TRIBUN-BALI.COM — Sebagian warga Kota Denpasar memilih membakar sampah rumah tangga setelah TPA Suwung tak menerima pembuangan sampah organik per 1 April 2026.

Sedangkan pengusaha Food and Beverage (F&B) khususnya di kawasan pariwisata Kabupaten Badung juga terdampak dengan kebijakan tersebut. 

Pantauan Tribun Bali, Rabu (8/4) tampak warga di seputaran jalan Hayam Wuruk menuju Hang Tuah Denpasar membakar sampah mulai pukul 16.00 Wita.

Seorang warga Denpasar yang membakar sampah di lahan kosong saat ditemui mengatakan ia membakar sampah semenjak TPA Suwung tidak menerima pembuangan sampah organik. 

“Ya ini karena TPA Suwung ditutup. Ini kayu-kayuan. Sebenarnya untuk membuang (membakar) sampah dilarang ada Perda tapi masyarakat sedang bingung, kita mau membuang di mana? Apalagi sekarang ada peraturan untuk mengelola sampah sendiri,” jelasnya warga tersebut. 

Baca juga: SELAIN Dampak Perang Timur Tengah, Sektor F&B Pariwisata Bali Juga Dipusingkan Masalah Sampah!

Baca juga: MARAK Buang Sampah Liar, Desa Kemenuh Pasang Spanduk Larangan! Sanksi Tegas Menanti Pelanggar

Ia mengaku serba kebingungan sebab sosialisasi pengelolaan sampah organik belum diberikan dengan jelas. Ia pun mengharapkan ada solusi apabila sampah organik diolah sendiri atau diolahnya bagaimana.

“Kalau kita sekarang cuma bisa membakar kalau tidak melakukannya akan menumpuk terus. Ini habis bersih-bersih. Ada triplek meja sama sampah rumah tangga. Ada sampah dapur seperti bungkus mie instan bumbu-bumbu lain,” bebernya. 

Sebelumnya, ia dan keluarganya membuang sampah rumah tangga di Depo Sampah Yangbatu, Denpasar. Kini depo tersebut sempat ditutup juga hingga akhirnya opsi membakar sampah menjadi pilihan yang telah dilakukan hingga kurang lebih selama satu bulan. 

“Karena (sampah) tidak diterima kita berdayakan dulu dengan cara membakar seperti ini di lahan kosong dekat rumah. Lahan milik orang lain cuma ini kita pantau biar api tidak merempet,” pungkasnya. 

Sementara itu, pengusaha F&B khususnya di kawasan pariwisata Kabupaten Badung dipusingkan dengan kebijakan pengelolaan sampah pasca TPA Suwung tak terima kiriman sampah organik. Mereka pun harus membayar jasa angkut sampah mencapai Rp 3 juta.

Pengelola The Cuisine Bali Jimbaran, Made Adi Minarta mengungkapkan sampah di restonya diambil oleh vendor untuk kemudian dibawa ke TPA Suwung. “Dulu jasa angkut sampah Rp 1,5 juta per bulan. Sekarang Rp 3 juta, terus kita harus memilah sampah. Kalau tidak dipilah, vendor ini tidak mau ambil. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang, jumlah sampah kelapa muda ini,” kata dia, Rabu (8/4). 

Sampah kelapa muda yang dihasilkan harus diolah sendiri dengan rata-rata per hari menghasilkan 50 butir sampah kelapa kondisi low season. Sedangkan saat high season bisa menghasilkan hingga 500 butir sampah kelapa. Pengelolaan sampah kelapa muda ini diakui Adi lumayan berat. Sebab kata dia menambah pekerjaan seperti mencacah hingga menjemur kelapa. 

“Tempat pengeringan juga, harus kita bawa ke tempat lain. Perlu transportasi segala macam ruwet. Sisanya, setelah dicacah, dijemur, kita pakai lagi terpaksa di sini cuma prosesnya lama. Kalau prosesnya seminggu tidak masalah. Jadi belum kelar lima hari kemarin, sudah masuk (sampah kelapa) lagi. Dan itu memerlukan tempat yang banyak, luas,” keluhnya. 

