Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, NABIRE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah resmi memulai rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui Forum Perangkat Daerah dan Focus Group Discussion (FGD).

Pertemuan strategis yang berlangsung di Aula RRI Nabire, Jalan Merdeka, Distrik Nabire, menjadi tonggak penting dalam menentukan arah pembangunan provinsi yang terpadu, terukur dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.
​
Pj Sekda Papua Tengah, Silwanus Sumule menepis jika forum ini dipandang sebagai rutinitas birokrasi tahunan.

"Ini adalah momentum krusial untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan memiliki landasan yang kuat dan dampak yang bisa dirasakan langsung oleh penduduk di akar rumput," kata Silwanus dalam sambutanya yang diperoleh Tribun-Papua.com, Rabu, (8/4/2026).

Baca juga: Legitimasi Organisasi Perempuan Lapago Diperkuat

Tema yang diusung dalam kegiatan ini adalah penguatan ekonomi lokal dan daya saing daerah berbasis potensi wilayah yang diterjemahkan sebagai strategi pembangunan yang mengoptimalkan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA), kearifan lokal, serta kekuatan sosial budaya unik Papua Tengah.
​
Sementara tujuan daripada kegiatan ini untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri agar Papua Tengah tidak hanya tumbuh secara internal, tetapi juga memiliki daya saing yang kompetitif di kancah nasional.

"Sinergi lintas sektor dan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan ambisi tersebut," ujarnya.

Silwanus bilang pemerintah secara terbuka mengakui tantangan pembangunan di Papua Tengah masih cukup kompleks.

Baca juga: Kawal Audit BPK, Bupati Markus Mansnembra Larang Pejabat Tinggalkan Biak Numfor

Menurut dia, keterbatasan infrastruktur dasar, kesenjangan pembangunan antar wilayah, serta keterbatasan kapasitas fiskal menjadi hambatan yang harus diatasi.

Namun, optimisme tetap tinggi mengingat besarnya potensi ekonomi lokal dan semangat kolektif masyarakat.
​
Sebanyak lima poin instruksi utama yang ditekankan dalam forum ini yakni, setiap program wajib berfokus pada hasil, bukan sekadar penyerapan anggaran.

Kemudian perencanaan juga perlu menggunakan data akurat agar kebijakan tepat sasaran.

Lalu memperkuat koordinasi antara provinsi dan kabupaten guna menghindari tumpang tindih program, serta mendorong inovasi sebagai mesin utama peningkatan kualitas pelayanan publik, maupun menjamin setiap kebijakan berkontribusi langsung pada penguatan ekonomi rakyat.

Baca juga: Banjir Meluas, Kabupaten Jayapura Menuju Status Siaga Darurat Bencana

Silwanus pun berharap forum ini melahirkan rumusan program yang selaras dengan prioritas daerah dan mampu menjawab kebutuhan riil bagi masyarakat.

"Untuk itu sangat diperlukan partisipasi aktif dari seluruh perangkat daerah sangat diharapkan agar dokumen RKPD yang dihasilkan bukan sekadar tumpukan kertas, melainkan komitmen nyata untuk membangun Papua Tengah yang lebih maju dan mandiri," pungkasnya. (*)