TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Banyumas masih menemukan kerupuk mengandung pewarna tekstil jenis Rodamin serta ikan teri berformalin yang masih dijual bebas di Pasar Manis, Purwokerto.

Temuan tersebut diungkapkan Kepala Balai POM Banyumas, Gidion, dalam Forum Advokasi Program Keterpaduan Keamanan Pangan yang digelar di Pendopo Si Panji, Purwokerto, Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, temuan itu didapat saat BPOM bersama Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan pengawasan langsung di pasar.

"Masih ada dijual di pasar, seperti kerupuk dengan pewarna tekstil Rodamin, kemudian juga teri yang mengandung formalin.

Itu kami temukan saat pengujian di Pasar Manis," jelasnya kepada Tribunbanyumas.com. 

Meski demikian, untuk kasus keracunan pangan di sekolah-sekolah di Banyumas, sejauh ini belum ditemukan kejadian yang signifikan.

Namun, Gidion mengingatkan potensi keracunan tetap ada, terutama karena banyak siswa yang jajan di luar lingkungan sekolah.

Baca juga: BPOM dan Pemkab Banyumas Dorong Gerakan Keamanan Pangan dari Desa hingga Sekolah

"Biasanya karena kantin sehat belum tersedia, anak-anak jajan di luar.

Makanannya kadang tidak bersih, sehingga mudah menyebabkan sakit perut atau diare," ujarnya.

Secara nasional, lanjutnya, kasus keracunan pangan di lingkungan sekolah masih cukup sering terjadi, terutama pada anak usia sekolah dasar yang lebih rentan.

Sebagai langkah pencegahan, BPOM Banyumas mendorong agar pasar tradisional memiliki kemampuan melakukan pengujian mandiri terhadap bahan pangan yang masuk.

BPOM, kata Gidion, akan memberikan pendampingan serta pelatihan penggunaan test kit sederhana untuk mendeteksi kandungan berbahaya seperti formalin dan boraks.

"Harapannya pasar bisa memfilter sendiri.

Jadi barang yang mengandung bahan berbahaya tidak bisa masuk," katanya.

Ia mencontohkan praktik di Yogyakarta, pengelola pasar sudah melakukan uji awal terhadap barang masuk, bahkan menggunakan alat sederhana seperti lampu UV untuk mendeteksi pewarna tekstil.

"Kalau mengandung pewarna tekstil, dengan lampu UV bisa terlihat.

Jadi tidak selalu harus uji kimia yang rumit," ujarnya.

Meski BPOM telah mendistribusikan alat uji ke beberapa pasar di Banyumas, ia mengakui pemanfaatannya masih belum optimal.

"Sudah ada di beberapa pasar, tapi memang perhatiannya masih kurang, belum aktif digunakan," katanya.

BPOM juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat.

Namun, tantangan terbesar justru datang dari perilaku konsumen yang masih mudah tergiur harga murah dan promo.

"Masyarakat sering tertipu informasi atau promo, sehingga kurang memperhatikan keamanan pangan," ujarnya.

Selain itu, BPOM juga mengedepankan pembinaan terhadap pelaku usaha ketimbang penindakan hukum.

Menurut Gidion, pendekatan persuasif dinilai lebih efektif, mengingat sebagian besar pedagang memiliki modal terbatas.

"Kita tidak ingin langsung pakai undang-undang, kasihan pedagang kecil. Lebih kita bina dulu, kita tingkatkan kesadarannya," jelasnya.

Salah satu contoh keberhasilan pembinaan adalah produsen tahu di wilayah Kalisari yang sebelumnya ditemukan menggunakan formalin, namun kini sebagian besar sudah berizin PIRT dan berproduksi lebih aman.

Ia juga mengingatkan ciri-ciri pangan yang patut dicurigai mengandung formalin, seperti tekstur yang terlalu kenyal dan tidak mudah hancur, serta tidak dihinggapi lalat.

"Kalau tidak ada lalat yang hinggap, itu patut diduga mengandung formalin," katanya.

Program keamanan pangan ini akan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai instansi, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Koperasi UMKM.

BPOM bersama Pemkab Banyumas juga telah menandatangani komitmen bersama serta menentukan lokasi intervensi, mulai dari desa, sekolah, hingga pasar.

Selanjutnya, tim akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan.

"Kita akan langsung ke lokasi, ke desa, sekolah, dan pasar untuk melakukan pendampingan," ujar Gidion.

Terkait penanganan kasus keracunan pangan, BPOM akan bergerak bersama Dinas Kesehatan menelusuri sumber masalah, mulai dari produk hingga rantai distribusi.

"Kalau sumbernya dari pangan olahan, kita telusuri sampai ke pabrik dan distribusinya.

Termasuk cara penyimpanan, apakah sesuai atau tidak," katanya.

Ia mencontohkan kasus susu kemasan yang berubah warna, yang bisa disebabkan oleh penyimpanan yang tidak tepat di tingkat distribusi.

Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) BPOM juga terlibat dalam pengawasan secara insidental.

Pengawasan tidak dilakukan setiap hari, tetapi akan dilakukan sewaktu-waktu atau apabila ada laporan dugaan masalah.

"Kalau ada kecurigaan, kita turun bersama dinas kesehatan.

Kita periksa tidak hanya produknya, tapi juga sarana dan dapurnya," ujarnya.

Selain itu, BPOM juga telah memberikan pelatihan kepada penjamah pangan dan pengelola dapur terkait standar keamanan pangan. (jti)