BANGKAPOS.COM -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, terlibat debat dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules, pada Senin (6/4/2026).
Keduanya terlibat debat soal lahan kosong milik negara di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang selama ini dikuasai oleh ormas.
Pemilik nama asli Rosario de Marshall atau yang dikenal Hercules ini menegaskan bahwa dirinya memang mengelola lahan tersebut, namun tidak untuk merebut atau memilikinya.
Hercules mengaku siap menyerahkan lahan tersebut kepada pemerintah jika memang untuk dibangun hunian.
Sementara itu, Maruarar Sirait atau Ara mengatakan lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan hunian bagi masyarakat.
"Masak negara kalah sama yang beginian," kata Ara, dikutip dari Instagram pribadinya, Selasa (7/4/2026).
Baca juga: Sosok Saiful Mujani, Profesor dan Pendiri SMRC Serukan Jatuhkan Prabowo, Singgung MBG - Danantara
Dikutip dari pkp.go.id, pria yang akrab disapa Ara ini lahir di Kota Medan, Sumatra Utara, pada 23 Desember 1969 silam.
Ia kini berusia 57 tahun.
Meski lahir di Medan, Ara tumbuh besar di Ibu Kota Jakarta.
Ia mengawali pendidikan dasarnya di Perkumpulan Sekolah Kristen Djakarta (SD PSKD) 6, Jakarta Selatan.
Ara lalu lanjut di SMPK Ora et Labora, Jakarta dan SMA Negeri 47 Jakarta.
Sementara di perguruan tinggi, ia tempuh di jurusan Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (1996).
Ara mengawali kariernya sebagai Manager KKBM (Koperasi Konsumen Bakti Mahasiswa) Universitas Katolik Parahyangan.
Ia juga tercatat menjabat di kursi Komisaris Utama PT Potenza Sinergi.
Politikus Ulung
Ara sejak bertahun-tahun dikenal sebagai politikus ulung.
Ia selama 13 tahun lamanya menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan.
Ara kemudian tiga kali terpilih menjadi wakil rakyat dan duduk di Senayan, yakni periode 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019.
Dirangkum Tribunnews.com, pada pemilihan legislatif 2019, Ara sempat mengeluarkan pernyataan ia tidak akan maju sebagai calon anggota legislatif.
Alasannya, PDI Perjuangan perlu kader-kader yang lebih muda untuk regenerasi sementara Ara sudah menjadi anggota DPR selama tiga periode.
Namun pada akhirnya Ara kembali mencalonkan diri untuk daerah pemilihan Jawa Barat III yang meliputi Cianjur dan Bogor.
Sayangnya, Ara gagal lolos ke Senayan.
Baca juga: Klarifikasi Rudy Masud, Gubernur Kaltim soal Anggaran Rumah Dinas Rp 25 Miliar: Sesuai SOP
Suaranya kalah dari caleg satu partai, Rieke Diah Pitaloka.
Pada 2024, Ara pamit dari PDIP untuk bergabung ke Partai Gerindra.
Kala itu ia menyatakan diri mendukung penuh Prabowo Gerindra maju di Pilpres.
Ara kemudian dilantik menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Presiden Prabowo Subianto dan didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara, Jakarta, (21/10/2024).
Harta Kekayaan
Ara memiliki harta mencapai Rp1 triliun, tepatnya Rp.1.554.031.909.656.
Jumlah tersebut ia laporkan ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 20 Oktober 2024 lalu.
Dalam LHKPN tersebut, Ara tercatat memiliki puluhan tanah dan bangunan senilai Rp 393.261.530.000
Alat Transportasi dan Mesin Rp 7.652.701.000 yang terdiri dari:
Harta Bergerak Lainnya Rp 33.919.457.123
Surat Berharga Rp 900.223.551.910
Kas Dan Setara Kas Rp 65.555.580.924
Harta Lainnya Rp 163.211.238.714
Sub Total Rp 1.563.824.059.671
Utang Rp 9.792.150.015
Total Harta Kekayaanrp 1.554.031.909.656
Pada 26 Maret 2026, Presiden Prabowo Subianto sempat melakukan blusukan ke kawasan pinggir rel kereta api di Senen, Jakarta Pusat.
Disana, Prabowo melihat banyak permukiman warga yang berada di bantaran rel.
Kepada mereka Prabowo pun berjanji untuk membangun rumah hunian yang layak.
