TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah masifnya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), muncul kembali catatan lama yang kini menjadi perhatian publik.
Di balik fokus besar pada pemenuhan gizi, ternyata pernah ada perdebatan terkait arah penggunaan anggaran khususnya untuk pengadaan fasilitas pendukung seperti komputer dan kendaraan operasional.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkap bahwa pihaknya pernah menolak usulan anggaran untuk pembelian komputer dan sepeda motor operasional bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Baca juga: Jawaban Kepala BGN Soal Isu Pemborosan Motor Listrik: Ini Bagian dari Perencanaan Anggaran
“Setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer kalau nggak salah, tapi ditolak,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa untuk pengajuan tahun ini masih perlu ditelusuri kembali.
“Yang tahun ini saya nggak tahu, nanti saya akan cek lagi. Harusnya sama treatment-nya,” lanjutnya.
Purbaya menegaskan bahwa penolakan tersebut bukan berarti pengadaan fasilitas tidak diperbolehkan. Namun, menurutnya, prioritas utama program MBG seharusnya tetap pada penyediaan makanan bagi masyarakat.
“Bukan nggak boleh, kita nggak tahu programnya seperti apa. Tapi kan harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnisnya kan sudah untung cukup,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pada pengajuan sebelumnya, jumlah pengadaan dianggap berlebihan, sehingga tidak disetujui.
“Tapi tahun lalu sempat kita nggak mau, kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor. Tapi sekarang saya belum tahu,” ulangnya.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional memberikan penjelasan terkait isu pengadaan sepeda motor yang sempat viral di media sosial.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa pengadaan kendaraan tersebut memang sudah masuk dalam rencana anggaran tahun 2025 dan ditujukan untuk mendukung operasional Kepala SPPG.
"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," jelasnya.
Baca juga: Bedah Performa Motor Listrik yang Diklaim Jadi Kendaraan Operasional Kepala SPPG, Anggaran Rp1,2 T
Meski sudah direncanakan, Dadan menegaskan bahwa sepeda motor tersebut hingga kini belum dibagikan. Hal ini karena masih harus melalui tahapan administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).
"Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan," katanya.
Perbedaan sudut pandang antara efisiensi anggaran dan kebutuhan operasional menjadi inti dari polemik ini. Di satu sisi, fasilitas pendukung dinilai penting untuk kelancaran program.
Namun di sisi lain, pemerintah juga menekankan bahwa tujuan utama MBG adalah pemenuhan gizi masyarakat.
Diskursus ini menunjukkan bahwa dalam program berskala besar, setiap keputusan anggaran tak hanya soal kebutuhan, tetapi juga soal prioritas dan akuntabilitas.
***
(TribunTrends/KompasTV)
