Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Fenomena kenaikan harga beras sedang terjadi di tengah kondisi panen raya dan melimpahnya stok.

Hal ini disorot pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI), Khudori.

Khudori menilai situasi ini tidak lazim dan menunjukkan adanya persoalan dalam tata niaga beras nasional.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 April 2026, harga beras di semua lini mengalami kenaikan. 

Di tingkat penggilingan, harga naik dari Rp13.543 per kg pada Februari menjadi Rp13.617 per kg di Maret 2026. 

Sementara di tingkat grosir, harga meningkat dari Rp14.282 menjadi Rp14.419 per kg, sementara di eceran naik dari Rp15.099 menjadi Rp15.197 per kg. 

Kenaikan ini kembali menyumbang inflasi, meski dalam angka relatif kecil.

Baca juga: Persentase Juara Persib 55 Persen, Borneo FC dan Persija Tergantung Langkah Pangeran BIru

"Kondisi ini janggal karena terjadi saat produksi melimpah," ucapnya. 

Berdasarkan proyeksi BPS, produksi beras pada Maret 2026 mencapai 5,21 juta ton dengan surplus sekitar 2,62 juta ton setelah dikurangi konsumsi.

“Ketika produksi melimpah, harga biasanya turun,” katanya.

Selain itu, cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola BULOG juga dalam jumlah besar, mencapai 4,3 juta ton. Namun, harga beras justru tetap tinggi.

“Ada paradoks, stok CBP melimpah kok harga beras malah naik atau tetap tinggi?” ucapnya.

Khudori menambahkan, fenomena lain yang luput dari perhatian adalah harga beras di zona II dan III yang mayoritas berada di atas harga eceran tertinggi (HET). 

Kondisi ini disebut sudah berlangsung selama berbulan-bulan.

Di zona III seperti Maluku dan Papua, harga beras premium bahkan tercatat jauh melampaui HET. 

Di Maluku, kata dia, selisih harga berkisar 11,81 persen hingga 17,09 persen di atas HET, sementara di Papua mencapai 9,82 persen hingga 85,32 persen. 

"Untuk beras medium, kenaikan relatif lebih rendah, meski tetap berada di atas batas yang ditetapkan di sebagian besar wilayah," tuturnya. 

Baca juga: AS-Iran Gencatan Senjata, Wali Kota Cirebon Berharap Perbaikan Ekonomi Flobal

Sementara di zona II, hanya sebagian wilayah yang mencatat harga di bawah HET untuk beras medium. Untuk beras premium, hampir seluruh provinsi di zona ini mencatat harga di atas HET.

Khudori menilai, kondisi tersebut menunjukkan janji pemerintah terkait HET belum sepenuhnya terealisasi, khususnya di wilayah timur Indonesia.

“Kalau HET adalah janji pemerintah bahwa warga dijamin bisa mendapatkan beras pada batas harga toleransi tertinggi daya beli di masing-masing zona berarti janji itu sudah lama tidak bisa ditunaikan,” imbuhnya.

Ia menambahkan, masyarakat di wilayah timur berhak menuntut pemenuhan hak tersebut.

“Kalau warga di wilayah timur Indonesia berteriak agar hak mereka dipenuhi, itu tidak salah. Ini konsekuensi kita dalam bernegara,” katanya.

Tiga Penyebab Utama

Khudori menjelaskan setidaknya tiga penyebab utama tingginya harga beras di zona II dan III. 

Pertama, penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang masih terbatas.

“Dalam konteks operasi pasar, harga beras di wilayah timur Indonesia yang persisten di atas HET menandakan pasar ‘lapar’ beras,” ujarnya.

Ia menilai, untuk menurunkan harga, pasar harus dipenuhi pasokan dalam jumlah besar. Namun, mekanisme operasi pasar saat ini dinilai belum mampu menjawab kebutuhan tersebut.

Kedua, penyaluran bantuan pangan beras yang masih lambat. Dari total alokasi 664.888 ton, hingga awal April baru tersalurkan sekitar 4,82 persen.

“Ketika menerima bantuan, keluarga penerima bantuan tidak akan pergi ke pasar berbelanja beras. Ini membuat tekanan kepada harga beras menurun,” jelasnya.

Namun, distribusi bantuan disebut terkendala, salah satunya karena penyaluran yang dibundel dengan MinyaKita belum berjalan optimal.

Ketiga, menurunnya insentif pelaku usaha untuk menyimpan stok dan melakukan perdagangan antarwilayah. Kondisi ini membuat distribusi beras tidak optimal dan sebagian pelaku usaha keluar dari pasar.

Akibatnya, pasokan beras semakin bergantung pada Bulog. Padahal, menurut Khudori, peran Bulog tidak bisa sepenuhnya menggantikan pelaku pasar.

“Sebesar-besarnya penguasaan beras BULOG, tak mungkin menggantikan swasta,” ujarnya.

Ia mengatakan, meski stok BULOG bisa mencapai jutaan ton, jumlah tersebut hanya sekitar 14-15 persen dari total produksi nasional. Sisanya tetap bergantung pada peran pelaku usaha di berbagai daerah.

Karena itu, ia mengimbau pentingnya menjaga keseimbangan peran antara pemerintah dan pelaku pasar agar stabilitas harga beras dapat terjaga. (*)

--