TRIBUNTRENDS.COM - Sorotan terhadap pengadaan motor listrik dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum juga mereda.
Di tengah derasnya pertanyaan publik soal urgensi dan besaran anggaran, suara dari parlemen kini turut menguat, mendesak pemerintah untuk membuka penjelasan secara menyeluruh.
Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa, menegaskan pentingnya klarifikasi resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) agar polemik yang berkembang tidak semakin meluas.
“Penjelasan resmi dari BGN diharapkan dapat menjernihkan simpang siur mengenai urgensi penggunaan motor listrik dalam operasional distribusi gizi di berbagai daerah,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).
Baca juga: Drama Motor Listrik MBG: Menkeu Purbaya Pastikan BGN Tidak Punya Anggaran Beli Motor di 2026
Menurut Neng Eem, transparansi menjadi kunci utama dalam meredam spekulasi. Ia menekankan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara jelas mulai dari asal-usul pengadaan, peruntukan, hingga sumber anggaran dari 21.800 unit motor listrik tersebut.
“Masyarakat berhak mengetahui asal-usul pengadaan, peruntukan, hingga sumber anggarannya. Untuk mendapatkan informasi yang utuh dan akurat, konfirmasi ke pihak BGN menjadi langkah tepat agar kronologinya jelas.
Jangan sampai muncul polemik berkepanjangan akibat kurangnya keterbukaan,” tuturnya.
Sebagai bentuk pengawasan, Komisi IX DPR RI membuka peluang untuk memanggil pihak BGN guna meminta penjelasan secara resmi.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kejelasan informasi sekaligus menjaga kredibilitas program prioritas pemerintah.
Neng Eem mengingatkan bahwa tanpa penjelasan yang utuh, spekulasi publik dapat berkembang liar dan berpotensi merusak kepercayaan terhadap program MBG.
Ia juga menegaskan bahwa setiap rupiah dalam program MBG harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Mengingat program ini merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto, maka pengawasannya harus dilakukan secara serius dan terbuka.
“Program MBG merupakan prioritas dari Presiden Prabowo yang harus dikawal bersama agar terhindar dari sorotan negatif yang akan mengerus kredibilitas dan kualitas program,” katanya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa transparansi bukan sekadar membuka data, tetapi juga menjelaskan logika dan urgensi di balik setiap kebijakan.
Baca juga: Tak Cuma Motor Listrik, BGN Juga Anggarkan Rp 6,9 Miliar untuk Kaos Kaki, Dana Makan Paling Kecil
Komisi IX DPR RI juga akan mencermati proses administrasi Barang Milik Negara (BMN) serta distribusi kendaraan tersebut di lapangan.
Pengawasan ini penting untuk memastikan tidak ada ketidakefisienan maupun potensi penyalahgunaan anggaran.
Sebelumnya, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa motor listrik dibutuhkan untuk menjangkau wilayah terpencil yang sulit diakses kendaraan besar.
“Ya program ini kan menjangkau daerah-daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa, daerah-daerah yang hanya bisa dengan motor. Itu untuk menunjang operasional,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa motor tersebut tidak hanya digunakan oleh Kepala SPPG, tetapi juga oleh pegawai lain dalam mendukung operasional.
Baca juga: Purbaya Potong Anggaran BGN Usai Beli Motor Listrik MBG 21 Ribu Unit: Begitu Tahu, Saya Berhentiin!
Di sisi lain, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan bahwa pengadaan motor listrik tidak akan dilanjutkan pada tahun 2026. Ia menyebut kendaraan tersebut dibeli menggunakan anggaran 2025, dan keputusan penghentian diambil setelah dilakukan evaluasi.
"Iya anggaran tahun lalu, tahun ini enggak ada. Kita pastikan enggak ada, tahun lalu. Waktu itu mungkin keburu lewat itu maka kita berhentiin," ujar Purbaya.
"Ketika tahu, saya potong anggarannya," tegasnya.
Polemik ini menggambarkan tarik-menarik antara kebutuhan operasional program dan tuntutan transparansi publik. Di satu sisi, pemerintah menyebut pengadaan sebagai kebutuhan teknis untuk menjangkau wilayah sulit. Namun di sisi lain, besarnya anggaran memicu pertanyaan yang tak bisa diabaikan.
Kini, bola ada di tangan pemerintah khususnya BGN untuk memberikan penjelasan terbuka dan komprehensif. Sebab, dalam program sebesar MBG, kepercayaan publik bukan hanya pelengkap, melainkan fondasi utama keberhasilan.
***
(TribunTrends/Kompas)
