WARTAKOTALIVE.COM -- Delegasi Iran dijadwalkan tiba di Islamabad pada Kamis (9/4/2026) malam ini, untuk memulai pembicaraan penting dengan Amerika Serikat, di tengah ketegangan tinggi dan perbedaan tajam soal dasar negosiasi yang digunakan kedua pihak.
Duta Besar Iran untuk Pakistan, Reza Amiri Moghadam, menyatakan bahwa tim negosiasi Teheran datang untuk melakukan pembicaraan serius berdasarkan proposal 10 poin yang diajukan Iran, dilansir dari laman Tasnim News, media pemerintah Iran.
Namun, Reza tidak merinci siapa saja yang tergabung dalam delegasi Iran tersebut.
Baca juga: Gedung Putih Klaim 10 Poin Negosiasi Iran Proposal Baru, yang Lama Dibuang Trump Beredar di Media
Langkah ini menandai fase baru diplomasi di tengah konflik yang masih bergejolak.
Meski Gedung Putih sebelumnya menyebut proposal 10 poin Iran sebagai tidak dapat diterima.
Bahkan, Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menegaskan bahwa proposal 10 poin itu tidak dapat diterima oleh Presiden Donald Trump yang langsung membuangnya ke tempat sampah.
Meski demikian, versi Iran justru menyatakan bahwa rencana 10 poin tersebut tetap menjadi dasar utama pembicaraan.
Proposal itu mencakup isu sensitif seperti hak pengayaan uranium, pencabutan sanksi, penarikan pasukan AS dari kawasan, hingga kendali atas Selat Hormuz—semua poin yang sebelumnya ditolak keras oleh Washington.
Negosiasi ini berlangsung di bawah mediasi Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, yang juga disebut mengundang langsung delegasi Iran ke Islamabad sebagai bagian dari upaya menjaga gencatan senjata dua minggu yang rapuh.
Sementara Trump dikabarkan media AS mengirimkan tim negosiator utama yang terdiri dari Wakil Presiden JD Vance, Utusan Khusus Steve Witkoff, dan menantu Trump, Jared Kushner.
Baca juga: Gencatan Senjata AS-Iran Terancam Runtuh: Lautan Darah di Libanon, Selat Hormuz Kembali Diblokade
Namun, suasana perundingan disebut media Iran, Tasnim news, jauh dari kondusif.
Moghadam mengakui adanya skeptisisme kuat di dalam negeri Iran akibat pelanggaran gencatan senjata yang berulang, terutama oleh Israel.
Ia menuding serangan terhadap Lebanon sebagai upaya untuk menyabotase jalur diplomasi yang sedang dibangun.
Ketegangan ini juga diperkuat oleh pernyataan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, yang dalam percakapan telepon dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron mendesak Eropa mengambil peran lebih aktif dalam menjaga stabilitas kawasan.
Pezeshkian mengkritik negara-negara Eropa karena dinilai gagal bersikap tegas terhadap serangan AS dan Israel.
Ia menegaskan bahwa penghentian agresi, termasuk di Libanon, merupakan syarat utama dalam proposal 10 poin Iran.
Menurutnya, keamanan di Selat Hormuz juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika konflik yang lebih luas, dan penutupan jalur tersebut merupakan konsekuensi langsung dari eskalasi militer terhadap Iran.
Parlemen Iran Anggap Tidak Masuk Akal
Di sisi lain, perpecahan internal juga muncul di dalam struktur politik Iran.
Ketua parlemen Mohammad Baqer Qalibaf secara terbuka menyatakan bahwa negosiasi dengan AS adalah tidak masuk akal, mengingat pelanggaran yang sudah terjadi bahkan sebelum pembicaraan dimulai.
Ia merinci setidaknya tiga pelanggaran utama:
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa kerangka dasar negosiasi telah dilanggar AS dan sekutunya secara terang-terangan.
Di lapangan, situasi semakin memanas.
Kelompok perlawanan Lebanon, Hizbollah, meluncurkan serangan roket sebagai respons atas serangan Israel yang menewaskan ratusan warga sipil di Beirut dan wilayah lainnya.
Mereka menegaskan serangan akan terus berlanjut selama agresi tidak dihentikan.
Sejak 28 Februari, konflik telah meluas setelah serangan besar-besaran AS dan Israel terhadap Iran, yang memicu respons militer langsung dari Teheran.
Baca juga: Mojtaba Khamenei Dilaporkan Koma di Qom, Siapa Pengendali Iran Saat Hadapi Ultimatum Trump?
Meski sempat diumumkan gencatan senjata selama dua minggu oleh Trump, implementasinya di lapangan masih dipenuhi pelanggaran dan ketidakpastian.
Dalam narasi yang saling bertolak belakang, pihak AS sebelumnya menyatakan bahwa Iran telah mengajukan proposal baru yang berbeda dan lebih realistis.
Namun, pernyataan terbaru dari Teheran justru menegaskan bahwa proposal 10 poin tetap menjadi fondasi utama negosiasi.
Perbedaan klaim ini memperlihatkan jurang ketidakpercayaan yang masih lebar antara kedua pihak.
Sementara Washington menekankan perubahan sikap Iran, Teheran justru menilai AS tidak konsisten dan telah melanggar komitmen sejak awal.
Dengan Selat Hormuz sebagai titik krusial—jalur yang mengalirkan sekitar 20 persen energi dunia—hasil pembicaraan di Islamabad akan sangat menentukan arah stabilitas kawasan dan pasar global.
Di tengah tekanan militer, tarik-menarik kepentingan, dan narasi yang saling bertentangan, diplomasi kini menjadi medan baru yang sama panasnya dengan konflik di lapangan.
Presiden Iran Pezeshkian menegaskan bahwa penutupan Selat Hormuz bagi musuh adalah konsekuensi langsung dari agresi militer.
Meskipun Iran memberlakukan tol Bitcoin sebesar $1 per barel sebagai syarat pembukaan kembali, Pezeshkian meyakinkan bahwa Iran tetap berkomitmen pada stabilitas jalur air tersebut jika kepentingan nasionalnya dihormati.
Sedangkan Presiden AS Trump telah memperingatkan bahwa militer AS tetap dalam posisi siaga penuh, sampai negosiasi mencapai titik temu.
"Jika karena alasan apa pun kesepakatan tidak dipatuhi, maka 'Penembakan Dimulai', lebih besar dan kuat dari yang pernah dilihat siapa pun," ancam Trump melalui Truth Social.
Pertemuan di Islamabad bukan sekadar diskusi teknis tentang pengayaan uranium atau tarif tol maritim, melainkan pertaruhan terakhir untuk mencegah perang total yang dapat melumpuhkan ekonomi energi global.
Kini proposal Iran yang disebut 'sampah' oleh AS ini bisa berubah menjadi 'emas' perdamaian, di mana Islamabad menjadi saksi.
