangger (39). 

Korban mengalami kecelakaan, ketika mobil Innova BK 1213 SP yang ditumpanginya jatuh ke jurang dan masuk Sungai Lae Kombih. 

Pasangan suami istri itu belum ditemukan hingga, Senin (6/4/2026).

Jalur Tak Tergantikan  

Jalan Nasional Subulussalam-Pakpak Bharat, merupakan jalur strategis dan tak tergantikan rute Banda Aceh-Medan, via panitia Barat Selatan.

Dengan demikian, ruas ini memiliki nilai strategis nasional yang harus mendapatkan prioritas penanganan.

Lantaran merupakan jalur utama distribusi sembako dan kebutuhan pokok masyarakat.

Jalur pengangkutan hasil pertanian, perkebunan, dan komoditas rakyat.

Lalu penopang utama perputaran ekonomi lintas provinsi Aceh-Sumatera Utara.

Apabila ruas jalan ini terganggu maka dampaknya pasokan bahan pokok terhambat. Bahkan berpotensi kelangkaan dan kenaikan harga.

Kemudian menyebabkan lumpuhnya distribusi hasil pertanian masyarakat, terganggunya stabilitas ekonomi wilayah perbatasan dan isolasi wilayah Barat Selatan Aceh dari akses utama ke Sumatera Utara. (*)

 



© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.