Oleh : Dr.Wahyu Maulid Adha. (akademisi Unsulbar)
TRIBUN-SULBAR.COM - Dunia kembali berada di ambang ketidakpastian hebat.
Sejak akhir Februari 2026, pecahnya konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran telah mengubah peta proyeksi ekonomi global secara drastis.
Mmerespons situasi darurat ini, Bank Indonesia (BI) melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 16-17 Maret 2026 mengambil langkah preventif yang krusial dengan mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate di level 4,75 persen.
Baca juga: Gadis 13 Tahun di Mamuju Dirudapaksa Ayah Kandung 6 Kali Awalnya Korban Diajak Bantu Bertani
Baca juga: Polres Majene Tetapkan Wanita Asal Makassar Tersangka Penipuan Tukar Uang Korban Rugi Rp12,2 Juta
Keputusan ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan sebuah strategi "benteng" untuk melindungi stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan inflasi domestik tetap terkendali di tengah ancaman transmisi krisis global yang kian nyata.
Berdasarkan hasil Forum Group Discussion (FGD) bersama akademisi dan peneliti lembaga riset baru-baru ini di Palembang, Bank Indonesia mengidentifikasi tiga jalur utama bagaimana perang Timur Tengah ini merambat ke ekonomi nasional:
1. Jalur Harga Komoditas (Kenaikan Tajam)
Ketegangan di Timur Tengah secara langsung mengguncang pasokan energi dunia. Mengingat Iran menguasai sekitar 5 persen pangsa produksi minyak global dan Selat Hormuz menjadi jalur bagi hampir 20 persen suplai minyak dunia, gangguan distribusi di wilayah ini memicu lonjakan harga minyak dan gas.
Selain energi, harga emas sebagai aset aman (safe-haven) dan komoditas pertanian juga meroket, yang pada gilirannya akan mendorong inflasi global.
2. Jalur Finansial (Pengetatan Likuiditas)
Ketidakpastian pasar keuangan global memicu fenomena risk-off, di mana investor menarik modalnya dari negara berkembang (emerging markets), termasuk Indonesia, untuk dialihkan ke aset aman di pasar uang Amerika Serikat. Hal ini diperburuk dengan penguatan indeks dolar AS (DXY) dan kenaikan yield US Treasury tenor 10 tahun, yang semakin menekan nilai tukar mata uang negara berkembang.
3. Jalur Perdagangan dan Produksi (Penurunan Volume)
Disrupsi rantai pasok global tidak terelakkan lagi. Peningkatan biaya pengapalan dan premi asuransi akibat risiko perang menyebabkan volume perdagangan internasional menurun. Bagi Indonesia, gangguan pada mitra dagang utama di kawasan tersebut dapat menghambat arus ekspor-impor dan meningkatkan biaya logistik nasional.
Dampak perang ini telah memaksa lembaga internasional dan Bank Indonesia untuk mengoreksi angka pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2026 menjadi 3,1 persen, lebih rendah dari prakiraan sebelumnya sebesar 3,2 persen.
Di sisi lain, inflasi global diperkirakan melonjak dari 3,8 persen ke level 4,1 persen.
Kondisi inflasi yang tinggi ini mempersempit ruang bagi bank sentral dunia, termasuk The Fed, untuk menurunkan suku bunga kebijakan mereka (Fed Funds Rate). Fenomena "lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama" (higher for longer) pada suku bunga global menjadi tantangan tambahan bagi pengelolaan ekonomi dalam negeri.
Meski dibayangi awan mendung dari Timur Tengah, ekonomi Indonesia pada triwulan I-2026 diprakirakan tetap menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Daya tahan ini ditopang oleh permintaan domestik yang tetap solid, terutama didorong oleh:
1. Konsumsi Rumah Tangga: Meningkat berkat perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), serta belanja sosial dari Pemerintah.
2. Investasi: Tetap terjaga berkat akselerasi investasi pemerintah dan peran lembaga pengelola investasi seperti Danantara.
3. Sektor Digital: Transaksi ekonomi digital, termasuk melalui QRIS dan BI-FAST, tetap tumbuh tinggi, yang membantu menjaga perputaran uang di masyarakat tetap efisien.
Respons Kebijakan dan Sinergi Nasional
Bank Indonesia menegaskan bahwa fokus kebijakan moneter saat ini adalah pro-stability, yakni menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi.
Namun, BI juga tetap pro-growth dengan mengoptimalkan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong perbankan tetap menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas. (*)
