Oleh: Yayan Sakti Suryandaru
Dosen di Departemen Komunikasi, FISIP- Universitas Airlangga, Surabaya
POS-KUPANG.COM - Bagi Indonesia, konflik yang membara di Timur Tengah, terutama eskalasi ketegangan antara Iran dan Israel, bukan sekadar urusan geopolitik yang jauh dari jangkauan indra.
Konflik ini harus segera diantisipasi secara kreatif, menggantikan energi berbasis fosil pada sumber energi lain yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Saat ini ketegangan energi berada tepat di urat nadi ekonomi kita: Selat Hormuz.
Jalur sempit ini, menurut laporan International Energy Agency (IEA, 2023), dilalui oleh sekitar 21 juta barel minyak per hari, atau setara dengan 21 persen konsumsi cairan minyak dunia.
Baca juga: Pertamina Patra Niaga Tutup Satgas RAFI 2026, Pasokan Energi di NTT Aman dan Terkendali
Saat jalur ini terganggu, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling rentan terkena "demam" ekonomi yang hebat.
Ancaman ini nyata dan masif. Data menunjukkan bahwa ketergantungan kita pada impor energi fosil kian mengkhawatirkan.
Menurut laporan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas, 2024), produksi minyak siap jual (lifting) domestik terus menurun di bawah angka 600.000 barel per hari (bph).
Sementara itu, konsumsi nasional melonjak hingga 1,5 juta hingga 1,6 juta bph.
Defisit satu juta barel ini harus ditambal melalui impor, yang dalam catatan Badan Pusat Statistik tahun 2023 telah menyedot devisa hingga 32,22 miliar dollar AS.
Artinya, setiap dentuman meriam di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga minyak dunia akan langsung menguras kantong APBN kita secara brutal.
Ketika harga minyak dunia berfluktuasi melampaui asumsi makro APBN, ekonomi domestik pun goyah. Ketahanan energi menjadi rapuh. Namun, dampak yang sering terabaikan adalah dimensi sosiopsikologisnya.
Gejolak harga bukan hanya persoalan teknis di lantai bursa, melainkan menjalar menjadi reaksi sosial yang destruktif.
Ketakutan akan kelangkaan memicu panic buying. Publik merasa tidak aman bukan hanya karena ketiadaan barang, melainkan karena ketiadaan kepastian informasi.
Krisis energi sering kali dipahami secara sempit hanya sebagai masalah pasokan fisik. Padahal, krisis ini juga menyangkut bagaimana masyarakat tetap merasa tenang dan memiliki alternatif untuk bertahan.
Di sinilah krisis energi bermutasi menjadi krisis kepercayaan. Ketika informasi tidak utuh dan peta jalan transisi energi tidak terlihat nyata di tingkat akar rumput, kecemasan kolektif menjadi tak terhindarkan.
Kondisi ini menuntut kita untuk melihat kembali apa yang sebenarnya kita miliki.
Ironi terbesar justru terletak pada kondisi geografis kita. Indonesia adalah "supermarket" energi terbarukan dunia.
Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM, 2023), total potensi energi baru terbarukan (EBT) Indonesia mencapai 3.686 Gigawatt (GW).
Namun, realitasnya sangat timpang; pemanfaatannya baru mencapai sekitar 13,1 GW atau baru sekitar 0,3 persen dari total potensi yang ada.
Matahari bersinar sepanjang tahun dengan potensi surya mencapai 3.295 GW, namun atap-atap rumah kita masih didominasi oleh genteng konvensional, bukan panel surya. Air melimpah, angin tersedia, dan bioenergi tersebar luas.
Bahkan, potensi energi laut kita adalah salah satu yang terbesar di dunia dengan potensi teknis mencapai 60 GW.
Proyek percontohan di Selat Larantuka, Nusa Tenggara Timur, telah membuktikan bahwa arus laut dengan kecepatan 2,5 hingga 3 meter per detik mampu menghasilkan listrik yang stabil.
Laut Indonesia bukan hanya sumber pangan, tetapi juga raksasa energi masa depan yang sedang tidur.
Lantas, mengapa ketergantungan pada energi impor tetap tinggi? Jawabannya terletak pada "jurang implementasi".
Kekayaan sumber daya tidak otomatis menjadi kekuatan nasional jika terjebak dalam birokrasi yang kaku dan minimnya insentif bagi inovasi lokal. Kita terjebak dalam mentalitas zona nyaman energi fosil yang murah karena subsidi, sementara investasi pada masa depan terus tertunda.
Sebenarnya, masyarakat kita tidak kekurangan ide. Di berbagai penjuru Nusantara, inovasi lahir dari desakan kebutuhan.
Di tingkat akar rumput, kita melihat warga pedesaan membangun kincir air untuk mikrohidro secara swadaya atau peternak yang mengolah kotoran ternak menjadi biogas untuk kebutuhan dapur melalui program Desa Mandiri Energi.
Sayangnya, inovasi-inovasi ini sering kali dianggap sebagai "proyek sampingan" yang berhenti di lingkup kecil. Mereka jarang direplikasi secara masif atau mendapat dukungan kebijakan fiskal yang serius.
Budaya kebijakan yang terlalu top-down membuat masyarakat sekadar ditempatkan sebagai penerima kebijakan (policy taker), bukan aktor perubahan.
Padahal, dalam menghadapi krisis, solusi paling efektif sering kali lahir dari komunitas yang paling dekat dengan masalah tersebut. Kreativitas inilah yang seharusnya dikonversi menjadi kebijakan nasional yang memberdayakan.
Fenomena panic buying adalah bukti nyata kegagalan komunikasi krisis. Di sinilah pentingnya komunikasi yang memberdayakan.
Pemerintah dan media tidak cukup hanya menyampaikan imbauan hemat energi, tetapi harus mampu membangun narasi bahwa transisi energi adalah strategi bertahan hidup yang patriotik.
Komunikasi seharusnya tidak lagi bersifat instruktif, melainkan partisipatif. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa mereka adalah bagian dari solusi.
Ada peribahasa: tidak ada rotan, akar pun jadi. Ketika BBM fosil semakin mahal dan terbatas karena konflik global, energi alternatif harus diposisikan sebagai pilihan nyata yang aksesibel.
Perubahan narasi ini krusial untuk mengubah ketakutan masyarakat menjadi energi kreatif.
Masyarakat yang terinformasi dengan baik akan lebih siap melakukan transisi, mulai dari beralih ke kendaraan listrik hingga memasang solar rooftop secara kolektif.
Krisis energi global adalah ujian sekaligus lonceng pengingat yang berbunyi sangat nyaring. Ia bukan akhir, melainkan momentum untuk melakukan lompatan besar.
Indonesia tidak kekurangan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Yang kita butuhkan saat ini adalah keberanian politik untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi kreativitas masyarakat.
Pemerintah perlu mempercepat deregulasi yang menghambat pengembangan EBT skala komunitas.
Media perlu terus menggaungkan kisah-kisah sukses inovasi energi dari desa-desa terpencil untuk menginspirasi pusat-pusat kota.
Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat akan menjadi kunci utama.
Pada akhirnya, kita harus sadar bahwa energi fosil memiliki batas dan sangat rentan terhadap konflik geopolitik. Namun, kreativitas manusia dan potensi alam yang terbarukan adalah sumber daya yang tak terbatas.
Jika kita mampu mengelola keduanya dengan bijak, maka krisis energi hari ini akan kita kenang sebagai titik balik Indonesia menuju kemandirian energi yang sejati.
Sebab, kreativitas adalah satu-satunya energi yang justru akan semakin besar saat kita terus menggunakannya. (*)
