Laporan Wartawan TribunJabar.id, Nazmi Abdurrahman
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) Jawa Barat memastikan jemaah haji 2026 gelombang pertama tetap diberangkatkan mulai 21 April, namun rute penerbangan masih dalam pembahasan menyusul pertimbangan keamanan di tengah konflik yang masih terjadi di Timur Tengah.
Konflik di Timur Tengah berdampak langsung pada jalur penerbangan haji dari Indonesia karena memengaruhi keamanan ruang udara di Timur Tengah, terutama di sekitar Selat Hormuz dan kawasan Yaman. Ketegangan geopolitik ini membuat pemerintah harus menyiapkan skenario pengalihan rute yang lebih jauh dan mahal demi keselamatan jemaah.
Ketua Koordinator Wilayah HIMPUH Jawa Barat, Dodi Sudrajat, mengatakan hingga kini terdapat tiga opsi rute yang tengah dibahas bersama pemerintah dan DPR, dengan prioritas utama keselamatan jemaah.
“Yang jelas, kepentingan negara adalah melindungi jemaah. Haji tetap dilaksanakan, tapi rutenya sedang dipertimbangkan untuk menghindari risiko,” ujar Dodi, Selasa (7/4/2026).
Baca juga: Cek Jadwal Lengkap Keberangkatan Haji Majalengka 2026: Terbagi 4 Kloter, Mulai Terbang 25 April
Dodi yang juga koordinator umrah haji DPP Asita, mengatakan, opsi rute yang dapat digunakan adalah jalur langsung melintasi kawasan Yaman.
Jalur tersebut, dinilai Dodi, paling efisien karena jalurnya lurus dari Asia Tenggara menuju Arab Saudi.
Namun, kondisi geopolitik di kawasan tersebut membuat jalur tersebut tetap perlu diwaspadai, meskipun secara umum masih digunakan dan relatif aman.
“Jalur lewat Yaman itu sebenarnya paling ideal dan hemat. Umrah juga masih banyak yang lewat sana dan berjalan lancar. Tapi tetap ada kewaspadaan karena dinamika konflik,” katanya.
Sebagai alternatif, opsi kedua adalah memutar melalui Afrika Timur, guna menghindari potensi gangguan di kawasan konflik. Meski lebih aman, opsi ini berdampak pada penambahan jarak tempuh dan biaya perjalanan.
“Kalau lewat Afrika, memang lebih aman dari sisi konflik, tapi konsekuensinya ada tambahan waktu, sekitar satu sampai dua jam lebih lama,” ucapnya.
Menurut Dodi, HIMPUH mendorong pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan risiko terkecil, baik dari sisi keamanan maupun efisiensi biaya bagi jemaah.
Adapun opsi ketiga, pembatalan keberangkatan. Dodi menyebut pembatalan bukan menjadi opsi utama karena berpotensi menimbulkan kerugian, termasuk kemungkinan pengembalian dana yang tidak penuh dari pihak Arab Saudi serta dampak terhadap kuota haji.
“Kalau dibatalkan, risikonya besar, termasuk refund yang belum tentu penuh dan potensi mundurnya jadwal keberangkatan,” katanya.
Baca juga: Kuota Tetap 221 Ribu, Menteri Haji Tegaskan Hotel dan Katering di Arab Saudi Sudah Siap 100 Persen
Sementara itu, kondisi penerbangan umrah masih relatif berjalan normal, meski terdapat kendala pada maskapai yang berbasis di kawasan Selat Hormuz seperti Qatar, yang mengalami penjadwalan ulang hingga pertengahan April.
Sebagai solusi, maskapai melakukan kerja sama antaraliansi untuk mengalihkan rute penerbangan, meski berdampak pada tambahan waktu dan biaya perjalanan.
