TRIBUN-SULBAR.COM, PASANGKAYU – Bupati Pasangkayu, Yaumil Ambo Djiwa, menyambut langsung kedatangan rombongan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka pemeriksaan terperinci di tingkat kabupaten, Selasa (7/4/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat Bupati Pasangkayu dengan suasana formal namun hangat.
Sejumlah pejabat daerah terlihat duduk berjejer mengelilingi meja rapat, masing-masing membawa dokumen penting yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
Baca juga: 21 Dapur SPPG Beroperasi di Pasangkayu, 12 Masih Proses Sertifikasi SLHS
Baca juga: Sudah 5 Penambang Emas Ilegal di Kalumpang Tewas Sepanjang 2026, Polisi Pernah Tertibkan
Di dalam ruangan, kursi-kursi tersusun rapi menghadap meja utama, sementara beberapa peserta tampak fokus memperhatikan jalannya pembahasan.
Nuansa diskusi terlihat serius, mencerminkan pentingnya agenda pemeriksaan yang akan dilakukan BPK.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu, Asisten III, Kepala BPKAD, Inspektorat Kabupaten Pasangkayu, Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga, serta Kepala Dinas Kesehatan.
Perwakilan BPK Sulawesi Barat, Doddy Franov Sinaga, menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh perangkat daerah dalam menghadapi pemeriksaan terperinci, khususnya terkait pengelolaan keuangan dan kelengkapan administrasi pendukung.
“Ini untuk memastikan bahwa setiap perangkat daerah telah siap, baik dari sisi dokumen maupun sistem pengelolaan keuangan yang dijalankan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, pemeriksaan ini tidak hanya berfokus pada administrasi semata, tetapi juga untuk menguji validitas, kepatuhan, serta akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Sementara itu, Bupati Yaumil Ambo Djiwa menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan tersebut.
Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dengan adanya pemeriksaan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat semakin tertib administrasi dan mampu mempertahankan kualitas laporan keuangan yang baik sesuai dengan standar yang ditetapkan.(*)
Laporan wartawan Tribun-Sulbar.com, Taufan
