Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pengamat Geopolitik Unpar Bandung, Aknolt Kristian Pakpahan menilai situasi di Timur Tengah masih berpotensi memburuk. Namun, dia tak melihat kondisi ini akan menjadi perang regional dalam skala luas.

Menurutnya, potensi eskalasi konflik bisa terjadi karena pertama konflik yang melibatkan aktor lain, misalnya Hizbullah (Lebanon), kelompok Houthi (Yaman), dan milisi di wilayah Irak-Suriah.

"Inilah yang berpotensi menciptakan perluasan wilayah konflik. Lalu, kedua karena gangguan pada jalur logistik di Selat Hormuz. Adanya pembatasan atau penutupan ini bisa memunculkan ketegangan global karena gangguan pada rantai pasok global dan tekanan inflasi. Kondisi ini juga yang bisa memunculkan respons militer dari negara-negara yang mengalami gangguan ekonomi," katanya saat dihubungi Tribun Jabar, Selasa (7/4/2026).

Alasan ketiga, lanjut Aknolt, adanya potensi keterlibatan kekuatan besar lain, misal Rusia dan Tiongkok yang juga memiliki kepentingan di Timur Tengah. Amerika Serikat sudah menunjukkan kepentingannya pada Israel, tak mustahil Rusia dan Tiongkok juga menunjukan dukungannya pada Iran di Timur Tengah.

"Nah, alasan keempat yang paling berbahaya dan memunculkan eskalasi konflik ialah miskalkulasi (salah perhitungan perang). Serangan dan reaksi baik dari pihak yang bertikai dan mengenai negara lain yang tak secara langsung terlibat dalam perang (Arab Saudi, UAE, dan lain-lain) bisa saja menyebabkan mereka terlibat dalam perang ini," katanya.

Aknolt pun menyebut dia tak melihat lalu lintas udara di Arab Saudi ada dalam situasi genting. Tetapi, memang memiliki resiko. Hal ini terjadi karena adanya ancaman rudal dan drone dari Yaman (Houthi) ke wilayah Saudi, termasuk penutupan atau pembatasan wilayah udara di sekitar Iran, Irak, Suriah, dan sebagian Lebanon yang memunculkan ketakutan.

"Ada beberapa wilayah yang tidak aman, seperti yang sudah disebutkan tadi, ialah Israel, Lebanon, Iran, Irak di mana lalu lintas rudal dan persenjataan militer sangat kuat. Akan tetapi, ada wilayah yang menurut saya relatif aman untuk keperluan jemaah haji, seperti rute Selatan melewati India, Oman, dan Arab Saudi. Atau rute Sri Lanka, Oman, dan Arab Saudi. Atau rute jauh dan memutar melewati wilayah Afrika, seperti Ethiopia, Laut Merah, dan Arab Saudi," katanya.

Jamaah haji bisa mendarat di negara lain dan melanjutkan lewat jalur darat. Tapi, kata Aknolt, secara realistis sulit dan membutuhkan biaya tambahan, misal masuk melalui Oman karena dekat dengan Arab Saudi dan memiliki infrastruktur bandara yang memadai atau melalui Uni Emirat Arab, karena merupakan hub besar penerbangan (Dubai dan Abu Dhabi) ditambah dengan kesiapan infrastruktur, atau melalui Qatar karena memiliki hub penerbangan internasional di Doha.

"Mengapa saya bilang secara realitis sulit, karena masalah visa dan izin lintas batas negara, situasi keamanan di wilayah perbatasan, perlu dipikirkan kesiapan logistik bagi (ribuan) jemaah, dan kondisi gurun yang pasti memberikan masalah tambahan bagi para jemaah," katanya.

Berawal dari Konflik Iran dengan Amerika Serikan dan Israel

Wacana pengalihan penerbangan ke Arab Saudi menjelang penyelenggaraan ibadah haji 2026. tak lepas dari konflik perang Iran - Amerika Serikat dan Israel yang hingga kini masih berlangsung.

Peperangan yang berlarut-larut ini mengacaukan jalur penerbangan, termasuk untuk para calon jemaah haji dan umrah ke Tanah Suci.

Kabar terbaru, Iran menolak usulan gencatan senjata selama 45 hari dan menegaskan bahwa mereka hanya menginginkan pengakhiran perang secara permanen.

Bersamaan dengan penolakan tersebut, Iran juga mengajukan rencana 10 poin sebagai solusi untuk mengakhiri pertempuran.

“Kami hanya menerima pengakhiran perang dengan jaminan bahwa kami tidak akan diserang lagi,” ujar Mojtaba Ferdousi Pour, kepala misi diplomatik Iran di Kairo, Senin (6/4/2026).

Mojtab juga menegaskan bahwa Iran tidak lagi mempercayai pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, setelah AS dua kali membom Republik Islam tersebut dalam putaran pembicaraan sebelumnya.

Di sisi lain, Trump justru meningkatkan tekanan. Ia mengancam akan menggempur Iran hingga kembali ke “zaman batu” jika tidak tercapai kesepakatan, termasuk pembukaan kembali Selat Hormuz sebelum tenggat waktu yang ia tetapkan.  (*)