Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ambisi pemerintah untuk merealisasikan program strategis nasional Tiga Juta Rumah terancam mandek.
Lonjakan harga material bahan bangunan, terutama besi dan semen, imbas tekanan geopolitik berpotensi memicu efek domino bagi para pengembang perumahan (developer).
Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Barat, Norman Nurdjaman, mengatakan, bahwa tanpa langkah konkret dan tegas dari pemerintah, program tersebut akan sulit tercapai.
Baca juga: Upaya Pemprov Jateng Dukung Program Tiga Juta Rumah
Menurutnya, saat ini para pengusaha properti tengah dihadapkan pada dilema besar di sektor supply (pasokan).
"Ada efek domino ke pengusaha dari kenaikan besi dan semen ini. Banyak yang mungkin sementara akan stop, tunggu dulu (wait and see). Tanah kan bisa dibiarkan, enggak usah dijual dulu, menunggu sampai ada perbaikan harga mungkin di tahun 2027. Jelas ini sangat berpengaruh ke program tiga juta rumah," ungkap Norman, kepada Tribunjabar.id, Senin (6/4/2026) malam.
Norman menuturkan, kebijakan pemerintah yang dirasa belum sejalan dengan besarnya target yang dicanangkan.
Ia menyebut, program yang luar biasa seharusnya didukung oleh kebijakan lintas sektoral yang juga luar biasa, bukan sekadar kebijakan business as usual.
Kondisi di lapangan, kata Norman, jauh dari kata ideal bagi para pengembang. Selain besi dan semen, material alam juga menjadi momok imbas geopolitk.
Adanya moratorium pertambangan galian C di Jawa Barat membuat harga material dasar seperti pasir dan batu melonjak drastis.
"Kenaikannya tak main-main, berkisar antara 30 hingga 50 persen," imbuhnya.
Padahal, kata dia, pasokan material dari Jawa Barat ini juga menopang pembangunan di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Banten.
"Pemerintah, khususnya kementerian terkait, memang rajin sosialisasi soal kredit bagi pengembang. Tapi itu percuma kalau hanya dipikirkan dari satu sisi. Aspek makronya tidak diperhitungkan."
"Kalau harga material naik tajam, pemerintah juga harus menyesuaikan harga acuan Rumah Sejahtera Tapak (rumah subsidi) yang saat ini dipatok di kisaran Rp166 juta hingga Rp185 juta untuk wilayah Jawa Barat. Harus logis," jelasnya.
Baca juga: Menteri PU Wanti-wanti Harga Besi dan Semen Melonjak: Sinyal Kenaikan Harga Material Makin Nyata
Selain masalah harga, urusan birokrasi perizinan juga masih menjadi persoalan bagi para pengembang perumahan.
Norman mencontohkan, proses perizinan di Jawa Barat dari mulai masuk sistem OSS (Online Single Submission) hingga terbitnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bisa memakan waktu minimal satu tahun.
"Bayangkan betapa lamanya proses perizinan itu. Harus ada solusi segera dari pemerintah," tambahnya.
Tak hanya pusing di sektor pasokan (supply), masalah serius juga menghadang di sektor permintaan (demand).
Norman mengatakan, daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih diperparah dengan ketatnya aturan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Banyak calon pembeli rumah subsidi yang sebenarnya mampu mencicil, namun aplikasinya ditolak bank hanya karena catatan kredit macet, misalnya nominal sepele berkisar Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu di aplikasi Pinjaman Online (Pinjol)," kata dia.
Dia menjelaskan, banyak dari konsumen ini berniat melunasi tunggakan tersebut demi bisa mencicil rumah. Namun, aplikasi pinjol ilegal tempat mereka meminjam dulu sudah ditutup atau diblokir pemerintah.
"Mereka mau bayar, tapi perusahaannya sudah tutup. Mau bayar ke mana? Akhirnya status SLIK mereka menggantung dan tidak bisa di-approve kredit pemilikan rumahnya. Ini PR besar. Harus ada solusi juga dari OJK," kata Norman.
Pihaknya berharap pemerintah segera mengeluarkan surat edaran atau kebijakan
yang menyeimbangkan sektor supply dan demand.
Tekanan terbesar memang dirasakan pada komponen besi dan semen. Ahli konstruksi dari Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI), Davy Sukamta, menyebut kedua material tersebut memiliki kontribusi dominan dalam struktur biaya proyek infrastruktur.
Produksi besi sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga bijih besi serta energi batu bara di pasar global. Di sisi lain, industri semen juga membutuhkan energi dalam jumlah besar, terutama dalam proses pembakaran clinker.
Perang yang berlangsung lama turut mendorong kenaikan harga energi dan biaya logistik laut. Kondisi ini otomatis memperberat biaya produksi yang harus ditanggung industri material.
"Perang yang berkepanjangan memicu lonjakan harga energi dan biaya logistik laut (freight cost)," ujar Davy. Jika harga energi tetap tinggi, produsen material domestik tidak akan punya pilihan selain membebankan kenaikan biaya tersebut kepada konsumen.
