SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan di Jawa Timur (Jatim), memperkuat konsistensi kinerja di tengah dinamika global dan perubahan tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan Leaders Brief bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) hingga camat, Rabu (8/4/2026).
Kegiatan yang digelar melalui kanal Zoom tersebut, dipimpin langsung oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi (Kaji Yes) dari Ruang Command Center Gedung Pemkab Lamongan lantai 3.
Leaders Brief itu, menjadi forum penyamaan persepsi seluruh jajaran perangkat daerah dalam menghadapi perubahan pola kerja dan tantangan pembangunan daerah.
Kegiatan ini, juga menjadi tindak lanjut dari rapat koordinasi sebelumnya yang membahas kesiapan menghadapi musim kemarau.
Dalam arahannya, Kaji Yes menegaskan bahwa transformasi budaya kerja menjadi kunci dalam menjaga kinerja pemerintahan di tengah berbagai perubahan.
Menurutnya, penyesuaian sistem kerja melalui penerapan work from home (WFH), work from office (WFO) hingga perubahan jam kerja merupakan bagian dari langkah efisiensi yang tidak boleh mengurangi produktivitas maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Perubahan pola kerja harus diimbangi dengan peningkatan kinerja. Efisiensi, termasuk pengurangan penggunaan energi seperti BBM dan listrik sebesar 20 hingga 25 persen, harus bisa diwujudkan tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik," kata Kaji Yes.
Ia menambahkan, setiap program kerja perangkat daerah harus berorientasi pada asas kemanfaatan, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Bupati meminta seluruh OPD tidak hanya menjalankan program secara administratif, tetapi juga memastikan program tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Berikut adalah poin utama yang ditekankan dalam Leaders Brief tersebut:
Bupati juga menyoroti pentingnya optimalisasi media sosial oleh masing-masing OPD, sebagai sarana penting untuk meningkatkan pelayanan publik.
"Media sosial harus dimanfaatkan sebagai bagian dari pelayanan publik. Informasi program, kegiatan, hingga penanganan persoalan masyarakat harus bisa disampaikan dengan cepat dan mudah diakses," ujar Kaji Yes.
Menghadapi potensi musim kemarau panjang yang diperkirakan berlangsung hingga Agustus 2026, Pemkab Lamongan telah menyiapkan sejumlah langkah strategis.
Dinas terkait diminta segera melakukan pendataan dan pemetaan embung, normalisasi saluran air, serta penguatan jaringan irigasi di wilayah yang rawan mengalami kekeringan.
Tak hanya itu, seluruh kecamatan diinstruksikan untuk segera mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan penanganan prioritas, agar langkah antisipasi dapat dilakukan lebih cepat.
"Kita harus memastikan seluruh potensi kekeringan sudah terpetakan sejak dini. Kecamatan harus bergerak aktif karena mereka yang paling mengetahui kondisi di lapangan," tegas Kaji Yes.
Sebagai langkah antisipasi tambahan, Pemkab Lamongan menyiapkan armada pemadam kebakaran untuk menghadapi potensi kebakaran hutan maupun permukiman.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lamongan diminta menyiapkan pasokan air bersih bagi desa-desa rawan kekeringan.
Di sektor pangan, Bupati menegaskan kondisi kemarau tidak boleh menghambat peningkatan luas tambah tanam (LTT) demi menjaga ketahanan pangan.
"Kemarau tidak boleh menjadi alasan menurunnya produksi. Luas tambah tanam harus terus ditingkatkan agar ketahanan pangan Lamongan tetap terjaga," tuturnya.
Isu pengelolaan sampah, menjadi perhatian serius untuk menindaklanjuti program Indonesia Bersih melalui optimalisasi TPS3R dan TPST.
Saat ini, total produksi sampah di Lamongan mencapai 554 ton per hari, namun baru sekitar 36 persen yang berhasil dikelola.
Kondisi itu, membuat Pemkab Lamongan menilai perlunya penguatan peran masyarakat dan pemerintah desa dalam mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA.
"Pengelolaan sampah harus menjadi gerakan bersama. Tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga perlu keterlibatan masyarakat hingga tingkat desa," ujar Kaji Yes.
Selain itu, Pemkab Lamongan mendorong peran Bank Daerah Lamongan untuk menyediakan skema kredit khusus berbunga rendah bagi petani hortikultura dan peternak muda.
Sementara itu, Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara atau Mas Dirham, menekankan pentingnya ketepatan sasaran bantuan sosial melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ia meminta kecamatan memastikan proses musyawarah desa berjalan objektif, transparan dan tidak dipengaruhi ego sektoral.
"Dengan komitmen bersama, target penurunan angka kemiskinan sebesar 11,95 persen pada tahun 2026 optimistis dapat tercapai," kata Mas Dirham.
