SURYA.co.id – Dunia sempat bernapas lega ketika kabar mediasi gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran mencuat pada Selasa pagi (7/4/2026).
Kesepakatan sementara itu dipandang sebagai peluang meredakan konflik yang melibatkan Israel.
Namun hanya berselang beberapa jam, situasi berubah drastis.
Pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, dilaporkan tidak sadarkan diri dan tengah menjalani perawatan intensif di Qom.
Kondisi ini langsung memicu pertanyaan besar. Dalam sistem politik Iran, suara Pemimpin Tertinggi adalah otoritas mutlak.
Lalu, siapa yang sebenarnya menyetujui gencatan senjata tersebut? Dan apakah kesepakatan itu masih sah?
Secara konstitusional, keputusan perang dan damai di Iran berada di tangan Pemimpin Tertinggi.
Kini, dengan kondisi Mojtaba Khamenei yang dilaporkan kritis, legalitas internal dari kesepakatan gencatan senjata menjadi abu-abu.
Kondisi kesehatan Mojtaba pertama kali diungkap oleh The Times yang mengutip memo diplomatik berbasis intelijen Barat.
"Mojtaba Khamenei sedang dirawat di Qom dalam kondisi parah, tidak dapat terlibat dalam pengambilan keputusan apa pun oleh rezim," dikutip SURYA.co.id dari Tribunnews.
Jika benar demikian, muncul spekulasi bahwa tawaran gencatan senjata bisa saja dikeluarkan oleh faksi tertentu di dalam pemerintahan untuk menjaga stabilitas atau bahkan menutupi kondisi kesehatan sang pemimpin.
Terlebih, Mojtaba baru saja menggantikan ayahnya, Ali Khamenei, yang dilaporkan tewas dalam serangan gabungan AS-Israel.
Dalam situasi kekosongan kekuasaan, perhatian kini tertuju pada Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), kekuatan militer elite Iran yang dikenal memiliki pengaruh besar dalam politik dan keamanan nasional.
IRGC selama ini kerap diasosiasikan dengan garis keras terhadap Barat, khususnya terhadap AS dan Israel.
Jika mereka mengambil alih kendali de facto, maka arah kebijakan Iran bisa berubah drastis, dari diplomasi menuju konfrontasi.
Skenario paling dikhawatirkan adalah pembatalan sepihak terhadap mediasi gencatan senjata.
Bagi faksi garis keras, kesepakatan damai di tengah krisis kepemimpinan bisa dianggap sebagai tanda kelemahan strategis.
Hal ini berpotensi memicu eskalasi baru, termasuk kemungkinan respons militer yang lebih agresif.
Hingga kini, pihak Amerika Serikat dan Israel disebut terus memantau perkembangan di Teheran melalui jalur intelijen.
Laporan dari The Times menyebut kondisi Mojtaba Khamenei berasal dari penilaian intelijen yang mengacu pada memo diplomatik AS dan Israel.
Belum ada pernyataan resmi terbuka terkait perubahan sikap atas mediasi gencatan senjata.
Namun, situasi ini membuka dua kemungkinan: melanjutkan diplomasi dengan aktor pengganti, atau justru memanfaatkan momentum melemahnya kepemimpinan Iran untuk memperkuat posisi tawar.
Sebelumnya, Kabar mediasi antara Amerika Serikat dan Iran untuk gencatan senjata menjadi sinyal positif bagi stabilitas global pada April 2026.
Kesepakatan ini dimediasi sejumlah negara dan bertujuan menghentikan eskalasi konflik yang sebelumnya memicu ketegangan di kawasan Timur Tengah, terutama di jalur energi dunia seperti Selat Hormuz.
Dampaknya langsung terasa pada ekonomi Indonesia, terutama terkait harga BBM, nilai tukar rupiah, hingga harga kebutuhan pokok.
Ketika risiko perang menurun, harga minyak dunia biasanya ikut turun. Artinya, ancaman kenaikan harga energi dan logistik di Indonesia juga ikut mereda.
Iran bersama Amerika Serikat (AS) dan sekelompok mediator dikabarkan sedang membahas sejumlah syarat untuk gencatan senjata potensial selama .
Dikutip SURYA.co.id dari Kompas.com, Opsi gencatan senjata tersebut dapat mengarah pada pengakhiran perang secara permanen, menurut laporan media AS Axios, Senin (6/4/2026).
Media tersebut mengutip beberapa sumber dari AS, Israel, dan regional yang mengetahui terkait perundingan itu.
Mereka mengatakan kepada Axios bahwa negosiasi berlangsung melalui mediator Pakistan, Mesir, dan Turkiye, serta melalui pesan teks yang dikirim antara utusan Trump, Steve Witkoff, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi.
Sumber-sumber tersebut juga menggambarkan peluang untuk mencapai kesepakatan parsial dalam 48 jam ke depan sangat kecil.
Namun, upaya ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mencegah eskalasi dramatis dalam perang yang telah merusak infrastruktur sipil Iran dan pembalasan terhadap fasilitas energi dan air di negara-negara Teluk.
Seorang pejabat AS mengatakan bahwa pemerintahan Trump telah memberikan beberapa proposal kepada Iran dalam beberapa hari terakhir, tetapi sejauh ini para pejabat Iran belum menerimanya.
Para mediator sedang membahas dengan pihak-pihak terkait mengenai syarat-syarat untuk kesepakatan dua tahap.
Tahap pertama adalah potensi gencatan senjata selama di mana pengakhiran permanen perang akan dinegosiasikan, dan fase kedua adalah kesepakatan untuk mengakhiri perang.
Menurut Axios, para pejabat Iran telah menjelaskan kepada para mediator bahwa mereka tidak ingin terjebak dalam situasi yang mirip dengan Gaza atau Lebanon, yaitu ada gencatan senjata di atas kertas, tetapi AS dan Israel masih terus melancarkan serangan sesukanya.