"Mendengar aspirasi masyarakat di sana, Insyaallah kita akan segera membangun hunian yang layak untuk masyarakat di daerah tersebut dengan cepat," ujar Prabowo, dilansir Kompas.com.
Untuk mewujudkan janji Prabowo kepada masyarakat di bantaran rel di Senen tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait pun mulai bergerak mencari dan meninjau lahan negara untuk membangun rusun.
Salah satu lahan yang ditinjau Ara adalah lahan negara di kawasan Senen.
Ada juga lahan di sejumlah daerah yang ditinjau, kemudian diketahui bahwa lahan negara tersebut dikuasai oleh organisasi masyarakat (ormas).
Di antarannya adalah lahan negara yang berada di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Saat mengecek lahan, Ara bertemu dengan Ketua GRIB Jaya Rosario de Marshall alias Hercules.
Polemik penguasaan lahan negara di kawasan Tanah Abang ini memicu perdebatan panas antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan tokoh organisasi masyarakat Rosario de Marshall alias Hercules.
Di tengah dorongan pemerintah mempercepat pembangunan hunian rakyat, persoalan ini mencuat bukan sekadar soal proyek, tetapi juga menyangkut penguasaan aset negara di lapangan.
Situasi memanas ketika Ara sapaan akrab Maruarar Sirait menemukan fakta bahwa lahan yang direncanakan untuk pembangunan perumahan justru telah lama dikuasai oleh organisasi masyarakat GRIB Jaya.
Kronologi bermula saat Ara menggelar pertemuan dengan jajaran pimpinan PT Kereta Api Indonesia untuk membahas pemanfaatan aset negara.
Lahan tersebut diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan hunian bagi masyarakat.
Namun dalam pembahasan itu, terungkap adanya penguasaan oleh pihak tertentu yang dinilai tidak semestinya terjadi. Ara pun bereaksi keras.
"Masak negara kalah sama yang beginian," kata Ara, dikutip dari Instagram pribadinya, Selasa (7/4/2026).
Tak berhenti di ruang rapat, Ara langsung turun ke lokasi bersama rombongan. Di sanalah perdebatan terbuka dengan Hercules terjadi.
Di hadapan publik, Ara menegaskan bahwa proyek tersebut murni untuk kepentingan rakyat, bukan untuk pihak tertentu.
"Tujuan saya mau membangun untuk rumah rakyat di sini ya. Jadi bukan untuk pengembang-pengembang dan sebagainya," kata Ara.
Di sisi lain, Hercules mengakui bahwa lahan tersebut merupakan milik negara. Namun ia menyebut pihaknya memiliki dasar pengelolaan berupa Hak Pengelolaan Lahan (HPL).
Meski begitu, ia menegaskan tidak akan menghalangi jika negara mengambil kembali lahan tersebut.
"HPL itu untuk mengelola lahan tapi bukan untuk memiliki, kalau ini negara punya, hari ini pun saya serahkan," tegas Hercules.
Peristiwa ini langsung menyita perhatian publik. Selain memperlihatkan dinamika di lapangan terkait pengelolaan aset negara, kejadian tersebut juga menyoroti relasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam pemanfaatan lahan negara.
Sebelumnya di Istana Negara, Ara menyebut banyak lahan milik PT KAI di Senen hingga Tanah Abang, Jakarta Pusat dikuasai pihak lain.
Ara menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga negara harus hadir.
Ara dan KAI pun mendapati bahwa banyak sekali tanah negara yang dikuasai pihak lain.
Dia menegaskan negara akan merebutnya kembali.
"Banyak sekali tanah negara yang dikuasai oleh pihak lain. Dan kita akan kuasai kembali untuk kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan juga masyarakat yang menengah dan tanggung. Supaya kita bisa bersinergi dengan cepat," jelasnya.
Menurut Ara, nantinya, lahan-lahan itu akan dimanfaatkan untuk perumahan rakyat.
Yang pasti, kata Ara, lahan-lahan negara yang dikuasai pihak lain ini kebanyakan merupakan bantaran rel kereta.
"Iya, di banyak tempat. Di Tanah Abang itu lahan negara sangat strategis, di Bandung sangat strategis, di Medan sangat strategis. Kita menggunakan itu untuk kepentingan rakyat dan negara harus hadir. Kita mengurus negara ini harus punya nyali, ya, menegakkan kebenaran," imbuh Ara.
(Bangkapos.com/Tribun-Medan.com/Tribunnews.com/Serambinews.com)
