TRIBUNTRENDS.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sempat mengambil sikap tegas terhadap rencana pengadaan fasilitas penunjang dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Usulan anggaran untuk pembelian komputer dan sepeda motor operasional bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diketahui pernah ditolak.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, saat memberikan keterangan kepada wartawan pada Selasa (7/4/2026).

Ketika ditanya mengenai pengadaan sepeda motor untuk program MBG, ia mengingat kembali pengajuan serupa yang terjadi sebelumnya.

“Setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer kalau nggak salah, tapi ditolak,” ucapnya, dikutip dari video Kompas TV.

Baca juga: 25.000 Unit Motor Listrik Berlogo MBG untuk Operasional, tapi Belum Dibagikan, BGN: Buat Kepala SPPG

Ia menambahkan bahwa untuk pengajuan tahun ini, pihaknya masih akan melakukan pengecekan lebih lanjut.

“Yang tahun ini saya nggak tahu, nanti saya akan cek lagi. Harusnya sama treatment-nya,” lanjut Purbaya.

Dalam penjelasannya, ia menegaskan bahwa penolakan tersebut bukan berarti pengadaan fasilitas seperti motor dan komputer dilarang sepenuhnya.

Namun, fokus utama dari program MBG seharusnya tetap pada penyediaan makanan bagi masyarakat.

“Bukan nggak boleh, kita nggak tahu programnya seperti apa. Tapi kan harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnisnya kan sudah untung cukup,” tuturnya.

Ia juga kembali mengingatkan keputusan sebelumnya yang sempat diambil Kemenkeu terkait pengajuan tersebut.

“Tapi saya akan coba cek lagi. Tapi tahun lalu sempat kita nggak mau, kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor. Tapi sekarang saya belum tahu,” ulangnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, turut memberikan penjelasan terkait isu pengadaan sepeda motor operasional dalam program MBG, khususnya untuk Kepala SPPG.

Penjelasan itu disampaikan sebagai respons atas beredarnya video di media sosial yang menampilkan sejumlah sepeda motor berlogo BGN, yang sempat memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Baca juga: SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta Panggil Siswa yang Mengaku Dilengserkan dari Ketua OSIS Usai Tolak MBG

Menurut Dadan, pengadaan kendaraan operasional tersebut sebenarnya sudah masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2025.

"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," jelasnya di Jakarta, Selasa (7/4/2026), seperti dikutip dari keterangan tertulis BGN.

Meski begitu, ia mengatakan sepeda motor-sepeda motor itu belum didistribusikan.

Sebab, kata dia, kendaraan-kendaraan itu masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan.

"Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan," kata dia lagi.

(TribunTrends/KompasTV)