SERAMBINEWS.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi salah satu andalan pemerintah kini menuai sorotan.
Bukan pada konsepnya, melainkan pada susunan anggaran yang dinilai tak sepenuhnya mencerminkan prioritas utama: makanan untuk masyarakat.
Alih-alih didominasi belanja bahan pangan, komposisi anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2025 justru menunjukkan porsi besar terserap ke sektor lain.
Dari kendaraan, perangkat teknologi, hingga kebutuhan penunjang seperti kaos kaki.
Kondisi ini memantik tanda tanya. Sudahkah arah belanja benar-benar sejalan dengan tujuan program?
Data yang beredar memperlihatkan belanja kendaraan menjadi pos terbesar, dengan nilai mencapai Rp1,39 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp1,2 triliun dialokasikan khusus untuk pengadaan sepeda motor listrik.
Motor listrik tersebut dibeli melalui sistem e-Katalog 6.0 dari perusahaan Yasa Artha Trimanunggal, dengan merek Emmo Mobility. Tercatat dua tipe yang masuk pengadaan, yakni JVH Max seharga Rp49,95 juta dan JVH GT Rp48,84 juta per unit, termasuk layanan distribusi ke berbagai daerah.
Besarnya angka ini langsung mengundang perhatian. Pasalnya, kendaraan hanya berfungsi sebagai penunjang operasional, bukan inti dari program MBG itu sendiri.
Baca juga: TNI Bantu Warga Bongkar Rumah Terdampak Banjir dan Longsor di Gayo Lues
Di bawah kendaraan, anggaran terbesar berikutnya mengalir ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan nilai Rp1,26 triliun.
Tak berhenti di situ, belanja perangkat keras dan komputer juga menyedot dana cukup besar, yakni Rp830,1 miliar. Di dalamnya termasuk pengadaan tablet senilai Rp508,4 miliar.
Salah satu perangkat yang tercatat adalah Samsung Galaxy Tab Active 5 dengan harga e-katalog sekitar Rp17,93 juta per unit. Padahal, di pasaran harga perangkat serupa disebut berada di kisaran Rp9 juta hingga Rp12 juta. Selisih ini pun memicu perhatian terkait efisiensi pengadaan.
Tak hanya itu, anggaran untuk pakaian juga mencapai Rp623,3 miliar, mencakup berbagai kebutuhan mulai dari seragam, sepatu, hingga aksesoris.
Salah satu yang paling mencolok adalah belanja kaos kaki yang mencapai Rp6,9 miliar.
Pengadaan ini dilakukan melalui PT Gajah Mitra Paragon, dengan total Rp3,4 miliar untuk berbagai jenis kaos kaki.
Harga satuannya bervariasi, dari Rp34.999 hingga Rp100.000 per pasang. Untuk kaos kaki lapangan saja, anggaran yang digelontorkan mencapai Rp1,7 miliar setara dengan sekitar 17.000 pasang.
Angka ini dinilai cukup tinggi, mengingat di pasaran harga tersebut sudah bisa mendapatkan produk bermerek.
Selain belanja fisik, anggaran untuk pelatihan dan sosialisasi juga tidak kecil, mencapai Rp464,6 miliar.
Pos ini mencerminkan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam menjalankan program.
Yang paling menyita perhatian adalah fakta bahwa anggaran untuk makanan yang seharusnya menjadi inti program justru berada di posisi paling kecil, yakni Rp242,8 miliar.
Kontras ini memunculkan kritik tajam, karena program yang berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat justru mengalokasikan dana lebih besar untuk aspek pendukung dibanding substansi utamanya.
Komposisi anggaran ini membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang prioritas kebijakan. Di satu sisi, kebutuhan operasional seperti kendaraan, perangkat, dan perlengkapan memang penting untuk menunjang pelaksanaan program.
Namun di sisi lain, publik mempertanyakan apakah proporsi tersebut sudah ideal, terutama ketika kebutuhan utama yakni penyediaan makanan bergizi justru mendapatkan porsi paling kecil.
Polemik ini menjadi pengingat bahwa dalam program berskala besar, bukan hanya total anggaran yang diperhatikan, tetapi juga bagaimana setiap rupiah dialokasikan dan sejauh mana ia benar-benar menyentuh tujuan utama.