Selain itu, sampah organik yang dihasilkan lainnya adalah sampah yang bersifat basah seperti sisa makanan yang biasanya diangkut vendor untuk dibawa ke Mengwi. Jika dulu pengambilan sampah dilakukan setiap malam, kini pengambilan sampah dilakukan 2-3 hari yang mengakibatkan menimbulkan bau tidak sedap. 

Di sisi lain, menu kelapa muda tak dapat discontinue sebab mendulang profit yang lumayan besar untuk restorannya. Adi mengambil kelapa muda dari supplier di Jalan Siligita, Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. 

“Semoga pemerintah cepat mendapatkan solusi sampah utamanya. Dan kita juga agar bisa tidak worry. Satu sampah ini sekarang sudah banyak sorotan di media sosial. Utamanya turis-turis sudah membagikan pengalaman mereka tata kelola sampah yang buruk. Apalagi itu Kuta Trendsetter, kita etalase, Bali. Nah di situ sangat disayangkan,” ujarnya. 

Selain masalah sampah, konflik Israel-Amerika Serikat dan Iran di Timur Tengah juga berdampak terhadap kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Diakuinya, restornya sepi sejak pada pekan pertama bulan Maret 2026. “Bulan puasa, low season dan perang lengkap sudah penderitaan kita. Padahal, cuaca Maret sudah bagus, sudah nggak hujan,” jelasnya, 

Di bulan Maret kemarin, hanya market China yang mengunjungi restorannya. Padahal biasanya masih terdapat market Eropa dan domestik. Di bulan April ini seharusnya market Eropa mulai masuk dan biasanya puncak kunjungan di bulan Mei. 

“Turun 60 persen dari awal Maret sampai Nyepi. Setelah Nyepi, baru ada peningkatan sedikit. Mungkin karena liburan Idulfitri.  Sempat naik itu, kalau tidak salah sekitar lima hari ada peningkatan. Mulai tanggal 1 April ini, sudah mulai naik lagi,” imbuhnya. 

Selain itu, Adi juga menduga sepinya kunjungan wisatawan disebabkan karena tiket pesawat menuju Bali masih mahal karena dampak konflik Israel-AS dan Iran. “Market Eropa sudah mulai masuk. Kita ada market Turki, biasanya itu seminggu dua kali, mini grup saya bilang minimal 25 sampai 40 orang. Sudah mulai di 1 April,” kata dia. 

Adi tak dapat memprediksi kapan kunjungan wisatawan mulai ramai kembali. Sebab belum ada informasi resmi dari travel agent yang juga belum dapat memastikan reservasi. 

“Mereka (travel agent) masih tentatif. Karena tiket (pesawat) mahal. Susah juga mereka buat market. Kita dengan travel agent kerja sama, ada contract rate. Harusnya contract rate berakhir Maret dan 1 April sudah mulai baru. Namun kita belum berani membuat kontrak baru. Khawatirnya kita buat kontrak, BBM (Bahan Bakar Minyak) naik. Otomatis semua lini itu naik, lagi kita revisi. Makanya rencana sebulan ini kita coba evaluasi,” jelas Adi. (sar)

Pangkas Anggaran untuk Penanganan Sampah

Pemerintah Kota (Pemkot) melakukan pemangkasan anggaran untuk penanganan sampah. Anggaran penataan Jalan Hasanuddin, Jalan Thamrin, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Sulawesi Denpasar dipangkas. Hasil pemangkasan tersebut dialihkan untuk penanganan sampah. Adapun anggaran penataan kawasan pusat kota tersebut sebelumnya Rp 137 miliar. Dari pemangkasan itu, kini tersisa Rp 83 miliar.

Hal ini dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Bagus Airawata. Dijelaskan, pemangkasan anggaran berdampak pada cakupan pengerjaan yang tidak lagi menyeluruh seperti rencana awal. “Kemungkinan hanya Jalan Hasanudin, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Sulawesi yang ditangani lebih dulu. Untuk Jalan Thamrin kemungkinan menyusul sesuai ketersediaan anggaran,” paparnya.

Nantinya, anggaran yang tersisa akan dimaksimalkan untuk penataan prioritas. Hal ini termasuk perbaikan senderan bantaran Tukad Badung serta pedestrian di kawasan Jalan Sulawesi yang sebelumnya mengalami longsor.

