TRIBUNTRENDS.COM - Polemik pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini memasuki babak baru.
Setelah menuai sorotan luas dari publik, pemerintah memastikan tidak akan melanjutkan pembelian kendaraan tersebut pada tahun anggaran berikutnya.
Keputusan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa evaluasi telah dilakukan terhadap penggunaan anggaran sebelumnya.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa pengadaan puluhan ribu motor listrik yang sempat ramai diperbincangkan merupakan bagian dari anggaran tahun 2025 bukan tahun berjalan.
"Iya anggaran tahun lalu, tahun ini enggak ada. Kita pastikan enggak ada, tahun lalu. Waktu itu mungkin keburu lewat itu maka kita berhentiin," ujar Purbaya di Istana, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Baca juga: Sudah Habiskan Rp1,2 Triliun Tapi Belum Jalan? Kepala BGN Buka-bukaan Soal Nasib Motor Listrik MBG
Purbaya mengungkapkan bahwa pihaknya baru mengetahui secara detail terkait pengadaan tersebut setelah proses berjalan. Ia menyebut, saat informasi itu sampai ke dirinya, langkah pemangkasan anggaran langsung dilakukan.
"Kita baru tahu belakangan, sudah dipotong anggarannya kalau enggak salah, saya harus tanya dirjen anggaran lagi," sambungnya.
"Ketika tahu, saya potong anggarannya," tegasnya.
Pernyataan ini mengindikasikan adanya evaluasi internal terkait prioritas belanja dalam program MBG.
Dengan langkah tersebut, Purbaya memastikan bahwa pada tahun 2026 tidak ada lagi alokasi anggaran untuk pembelian motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Artinya, program pengadaan kendaraan operasional ini hanya terbatas pada anggaran sebelumnya.
"Ya kan (21.000 motor listrik pakai) anggaran tahun lalu, pasti sudah bayar mereka itu. Tanya saja ke Ketua BGN gimana statusnya," imbuhnya.
Baca juga: Disentil Soal Pemborosan, BGN Ungkap Alasan Borong Motor Listrik: MBG Sulit Sampai ke Desa Terpencil
Isu ini sebelumnya mencuat setelah beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan deretan motor listrik berlogo BGN. Narasi dalam video tersebut bahkan menyebut jumlah fantastis hingga 70.000 unit untuk satu wilayah, memicu kehebohan publik.
Setelah viral, Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengonfirmasi bahwa motor-motor tersebut memang merupakan bagian dari pengadaan untuk mendukung operasional program MBG, khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah penghentian pengadaan ini mempertegas sikap pemerintah dalam menjaga fokus program MBG. Di tengah kebutuhan besar untuk memastikan pemenuhan gizi masyarakat, penggunaan anggaran dinilai harus benar-benar diarahkan pada kebutuhan utama.
Kasus ini menjadi gambaran bagaimana kebijakan publik dapat berubah cepat ketika mendapat sorotan luas. Di satu sisi, motor listrik dianggap penting untuk operasional di lapangan.
Namun di sisi lain, pemerintah harus memastikan bahwa setiap belanja tetap berada dalam koridor prioritas dan efisiensi.
Dengan tidak adanya pembelian baru di 2026, pemerintah memberi sinyal kuat bahwa pengelolaan anggaran akan lebih selektif terutama untuk program strategis yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
***
(TribunTrends/Kompas)
