TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan pernyataan tegas terkait pengawasan anggaran negara.
Purbaya mengaku "kecolongan" perihal pengadaan 21.800 unit motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang diperuntukkan bagi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ditemui awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026), Purbaya mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru menyadari adanya transaksi jumbo tersebut setelah proses berjalan.
Sebagai langkah proteksi anggaran, ia langsung mengambil tindakan memotong alokasi pengadaan tersebut untuk tahun ini.
"Kita baru tahu belakangan, sudah dipotong anggarannya kalau tidak salah. Saya harus tanya Dirjen Anggaran lagi," ujar Purbaya menanggapi pertanyaan mengenai pengadaan motor tersebut.
Purbaya menjelaskan bahwa anggaran yang digunakan merupakan alokasi tahun lalu yang sudah terlanjur dibayarkan.
Ia memastikan tidak akan ada lagi alokasi tambahan untuk pembelian kendaraan serupa dalam sisa periode anggaran 2025.
"Saya tidak tahu (persetujuan awal). Ketika tahu, saya potong anggarannya. Tanya ke Ketua BGN deh, yang jelas tahun ini tidak ada lagi. Saya sudah cek lagi barusan," tegasnya.
Purbaya juga menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak mengetahui perihal pembelian puluhan ribu unit kendaraan operasional tersebut.
Ia menyatakan fokus pemerintah saat ini adalah menghentikan kelanjutan pengadaan di sisa tahun berjalan guna menjaga postur anggaran.
"Tidak tahu saya," ucap Purbaya singkat saat ditanya apakah Presiden mengetahui pengadaan tersebut.
Terkait unit motor yang dikabarkan sudah sampai di beberapa wilayah, Purbaya menyebut hal itu merupakan bagian dari termin pembayaran yang sudah terlewat sebelumnya.
Ia menyatakan proses tersebut kini telah dihentikan oleh Kemenkeu.
Baca juga: BGN Bantah Harga Motor Listrik MBG Rp58 Juta, Sebut Hanya Rp42 Juta per Unit
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) mengonfirmasi pengadaan 21.800 unit motor listrik tersebut memang menggunakan anggaran tahun 2025.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa kendaraan tersebut sangat vital untuk menunjang operasional SPPG di seluruh Indonesia, terutama wilayah dengan akses geografis sulit.
"Ya motor listrik kan sudah ada dalam perencanaan 2025, masuk dalam anggaran 2025. Dan realisasinya dari target 24.400 itu hanya bisa kita realisasikan 21.800-an," ujar Dadan saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan.
Dadan menambahkan, kendaraan listrik ini akan digunakan oleh seluruh personel operasional di satuan pelayanan bawah, bukan untuk pejabat tertentu.
Dadan juga membantah kabar yang menyebut harga pengadaan motor listrik tersebut mencapai 180°C—maksud kami—Rp58 juta per unit.
Ia mengklaim pemerintah mendapatkan harga khusus yakni Rp42 juta, di bawah harga pasaran.
