TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- DPRD Jawa Barat menyoroti rencana Badan Gizi Nasional (BGN) yang akan memberikan motor listrik, sebagai kendaraan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Barat.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, mengatakan sebaiknya pemerintah memprioritaskan perbaikan layanan MBG, ketimbang memenuhi fasilitas penunjang.

Apalagi, kata dia, saat ini masih banyak keluhan dari masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sehingga, pengadaan kendaraan tersebut dinilai belum tepat sasaran.

"Harusnya fokus dulu pada pelayanan MBG ke masyarakat dan menjawab apa yang jadi keluhan dengan meningkatkan masyarakat sehingga tidak ada lagi nada sumbang dalam penerimaan MBG," ujar Iwan, Selasa (7/4/2026).

Fondasi program MBG ini, kata dia, harus diperkuat mulai dari sistem sampai mekanisme di lapangan. Sebab, hingga saat ini masalah di dapur-dapur SPPG masih relatif sama, yakni proses memasak hingga distribusi makanan ke masyarakat.

“Dikuatkan mekanisme, sistem dan semua harus berjalan baik, baru alat penunjang diberikan. Itupun yang harus menunjang pekerjaan layanan sampai ke masyarakat, bukan yang sifatnya pribadi," katanya.

Iwan sepakat bahwa kebutuhan alat transportasi memang ada, namun bukan prioritas. Apalagi, fungsi kendaraan tersebut lebih bersifat personal ketimbang menunjang layanan langsung ke masyarakat. 

"Motor itu kan untuk pribadi, bukan layanan. Kalau untuk layanan mungkin kita akan lebih support karena percepatan distribusi yang perlu jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan," katanya.

Iwan pun menyarankan agar pengadaan tersebut dikaji ulang, terlebih dalam situasi efisiensi anggaran.

“Ini tidak sesuai Inpres 1 Tahun 2025 soal efisiensi anggaran. Itu saja acuannya dan ini bukan prioritas jadi jangan dulu, masing-masing sudah punya fasilitas untuk men-support kegiatan," ucapnya.