SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Hidrometeorologi dan Potensi Kemarau Panjang 2026 di Dyandra Convention Center, Surabaya, Selasa (7/4/2026).
Acara ini dihadiri oleh Bupati, Wali Kota, jajaran Forkopimda, Perhutani serta berbagai pihak terkait lainnya dalam upaya penguatan koordinasi daerah.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menekankan pentingnya langkah mitigasi dan antisipasi sejak dini, sebagai bagian dari upaya yang terukur.
Fokus utama dalam koordinasi ini, adalah menghadapi musim kemarau serta potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menjadi ancaman serius.
"Sebentar lagi musim kemarau, potensi-potensi bencana yang bisa terjadi mari kita antisipasi bersama mulai saat ini," ajak Gubernur Khofifah.
Rakor ini menghadirkan narasumber dari Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB RI, serta Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan RI.
Hadir pula Direktur Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian Kementerian Pertanian RI, BMKG Kelas I Juanda, serta Kapolda Jatim.
"Rakor ini tidak hanya membahas potensi bencana, tetapi juga memastikan kesiapsiagaan, mitigasi, serta langkah konkret dalam melindungi masyarakat Jawa Timur," tegasnya.
Khofifah meminta seluruh kepala daerah untuk bergerak proaktif, sebelum puncak kemarau terjadi di wilayah masing-masing.
"Oleh karena itu, seluruh kepala daerah diminta untuk bergerak proaktif sebelum puncak kemarau terjadi," imbuhnya.
Gubernur Khofifah juga menginstruksikan jajarannya untuk memastikan distribusi air bersih tepat sasaran kepada masyarakat yang terdampak.
Selain itu, pemantauan titik api di wilayah rawan karhutla harus diperkuat guna mencegah kebakaran yang meluas.
"Materi-materi dari para narasumber, saya rasa detail sekali ya, Bupati dan Wali Kota bisa segera melakukan plan of action, proaktif memetakan wilayahnya tanpa menunggu bencana terjadi," ucapnya.
Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan sampah, serta menggunakan air secara bijak selama musim kemarau.
"Saya imbau masyarakat tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu terjadinya karhutla," imbau Khofifah.
Jawa Timur memiliki keragaman potensi bencana yang tinggi, mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi hingga kekeringan.
Penanggulangan bencana tersebut, harus dilakukan secara terpadu melalui analisis tingkat bahaya sesuai Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023.
"Mari kita kuatkan sinergi, percepat langkah, dan pastikan Jawa Timur tetap aman, tangguh dan produktif menghadapi musim kemarau tahun 2026," ajak Khofifah.
Data menunjukkan, bahwa selama periode 2022 hingga 2025, sekitar 92 hingga 97 persen bencana di Jawa Timur adalah bencana hidrometeorologi.
Khofifah menegaskan, bahwa perubahan iklim dan dinamika cuaca bukan lagi ancaman jangka panjang, melainkan realitas saat ini.
"Respons kita tidak boleh biasa-biasa saja hanya reaktif tetapi harus terukur, cepat dan berbasis data," tegasnya.
Berdasarkan data triwulan pertama tahun 2026, tercatat telah terjadi 121 kejadian bencana alam di Jawa Timur hingga 31 Maret.
Berikut rincian kejadian bencana yang mendominasi pada awal tahun 2026:
"Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi kita semua dan bersama kita lakukan antisipasi," sebut Khofifah.
Berdasarkan rilis BMKG, musim kemarau 2026 di Jawa Timur diperkirakan mulai terjadi pada bulan Mei di 56,9 persen wilayah.
Puncak kemarau diprediksi terjadi pada bulan Agustus, yang mencakup sekitar 70,9 persen wilayah Jawa Timur.
Periode kritis diperkirakan akan terus meluas hingga mencapai 72,5 persen wilayah pada puncaknya nanti.
"Durasi kemarau pada tahun ini juga diprediksi cukup panjang, mencapai 220 hingga 240 hari di sejumlah zona musim. Kita akan menghadapi tekanan kekeringan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya," terangnya.
Kondisi tahun 2026 diprediksi akan mengalami peningkatan dampak kekeringan, jika dibandingkan dengan data pada tahun 2025.
"Menurut BMKG kan terjadi peningkatan dampak kekeringan pada tahun 2026, dibanding tahun 2025," pungkas Khofifah.
