BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ketua DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Bangka Tengah, Maladi, menyoroti ketidakseriusan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam proses penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit.

Hal ini disampaikannya usai mengikuti rapat bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Bangka Belitung. Menurutnya, persoalan utama bukan hanya pada angka harga, tetapi juga pada transparansi dan kedisiplinan para pemangku kepentingan.

"Fokus utama bukan sekadar pada angka harga yang dihasilkan, melainkan pada proses transparansi dan kedisiplinan para pemangku kepentingan," ujar Maladi.

Terlebih dalam rapat penentuan harga TBS sawit, setengah dari total 25 perusahaan sawit yang diundang pun tidak hadir dalam rapat penting tersebut.

"Dari Belitung tidak ada satu pun yang hadir, hanya di Bangka saja beberapa hadir. Bahkan Dinas dari kabupaten atau kota, saya lihat tadi hanya Bangka Tengah dan Bangka Selatan," katanya.

Menurutnya, minimnya ketidakhadiran ini mengindikasikan fungsi pengawasan Pemerintah Daerah dan edukasi kepada petani tidak berjalan maksimal.

"Harusnya yang tidak hadir itu, ditegur atau diberi pembinaan. Mereka memegang izin, dan dalam izin itu sudah tertera hak serta kewajiban mereka. Jangan hanya mau haknya saja, tapi kewajiban mengikuti proses daerah diabaikan," ucapnya.

Keluhan terkait dengan TBS sawit juga diungkapkan perwakilan Apkasindo Kabupaten Belitung, Masdar terkait dengan adanya perbedaan harga.

"Dinas menetapkan harga berdasarkan CPO, jadi kemarin di harga rata-rata Rp 16 ribuan. Rendemen itu kan 20 persen nilai rata-rata, kalau disampaikan di sini rendemen 18 atau 19 persen itu saya rasa kurang valid lah. Kalaupun dihitung memang lumayan jauh, sudah ada selisih sampai Rp 400," ucap Masdar.

Pihaknya pun berharap untuk harga TBS, tidak ada perbedaan antara Pulau Bangka dengan Pulau Belitung.

"Jangan ada perbedaanlah untuk Bangka Belitung, karena kita satu provinsi sih. Pergubnya sama, aturannya sama gitu. Tidak ada kecuali disini istilahnya Pergubnya beda, kita di Belitung juga beda," tuturnya.

Sementara itu Perwakilan Apkasindo Kabupaten Bangka Ismail berharap adanya ketegasan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, terlebih sektor perkebunan kelapa sawit dapat mendongkrak perekonomian masyarakat.

"Perlu ketegasan pemerintah, istilahnya ekonomi yang ditompang oleh masyarakat kita satu-satunya adalah sawit saat ini. Seandainya sawit kita seperti ini, mau makan apa masyarakat kita?," ungkap Ismail.

Harga tersebut pun disepakat usai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Bangka Belitung, menggelar rapat bersama perwakilan Pabrik Kelapa Sawit dan perwakilan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apksindo).

Kabid Perkebunan DPKP Provinsi Bangka Belitung, Isa Anshorie mengatakan, penentuan harga TBS sangat bergantung pada usia tanam kelapa sawit.

"Harga tertinggi Rp3.783 per kilogram, untuk tanaman umur 10–20 tahun. Harga terendah Rp 3.088 per kilogram, untuk tanaman umur 3 tahun. Sedangkan harga rata-rata, berada di kisaran Rp3.400 per kilogram," ujar Isa.

Diketahui untuk penetapan harga TBS merupakan agenda rutin yang dilakukan dua kali dalam sebulan, untuk memberikan kepastian harga bagi petani mitra di wilayah Bangka Belitung.

"Perlu diketahui masyarakat, bahwa penentuan harga itu berdasarkan umur kelapa sawit. Harga yang kami tetapkan ini, berlaku untuk petani yang sudah terjadi dengan perusahaan," ucapnya.

Terkait dinamika harga Isa mengungkapkan, terdapat beberapa faktor teknis dan ekonomi yang mempengaruhi harga di tingkat pabrik. 

"Kualitas buah, sangat mempengaruhi kualitas minyak. Buah yang bagus secara fisik, belum tentu menghasilkan minyak yang optimal jika dipanen belum matang. Selain itu, kondisi saat ini juga dipengaruhi oleh kenaikan biaya transportasi dan harga BBM," jelasnya.

Pihaknya membeberkan masih adanya ketergantungan Provinsi Bangka Belitung, dalam pengiriman CPO (Crude Palm Oil) ke luar daerah seperti Belawan, Riau. 

"Usulannya adalah pembangunan pabrik pengolahan lebih lanjut, jadi bukan hanya pabrik pengolahan CPO saja. Kita butuh industri hilir disini, supaya nilai tambah lebih besar dan tidak melulu terbebani biaya transportasi pengiriman keluar," ungkapnya. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)