BANGKAPOS.COM -- Kronologi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) terlibat debat panas dengan Rosario de Marshall alias Hercules, Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya.
Di tengah upaya pemerintah mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat, muncul polemik yang menarik perhatian publik.
Persoalan ini bukan hanya soal proyek pembangunan, tetapi juga menyangkut penguasaan lahan negara dan peran kelompok tertentu di lapangan.
Baca juga: Profil Benyamin, Wamenkes Bongkar Penyebab Siswa Keracunan MBG di Jaktim, Dokter Spesialis Paru
Situasi tersebut memuncak dalam perdebatan terbuka yang melibatkan pejabat negara dan tokoh organisasi masyarakat.
Peristiwa ini melibatkan Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, dengan Hercules.
Keduanya terlibat adu argumen terkait penguasaan lahan milik negara di kawasan Tanah Abang.
Kronologi bermula ketika Ara menggelar pertemuan dengan jajaran pimpinan PT Kereta Api Indonesia untuk membahas pemanfaatan aset negara.
Lahan tersebut direncanakan akan digunakan sebagai lokasi pembangunan perumahan bagi masyarakat.
Namun dalam prosesnya, terungkap bahwa lahan tersebut selama ini dikuasai oleh organisasi masyarakat GRIB Jaya. Kondisi ini memicu reaksi keras dari Ara yang menilai penguasaan tersebut tidak semestinya terjadi.
"Masak negara kalah sama yang beginian," kata Ara, dikutip dari Instagram pribadinya, Selasa (7/4/2026).
Tidak berhenti pada pertemuan, Ara kemudian turun langsung ke lokasi lahan di Tanah Abang bersama rombongan. Di lokasi itulah perdebatan antara dirinya dan Hercules terjadi secara terbuka.
Dalam kesempatan tersebut, Ara menegaskan bahwa tujuan pemerintah jelas, yakni membangun hunian untuk rakyat, bukan untuk kepentingan bisnis pihak tertentu.
"Tujuan saya mau membangun untuk rumah rakyat di sini ya. Jadi bukan untuk pengembang-pengembang dan sebagainya," kata Ara.
Sementara itu, Hercules mengakui bahwa lahan tersebut memang merupakan milik negara. Meski demikian, ia menyebut pihaknya memiliki dasar pengelolaan berupa Hak Pengelolaan Lahan (HPL).
Hercules juga menyatakan tidak keberatan jika lahan tersebut harus dikembalikan kepada negara.
"HPL itu untuk mengelola lahan tapi bukan untuk memiliki, kalau ini negara punya, hari ini pun saya serahkan," tegas Hercules.
Peristiwa ini pun menjadi sorotan publik karena memperlihatkan dinamika di lapangan terkait pengelolaan aset negara, sekaligus menyoroti hubungan antara pemerintah dan organisasi masyarakat.
Sebelumnya di Istana Negara, Ara menyebut banyak lahan milik PT KAI di Senen hingga Tanah Abang, Jakarta Pusat dikuasai pihak lain. Ara menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga negara harus hadir. Ara dan KAI pun mendapati bahwa banyak sekali tanah negara yang dikuasai pihak lain. Dia menegaskan negara akan merebutnya kembali.
"Banyak sekali tanah negara yang dikuasai oleh pihak lain. Dan kita akan kuasai kembali untuk kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan juga masyarakat yang menengah dan tanggung. Supaya kita bisa bersinergi dengan cepat," jelasnya.
Menurut Ara, nantinya, lahan-lahan itu akan dimanfaatkan untuk perumahan rakyat. Yang pasti, kata Ara, lahan-lahan negara yang dikuasai pihak lain ini kebanyakan merupakan bantaran rel kereta.
"Iya, di banyak tempat. Di Tanah Abang itu lahan negara sangat strategis, di Bandung sangat strategis, di Medan sangat strategis. Kita menggunakan itu untuk kepentingan rakyat dan negara harus hadir. Kita mengurus negara ini harus punya nyali, ya, menegakkan kebenaran," imbuh Ara.
Dikutip dari pkp.go.id, pria yang akrab disapa Ara ini lahir di Kota Medan, Sumatra Utara, pada 23 Desember 1969 silam.
Ia kini berusia 57 tahun.
Meski lahir di Medan, Ara tumbuh besar di Ibu Kota Jakarta.
Ia mengawali pendidikan dasarnya di Perkumpulan Sekolah Kristen Djakarta (SD PSKD) 6, Jakarta Selatan.
Ara lalu lanjut di SMPK Ora et Labora, Jakarta dan SMA Negeri 47 Jakarta.
Sementara di perguruan tinggi, ia tempuh di jurusan Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (1996).
Ara mengawali kariernya sebagai Manager KKBM (Koperasi Konsumen Bakti Mahasiswa) Universitas Katolik Parahyangan.
Ia juga tercatat menjabat di kursi Komisaris Utama PT Potenza Sinergi.
Ara sejak bertahun-tahun dikenal sebagai politikus ulung.
Ia selama 13 tahun lamanya menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan.
Ara kemudian tiga kali terpilih menjadi wakil rakyat dan duduk di Senayan, yakni periode 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019.
Dirangkum Tribunnews.com, pada pemilihan legislatif 2019, Ara sempat mengeluarkan pernyataan ia tidak akan maju sebagai calon anggota legislatif.
Alasannya, PDI Perjuangan perlu kader-kader yang lebih muda untuk regenerasi sementara Ara sudah menjadi anggota DPR selama tiga periode.
Namun pada akhirnya Ara kembali mencalonkan diri untuk daerah pemilihan Jawa Barat III yang meliputi Cianjur dan Bogor.
Sayangnya, Ara gagal lolos ke Senayan.
Suaranya kalah dari caleg satu partai, Rieke Diah Pitaloka.
Pada 2024, Ara pamit dari PDIP untuk bergabung ke Partai Gerindra.
Kala itu ia menyatakan diri mendukung penuh Prabowo Gerindra maju di Pilpres.
Ara kemudian dilantik menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Presiden Prabowo Subianto dan didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara, Jakarta, (21/10/2024).
(Tribunnews/Kompas.com/Bangkapos.com)