Airawata mengakui, idealnya penataan bantaran Tukad Badung dilakukan secara menyeluruh dengan konsep bangunan mundur sejauh tiga meter dari sempadan sungai. Namun, pelaksanaan di lapangan masih bergantung pada kesepakatan dengan pemilik bangunan di sekitar lokasi. Apabila belum ada kesepakatan, penanganan difokuskan pada titik yang sudah amblas dengan panjang sekitar 32 meter dan lebar 3 meter. Saat ini, proyek penataan tersebut masih dalam tahap tender pengawasan. 

Sementara tender fisik ditargetkan mulai pertengahan April, dengan pengerjaan fisik dimulai Mei. Penataan ini ditargetkan bisa rampung pada Desember 2026. Penataan kawasan ini tidak hanya sebatas perbaikan jalan, tetapi mencakup pembenahan menyeluruh. Mulai dari sistem drainase, pelebaran dan perbaikan pedestrian, penataan lampu penerangan jalan, hingga penataan fasad pertokoan di sepanjang koridor.

Kawasan Jalan Gajah Mada menjadi fokus utama revitalisasi karena memiliki nilai historis sebagai kawasan heritage Kota Denpasar.  Konsep penataan diarahkan untuk memperkuat karakter kawasan lama tanpa menghilangkan identitas arsitektur yang sudah ada.

Penataan dirancang menggunakan elemen dekoratif seperti rotan sintetis yang disesuaikan dengan karakter bangunan eksisting. Selain itu, penataan pencahayaan juga disiapkan untuk menciptakan suasana kawasan yang lebih hidup, aman, dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan. Konsep serupa turut diterapkan di Jalan Sulawesi sebagai koridor perdagangan tradisional yang terintegrasi dengan kawasan Gajah Mada.

Sementara di Jalan Hasanudin dan Thamrin, pembenahan difokuskan pada peningkatan kualitas badan jalan, sistem drainase guna mengantisipasi genangan saat musim hujan, serta penataan trotoar agar lebih ramah bagi pejalan kaki, termasuk penyandang disabilitas. (sup) 

Kolaborasi dengan Forum Sekar Bali

Pemkot Denpasar melibatkan semua pihak untuk berkolaborasi penanganan sampah di Kota Denpasar. Salah satunya dengan melibatkan Forum Semeton Karangasem (Sekar) Bali. Di mana sekitar 30 persen penduduk di Denpasar berasal dari Karangasem.

Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menyampaikan hal itu saat menerima jajaran kepengurusan Forum Sekar Bali. Ia mengatakan, pada prinsifnya Pemkot Denpasar sangat mendukung berbagai kalangan dalam upaya membantu Pembangunan di Kota Denpasar.  Terlebih, dalam penanganan sampah serta lingkungan yang menjadi salah satu fokus pembangunan Kota Denpasar saat ini. 

“Tentunya hal ini kita sambut dengan baik pertemuan ini, Pemkot Denpasar sangat terbantu dengan adanya organisasi yang berfokus pada isu lingkungan seperti ini, tentunya juga sosialisasi kepada masyarakat terkait masalah pemilahan sampah serta pengolahan sampah berbasis sumber,” ujar Arya Wibawa.

Sementara Ketua Forum Sekar Bali, Dr. I Made Suniastha Amertha mengatakan audiensi ini bermaksud untuk memperkenalkan jajaran kepengurusan baru dari Forum Sekar Bali Kota Denpasar. Selain itu, juga dipaparkan visi misi serta program kerja organisasi yang sejalan dengan pembangunan Kota Denpasar seperti pengolahan sampah. 

Terlebih warga Karangasem yang ada di Kota Denpasar saat ini kurang lebih sebanyak 30 persen. Sehingga sudah sepatutnya turut bersinergi untuk membangun serta menjaga kebersihan wilayah tinggal khususnya di Kota Denpasar.

“Kami berharap dengan isu yang ada di Kota Denpasar ini dapat teratasi dan kami turut mengimbau warga kami yang bertempat tinggal di Kota Denpasar agar dapat memilah sampah dan mengikuti aturan dari Pemerintah Kota Denpasar,” kata Suniastha. (sup)